Survei Indikator: Toleransi Politik Uang Tinggi pada Pemilu 2024

tirto.id - Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia merilis terkait 'exit poll pilpres 2024: basis demografi dan perilaku pemilih'. Hasilnya terkait efektivitas politik uang menurut basis capres-cawapres, paling banyak di kalangan pemilih pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3, Ganjar-Mahfud yaitu 53,1%.

Sementara itu, pemilih Anies Baswedan sebanyak 46,2% dan pemilih Prabowo 47,9%.

"Paling banyak pemilih Ganjar, jadi pemilih Ganjar ini strateginya ambil uangnya soal pilihan ya kembali ke hati nurani. Sementara pemilih Anies maupun Pak Prabowo itu lebih banyak dibanding proporsi Ganjar yang akan menerima dan memilih calon yang memberi uang atau hadiah," kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi.

Sementara itu, terkait toleransi politik uang menurut basis pemilih partai, PKB, PAN, Demokrat, Golkar, dan Gerindra cenderung lebih toleran dengan hal itu. Sebaliknya, basis PKS, NasDem, dan PDIP cenderung lebih tidak toleran.

“Namun, kelompok toleran di tiap basis partai akan cenderung menerima pemberian,” ujar Burhanuddin.

Secara umum, toleransi politik uang di masyarakat pada pemilu kali ini lebih tinggi dibandingkan Pemilu 2019. Dalam pemilu kali ini, masyarakat cenderung transaksional.

“Toleransi terhadap politik uang tinggi dan di antara yang toleran banyak yang cenderung menerima uang meski pilihan dikatakan sesuai hati nurani,” kata Burhanuddin.

Lebih lanjut, dia menuturkan, jika dirinci dari basis pemilih berdasarkan gender, perempuan cenderung mendominasi kalangan yang mentolerir politik uang. Selain itu, jika berdasarkan daerah, toleran terhadap politik uang banyak terjadi di Jawa, Sunda, Bugis, dan Madura.

Untuk diketahui, survei ini diambil berdasarkan total responden sebanyak 2.975 (99,2 persen) dengan toleransi kesalahan atau margin of error +/- 1.8 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Para responden diambil berdasarkan metode two stage stratified random sampling dengan jumlah awal sampel dari 3.000 TPS yang tersebar secara proporsional di setiap daerah pemilihan.