Partai Buruh Bicara Revisi UU Pemilu hingga Pendidikan Politik

tirto.id - Partai Buruh dalam kontestasi Pemilu 2024 sempat menjadi fenomena unik tersendiri. Di media sosial, partai yang baru pertama kali ikut pesta demokrasi lima tahunan ini cukup menyita perhatian. Mereka digadang-gadang menjadi partai alternatif dari arus partai-partai parlemen.

Sayangnya, jalan Partai Buruh nampaknya belum mulus pada pemilu tahun ini. Ketua Bappilu Partai Buruh, Ilhamsyah, menjelaskan bahwa memang ada tantangan-tangan yang membuat roda mesin partainya kurang paten. Misalnya, kata dia, kurangnya kesadaran kelas pekerja atau buruh sendiri terhadap hadirnya Partai Buruh sebagai representasi mereka dalam gelanggang politik.

“Nah, di situ kita mengevaluasi ternyata kesadaran yang umum di masyarakat atau mungkin kerja keras kita dalam pendidikan politik kepada anggota dan kepada masyarakat masih kurang,” kata dia dalam podcast For Your Pemilu atau FYP Tirto.

Namun, Ilhamsyah menegaskan Partai Buruh tidak patah arang. Mereka akan mencoba kembali melakukan perbaikan dan konsolidasi untuk bertarung dalam kontestasi Pilkada 2024.

Selain itu, Partai Buruh berencana membuat sekolah politik yang diharapkan mampu mempraktekkan pendidikan politik agar tidak terjebak pada pragmatisme. Dia menilai, sistem pemilu saat ini yang diatur dalam UU Pemilu hanya melanggengkan parpol-parpol borjuis.

Parpol-parpol dengan modal besar ini tidak memberikan pendidikan politik yang baik kepada masyarakat dan justru melanggengkan politik transaksi. Politik uang dan sikap pragmatis masih ditemui dirinya dalam ajang pemilu tahun ini.

Bagaimana manuver perjuangan Partai Buruh dalam memberikan pendidikan politik? Simak petikan wawancara Tirto bersama Ilhamsyah di bawah ini:

Masih ngikutin hasil-hasil quick count sementara nggak sih?

Iya, masih. Kawan-kawan yang di daerah semua juga masih terlibat dalam proses pengawalan perhitungan suara di tingkatan kecamatan. Karena mayoritas sekarang ini masih perhitungan suara di tingkatan kecamatan. Dan tentu semua mesin partai juga memang didorong untuk memastikan itu.

Ada prediksi-prediksi enggak kemarin-kemarin ini lihat hasil quick count sementara?

Kalau kita punya, sebuah partai politik punya target kan pasti waktu itu partai punya target kan. Dari awal kita membangun partai itu target pertama kami itu adalah bagaimana partai ini bisa lolos verifikasi dan menjadi peserta pemilu.

Nah, Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) yang disahkan pada tahun 2021 itu membuat Serikat Buruh merasa ini adalah kekalahan telak di dalam gerakan buruh. Jadi kontrak outsourcing yang selama ini kita tolak justru di dalam UU Ciptaker itu semakin diliberalkan. Kemudian gimana menghadapinya gitu?

Jadi itulah yang akhirnya mempersatukan kawan-kawan Partai Buruh yang akhirnya menginisiasi, menghidupkan kembali perjuangan melalui jalur politik. Nah, makanya karena waktu kita pendek pada waktu itu, di tahun 2021, kurang lebih sampai sekarang 2,5 tahun, di tengah situasi COVID lagi, kawan-kawan berbagai macam unsur yang ada di Partai Buruh akhirnya menghidupkan kembali partai dan mendeklarasikan Partai Buruh untuk menjadi peserta pemilu.

Dalam waktu yang singkat, di tengah situasi COVID, menurut saya capaian pertama, target pertama untuk partai ini bisa lolos menjadi peserta pemilu, ini capaian yang luar biasa dari konsolidasi politik kelas pekerja di Indonesia.

Tidak mudah loh untuk lolos verifikasi dan menjadi peserta pemilu. Karena kita sama-sama tahu kan persyaratan melalui Undang-undang Pemilu itu, itu memang persyaratan yang dibuat sedemikian rupa oleh kekuasaan untuk selama ini memang menghambat munculnya atau lahirnya kekuatan politik alternatif dari gerakan rakyat.

Partai Buruh diprediksi tidak lolos parlemen, bagaimana menurut Anda?

Tentu target kita setelah kita lolos verifikasi itu kan kita targetnya pasti menang kan. Kita ngambil target waktu itu untuk lolos parliamentary threshold (ambang batas parlemen). Target suara kita minimal 6 juta. Dalam kalkulasi kita dengan jumlah anggota seharusnya bisa kita mencapai itu. Tapi setelah melihat hasil quick count, ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi kita gitu ya.

Nah, dari situlah kita akhirnya mencoba mengevaluasi, mempelajari banyak hal yang kita dapatkan pembelajaran dari prosesnya.

Pertama, proses evaluasi pertama di kita pembelajaran ternyata kesadaran kelas dari pekerja itu sendiri itu masih jauh. Kesadaran kelas ini, yang saya masuk kesadaran kelas ini gini ya, kesadaran antara relasi hubungan dirinya sebagai kelas pekerja dengan secara ekonomi dengan alat produksi.

Sebagai satu kelas pekerja buruh yang jumlahnya begitu banyak, selama ini tidak menyadari bahwa dia adalah kelas yang sebenarnya berhadapan dengan kelas pemilik modal. Nah, dalam konteks politik, kita sudah mengidentifikasikan diri sebagai partai kelas pekerja dan kenapa kita tidak mau mendukung partai politik yang ada di parlemen selama ini? Karena kita sudah juga menyimpulkan mereka adalah partainya para pemilik modal.

Konteks di dalam kesadaran kelas harusnya kan buruh berpikir, wah ini kelas saya, saya harusnya mendukung Partai Buruh. Tapi ternyata masih mendukung partainya pengusaha.

Nah, di situ kita mengevaluasi ternyata kesadaran yang umum di masyarakat atau mungkin kerja keras kita dalam pendidikan politik kepada anggota dan kepada masyarakat masih kurang. Dan itu kita akui selama ini Serikat Buruh masih banyak memberikan pendidikan-pendidikan sifatnya normatif. Tentang organisasi, tentang perjanjian kerja bersama, tentang undang-undang gitu ya, sifatnya normatif gitu. Tapi dalam pendidikan politik masih minim.

Tentu itu menjadi PR bagi Partai Buruh ke depan dan kita sudah kemarin mendiskusikan bahwa partai harus membuat sekolah politik. Jadi evaluasi dari situ kita akan membuat sekolah partai untuk pendidikan politik bagi anggota kita.

Kalau kesadaran di masyarakat yang juga termasuk buruh gimana?

Iya makanya selama ini kan kita selalu menjelaskan setiap kesempatan bahwa buruh itu adalah orang yang menerima upah, pekerjaan, dan menerima perintah.

Dulu di zaman Soekarno, Menteri Tenaga Kerja yang sekarang ini, dulu namanya Menteri Perburuhan. Tapi oleh Orde Baru diganti menjadi Menteri Tenaga Kerja. Di masa Orde Baru, mulai ada penghalusan bahasa. Buruh itu dianggap sebuah pekerjaan yang kasar. Pekerjaan rendah, lalu dibangun satu narasi baru, pekerja, karyawan, pegawai, padahal substansinya semua sama.

Cuma karena ini sebenarnya politis, hanya untuk menghilangkan jejak-jejak revolusioner dari sejarah gerakan buruh di Indonesia. Baik itu sebelum kemerdekaan maupun setelah kemerdekaan. Nah, Orde Baru berkepentingan di dalam hal itu menghilangkan kata-kata buruh itu. Sehingga banyak sekarang ini orang, wah saya kan karyawan, saya kan pekerja. Padahal dia sebenarnya buruh.

Rencana ke depan setelah tidak masuk parlemen bagaimana?

Kita juga melihat bahwa memang sistem pemilu ini tidak menguntungkan bagi kita. Sistem pemilu ini membuat rakyat akan selalu pragmatis. Sistem pemilu melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ini adalah sebuah sistem yang dibangun sedemikian rupa untuk mempertahankan kekuasaan dari partai-partai oligarki yang ada pada hari ini.

Apa contohnya? Pertama, dalam Undang-Undang itu, persyaratan untuk partai politik beserta pemilu itu begitu berat. Bayangkan saja harus punya struktur di 100 persen provinsi, 75 persen kota/kabupaten, 50 persen kecamatan, harus mempunyai anggota seribu atau seperseribu di setiap kota kabupaten.

Dia harus punya sekretariat, dia harus punya rekening bank, dan administrasi yang lainnya. Dan Indonesia ini negara yang sangat besar. Dan itu bukan satu hal yang mudah untuk memenuhi persyaratan tersebut.

Karena nanti akan diverifikasi secara administrasi, dan diverifikasi secara faktual. Ini sistem ini sudah jelas akan menghambat partisipasi politik dari kekuatan-kekuatan politik yang ada.

Kedua, Undang-Undang ini juga mengkondisikan selalu politik transaksional. Kenapa? Karena di dalam aturan Undang-Undang ini juga yang membatasi hak partai politik untuk mencalonkan calon presidennya sendiri.

Sebab, di dalam Undang-Undang ini, dengan adanya presidential threshold 20 persen, dalam Undang-Undang ini menjelaskan partai politik yang boleh mencalonkan presiden dan wakil presidennya adalah partai politik peserta pemilu sebelumnya, dan mempunyai suara 20 persen atau gabungan suara 20 persen. Nah, Partai Buruh sebagai partai baru, kita kan menginginkan calon presiden dari kita sendiri.

Tapi Undang-Undang membatasi, gitu. Kita coba menggugat kemarin ke Mahkamah Konstitusi, gugatan kita ditolak. Nah, ini yang cenderung membuat politik transaksional.

Selanjutnya, di dalam undang-undang itu juga mengatur proporsional terbuka berdasarkan suara terbanyak. Ini yang masif terjadinya money politic. Proporsional terbuka berdasarkan suara terbanyak, orang tidak perlu menjadi kader partai. Orang tidak perlu menjadi pengurus partai.

Makanya partai-partai parlemen selama ini atau partai-partai borjuasi yang ada selama ini kecenderungan untuk merekrut calegnya adalah caleg yang punya duit atau dari pengusaha atau artis, orang yang punya popularitas. Dia akan merekrut itu karena orang-orang tersebut tidak perlu menjadi kader partai, tidak perlu menjadi pengurus, gitu ya.

Giliran mau pemilu dia datang ke partai, saya mau nyaleg. Nah, nanti mungkin dia bayar atau apa, mau ditempatkan nomor-urut berapa pun, bagi dia mungkin enggak masalah. Karena dia punya modal.

Jadi setelah dia menjadi caleg dari salah satu partai, dia dengan duitnya, dia bisa pasang APK (alat peraga kampanye) di mana-mana, dia bisa bayar orang di setiap kelurahan sebagai koordinator-koordinator sampai ke tingkatan RW/RT, sampai ke tingkatan TPS.

Dia menggunakan uangnya untuk melakukan itu. Nah, pada saat pencoblosan, yang terjadi juga bagaimana money politic, baik itu dalam bentuk sembako maupun uang cash pada hari sebelum hari pencoblosan, itu kan masif.

Nah, ini yang membuat rakyat kita selalu pragmatis. Karena kandidat-kandidat dari berbagai macam partai itu tidak menggunakan arena kampanye ini sebagai pendidikan politik. Namun, para kandidat menggantikan arena kampanye itu menjadi ajang bagi-bagi sembako dan bagi-bagi amplop.

Kendala Partai Buruh di Pemilu 2024 ada?

Ya tentu. Karena kita dihadapkan dengan realitas kesadaran masyarakat yang sangat pragmatis kan. Dan ini kan membudaya, karena yang saya bilang tadi, sistemnya mengkondisikan seperti itu. Sebab, sistem pemilunya mengkondisikan seperti itu, dan pola yang dipakai oleh partai-partai yang ada selama ini, seperti itu, dari dulu seperti itu.

Nah, sehingga itulah yang membuat realitas di mana rakyat memilih sebuah partai politik, memilih kandidat, memilih capres, bukan berdasarkan program apa yang dia tawarkan atau track record dari kandidat tersebut,. Namun, siapa yang memberi dia sembako, siapa yang memberi dia uang, akhirnya rakyat pragmatis dengan kondisi seperti itu. Nah, tentu ini PR besar bagi kita ke depan.

Kalau di DPRD ada yang lolos nggak?

Oh, ada. Kalau di DPRD provinsi, kota, kabupaten, itu banyak lah. Terutama yang kayak di Bekasi, itu ada beberapa yang, meskipun perhitungan belum selesai ya, tapi kita sudah bisa memprediksi, mungkin beberapa kawan itu lolos untuk DPRD Kabupaten Bekasi, di Kota Bekasi, dan di beberapa wilayah yang lain. Iya, untuk DPRD.

Caleg Partai Buruh sempat viral di medsos karena dari berbagai kalangan, kok bisa?

Karena memang partai ini dibangun gotong royong dari awal. Dibangun oleh semua serikat buruh, serikat petani, ada jaringan advokasi pekerja rumah tangga, jaringan rakyat miskin kota, guru honorer, ojol [ojek online] organisasi, ojol gitu.

Jadi memang partai ini memang dibangun oleh arus bawah, dan kita memang memberikan ruang kesempatan seluas-luasnya dan memprioritaskan kepada kawan-kawan yang terlibat dalam proses pembangunan ini untuk maju menjadi kandidat menjadi caleg. Nah, sehingga kita memang memprioritaskan.

Ini kan sebagai ajang melatih kesadaran politik untuk dia bertarung, fight, untuk memperjuangkan nasib dia melalui jalur politik. Kita udah enggak bisa mempercayakan lagi kepada partai-partai yang di parlemen karena kita tidak bisa mempercayakan, percayalah kepada diri kita.

Memang dari berbagai macam lapisan masyarakat bawah, memang Partai Buruh memberikan ruang kepada kelas pekerja ini seluas-luasnya untuk mereka mulai mengekspresikan dirinya dalam perjuangan politik, maju menjadi calon legislatif.

Kemudian kampanye itu anggarannya dari mana?

Itu anggarannya dari masing-masing. Jadi kalau misalnya, ada kan kalau misalnya ada kayak bendera, partai yang cetak, gitu ya. Ada. Cuma, contohnya cuma beberapa lah. Kita kan enggak mungkin memenuhi secara nasional.

Ada partai cetak beberapa bendera, ada kalender, gitu. Tapi untuk kampanye-kampanye di bawah, itu semuanya dari swadaya, dari kawan-kawan itu tadi. Misalnya nih yang sempat rame itu kan kayak Mbak Yuni itu yang pekerja rumah tangga.

Dia mengalokasikan Rp400 ribu dari sisa gajinya satu bulan. Dia anggaran kampanye dia itu cuma hanya Rp2,5 juta. Dia cetak beberapa stiker, dia bagi-bagi dari rumah, dia diremehkan orang, gitu. Tapi suaranya lumayan.

Dan di kawan-kawan yang lain ojol misalnya bikin-bikin stiker nanti di mana pangkalan dia bagi sesama teman. Saya sendiri misalnya bikin stiker, bikin selebaran, kita bagi-bagikan kepada anggota. Ada juga dari konfederasi memberikan sumbangan, jumlahnya macam-macam. Jadi saweran memang, saweran bagi saya satu hal yang sangat membanggakan.

Bagaimana gambaran sekolah partai nanti?

Jadi setelah beberapa hari yang lalu kita udah sempat mendiskusikan di mana titik-titik lemahnya. Kalau untuk kesadaran itu tentu bagaimana kita ke depan memproduksi bacaan yang lebih masif.

Bagaimana kita menggunakan media sosial untuk memberikan penyadaran-penyadaran. Baik dalam bentuk podcast, baik dalam bentuk video-video pendek.

Lalu ada hal yang sifatnya formal dan sistematis juga dalam bentuk kurikulum pendidikan yang akan dilangsungkan dalam bentuk sekolah partai. Nah, tentu kita akan mempersiapkan kurikulumnya.

Kita kan ada bidang ideologi, ada bidang organisasi, dan bidang hukum. Tentu kita akan mengkompilasi materi yang komprehensif untuk sekolah partai ini. Dan harapannya kita selesai lebaran, itu sudah kita ajak gas lagi.

Kemudian anak-anak muda ini apakah akan ditarik juga?

Tentu anak muda ini paling berkepentingan terhadap Partai Buruh. Karena yang saya bilang itu tadi kan, anak muda ini kan orang yang akan mempunyai masa depan. Dengan sistem hubungan kerja, hubungan industri, aturan Undang-Undang ketenagakerjaan yang ada pada hari ini, yang paling terdampak dari itu adalah anak muda.

Anda bisa bayangkan sekarang ini, anak muda yang baru lulus sekolah SMU ataupun kuliah, masuk ke dunia kerja, dia dihadapkan dengan situasi kerja kontrak atau outsourcing. Dia dihadapkan dengan situasi politik upah murah.

Anak muda dengan situasi undang-undang yang ada sekarang ini, dia tidak bisa memprediksi masa depannya. Dia tidak bisa membuat perencanaan masa depannya, karena status hubungan kerja, kontrak, outsourcing.

Satu-satunya partai yang konsen terhadap persoalan ketenagakerjaan ini hanya Partai Buruh. Makanya anak muda berkepentingan sekali mendukung Partai Buruh dan menjadikan Partai Buruh ini sebagai alat perjuangan mereka.

Bagaimana strategi untuk Pilkada?

Ya, di dalam pilkada kita sudah juga membicarakan itu, kita akan mengambil peran. Ada dua strategi yang akan kita lakukan. Pertama, terutama nih di daerah-daerah industri.

Di daerah-daerah industri, yang kita punya wakil nanti di DPRD, kita akan memajukan calon kita melalui partai. Kita melalui partai politik, kita akan mengusung entah itu bupatinya, atau wakil bupatinya, atau wali kota, atau wakil wali kotanya. Atas nama partai, kita tentu akan mencari partai lain untuk bisa bersama-sama. Itu yang melalui jalur partai.

Yang kedua, kita akan juga mendorong untuk di pilkada ini, di dapil-dapil yang misalnya kita tidak punya kursi, kita akan menggalang konsolidasi dengan gerakan masyarakat sipil yang ada di sana untuk memajukan calon dari jalur independen.

Strategi lima tahun ke depan dan untuk Pemilu 2029?

Ya, pertama, belajar dari pengalaman yang ada selama ini. Yang saya bilang tadi, kita akan mendorong mengadakan pendidikan sekolah politik untuk partai. Kedua, kita akan mendorong terbentuknya struktur-struktur di teritorial. Kalau kemarin kan struktur yang diandalkan oleh Partai Buruh kan strukturnya ada di pabrik dan di kawasan industri.

Sedangkan TPS adanya di teritorial atau di perkampungan. Kita tidak punya struktur di perkampungan. Jadi Partai Buruh ke depan akan mendorong pembentukan struktur-struktur rakyat di perkampungan-perkampungan. Yang kedua, kita akan mendorong gerakan masyarakat sipil untuk lebih melihat problem demokrasi kita yang ada pada hari ini tuh ada di Undang-undang nomor 7 tahun 2017.

Itulah problem demokrasi yang paling mendasar di Indonesia dan kita berharap semua gerakan-gerakan masyarakat sipil menjadikan agenda politik untuk mendesakkan revisi terhadap undang-undang pemilu tersebut.

Yang ketiga, kita akan mempersiapkan dari sekarang struktur untuk verifikasi karena tentu nanti kawasan undang-undang seperti itu kita akan verifikasi, kita akan persiapkan dari jauh-jauh hari, kita akan siapkan caleg dari sekarang untuk misalnya saya akan maju di Dapil Jakarta Utara.

Jadi sudah saya harus mulai mempersiapkan dari sekarang sosialisasi kampanye, pembangunan struktur yang lain-lain itu dari sekarang. Lalu kita juga mulai akan mempersiapkan orang-orang yang akan ditempatkan untuk menjadi saksi dari setiap TPS. Jadi itu yang ketiga, persiapan untuk menghadapi.

Selanjutnya tentu partai ini akan membuka diri kepada kawan-kawan dari gerakan buruh yang belum bergabung dengan partai buruh dengan gerakan tani, dengan gerakan mahasiswa dan gerakan masyarakat sipil termasuk akademisi untuk menjadikan Partai Buruh ini sebagai alat perjuangan politik bersama. Nah, tentu strategi ini tentu harus terus dijalankan dari sekarang untuk persiapan 2029.