tirto.id - Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan, mengungkap hasil temuan dari Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan Barang Tertentu yang Diberlakukan Tata Niaga Impor. Melalui kerja sama dengan berbagai pihak, dia mengaku telah menindak barang impor ilegal senilai Rp46,1 miliar.
"Hasil penindakan keseluruhan diperkirakan nilai barang sebesar Rp46.188.205.400," ujar dia dalam konferensi pers di tempat Penimbunan dan Pabean Bea dan Cukai Cikarang, Bekasi, Selasa (6/8/2024).
Secara rinci, Bareskrim Polri telah melakukan penindakan terhadap pakaian bekas sebanyak 1.883 bal, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melalui Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tanjung Priok telah mengamankan balpres sebanyak 3.044 bal.
Kemudian, KPPBC Cikarang telah mengamankan 695 produk jadi, seperti karpet, handuk dan sebagainya. Terdapat juga 322 pack tekstil, nylon, polyster, sintetic, dan sebagainya.
Disusul sejumlah 371 alas kaki, 6.578 barang elektronik berupa laptop, handphone, mesin fotokopi, dan sebagainya serta 5.896 barang garmen, berbagai jenis pakaian jadi, dan aksesoris.
Kementerian Perdagangan juga telah mengamankan kain gulungan yang masuk dalam kategori tekstil dan produk tekstil (TPT) sebanyak 20.000 rol.
"TPT tersebut diduga tidak dilengkapi dokumen Persetujuan Impor (PI) dan laporan surveyor, artinya barang itu masuk enggak jelas isinya, serta dokumen lainnya terkait asal barang," ujar dia.
Zulkifli juga menegaskan, satgas impor ilegal tidak akan menyasar pada pedagang kecil di hilir. Penertiban barang cenderung dilakukan di hulu, yakni seperti di pelabuhan dan distributor besar.
"Kita kan fokus yang besar-besar sumbernya. Kalau toko ritelnya satu per satu tentu kita imbau agar mereka bisa jual barang-barang legal," ungkap dia.
Banyak Masuk ke Tanah Abang
Dalam kesempatan yang sama, Zulkifli juga melihat bahwa hasil dari pengawasan satgas menemui peredaran barang impor ilegal masuk melalui kerja sama dengan pihak luar dan didistribusikan ke pusat grosir besar.
Secara khusus, dia menyebut Pasar Tanah Abang menjadi sarang produk impor ilegal, yang mana di dalamnya terdapat banyak distributor dalam skala besar.
Barang-barang tersebut diketahui tidak memiliki kode impor harmonized system (HS) hingga tidak melalui standarisasi yang telah diberlakukan di Indonesia.
"Di distributor-distributor terbesar di mal-mal besar, pusat-pusat grosir besar seperti Tanah Abang kalau di Jakarta dan di provinsi lainnya juga banyak warehouse yang menimbun barang-barang impor itu yang tidak dilengkapi dengan dokumen yang tepat," ujar dia.
Zulkifli minta seluruh pihak untuk bekerja sama mendukung pemberantasan barang impor ilegal. Pasalnya, menurut laporan dari Kementerian Perindustrian telah banyak terjadi dampak pada industri di dalam negeri yang mulai gulung tikar karena efek banjir impor ilegal.
"Ini keluhan yang bertubi-tubi datang ke kami, Kementerian Perindustrian banyak industri tekstil pakaian jadi, alas kaki, keramik, kosmetik, elektronik, dan lainnya itu terancam gulung tikar karena yang kami temukan di lapangan nampaknya sudah bukan jadi melanggar tapi jadi umum," ungkap dia.
Pemberantasan barang impor ilegal juga untuk mendorong industri di dalam negeri tumbuh dan berkembang tanpa gempuran barang impor ilegal.
Satgas impor ilegal bekerja berdasarkan Keputusan Menteri Perdagangan (Kepmendag) Nomor 932 Tahun 2024 tentang Satuan Tugas Pengawasan Barang Tertentu yang Diberlakukan Tata Niaga Impor yang diresmikan pada Kamis, 18 Juli 2024.
Sulit Diberantas
Zulkifli Hasan juga mengungkapkan, banjir barang impor ilegal masih sulit untuk diberantas. Hal ini juga yang terus diupayakan untuk secara masif dilakukan tindakan serius.
Dia juga mengakui banjir impor ilegal terus bertambah serta belum mereda hingga saat ini. Zulkifli menganalogikan seperti kuman yang diberi antibiotik namun malah memiliki kekuatan imun.
"Menurut penglihatan saya secara umum kok tambah lagi, tambah kuat gitu, tambah banyak bukan tambah reda," ujar dia.
"Ibaratnya kuman itu dikasih antibiotik kok tambah imun. Makanya kami ada dua (penyelesaian), satu penindakan, kedua kita melakukan research sehingga penyelesaiannya bisa secara komprehensif," tutur Zulkifli.
Permasalahan yang ditemui di Indonesia, menurut dia, adalah banyaknya pelabuhan yang tidak diawasi secara ketat sehingga memuluskan barang dari luar negeri tanpa dilengkapi dokumen masuk secara bebas.
"Ini memang berulang-ulang kan. Saya baru dua tahun jadi Menteri Perdagangan ini sudah berapa kali terjadi. Jadi ini sesuatu yang berulang," kata dia.
Berdasarkan temuan modus dan peredaran barang impor ilegal tersebut, Kementerian Perdagangan bersama satgas akan melakukan pendalaman dan investigasi untuk mengetahui seberapa parah efek barang impor masuk ke Tanah Air.
Pada masa akhir tugas satgas di Desember 2024, Zulkifli menjelaskan akan melaporkan semua temuan barang impor ilegal ke Presiden Joko Widodo hingga Menteri Keuangan untuk ditindaklanjuti secara lebih serius.
Penulis: Faesal Mubarok
Editor: Anggun P Situmorang
