tirto.id - Sektor kesehatan harus terus dibenahi untuk mewujudkan visi Indonesia Maju. Harapan itu disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat menghadiri acara Rapat Kerja Kesehatan Nasional tahun 2024 di ICE BSD, Tangerang, Banten, Rabu (24/4/2024).
Dia menilai tanpa kondisi kesehatan yang memadai, semua pencapaian lain akan menjadi kurang berarti. Kesehatan dinilai penting dalam upaya Indonesia menjadi negara maju.
Dalam acara tersebut, Jokowi juga membeberkan visi jangka panjang pemerintah untuk memanfaatkan puncak bonus demografi yang diperkirakan terjadi pada tahun 2030-an. Jokowi optimistis Tanah Air memiliki kesempatan besar untuk menjadi negara maju.
“Kita memiliki kesempatan, memiliki peluang untuk menjadi negara maju. Diprediksi dengan hitung-hitungan diprediksi dengan kalkulasi-kalkulasi, baik GDP, baik income per kapitanya dihitung, peluangnya besar,” ujar Jokowi.
Jokowi pun menyoroti stunting yang perlu diatasi secepatnya. Meskipun Indonesia berhasil menurunkan prevalensi dari 37,6 persen ke 21,5 persen dalam 10 tahun terakhir. Namun, kata Jokowi, angka tersebut masih jauh dari target pemerintah 14 persen.
“Saya hitung-hitung ternyata juga enggak mudah, tapi enggak tahu kalau dalam kesempatan setahun ini kita bisa capai 14 persen karena ini pekerjaan yang harus terintegrasi,” tutur Jokowi.
Jokowi juga memamerkan pemerintah sudah mengirimkan alat-alat kesehatan yang canggih, seperti alat MRI (magnetic resonance imaging) dan catheterization laboratory (cath lab) di sejumlah rumah sakit daerah.
Pemerintah juga mengirimkan sejumlah alat kesehatan seperti USG, EKG dan alat lab untuk membantu penanganan masalah kesehatan di tingkat puskesmas. Namun, alat tersebut jadi tidak optimal digunakan sebab jumlah dokter dan dokter spesialis yang ada di Indonesia masih kurang.
Dia menekankan, minimnya jumlah dokter dan spesialis, merupakan masalah besar sektor kesehatan di Indonesia. Rasio dokter masih 0,47 per 1.000 penduduk. Jumlah ini jauh di bawah rata-rata dunia yang mencapai 1,76 per 1.000 penduduk. Ditambah, terdapat sekitar 34 persen rumah sakit umum daerah yang belum memiliki dokter spesialis.
Dalam sesi wawancara cegat dengan awak media, Jokowi mengatakan solusi menggenjot produksi dokter dan spesialis ada dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 atau UU Omnibus Law Kesehatan yang diketok tahun lalu. Mantan Wali kota Solo itu mengklaim, beleid itu mempermudah proses pendidikan dokter.
Pendidikan kedokteran diperluas dengan proses skrining kualifikasi yang mumpuni. Ditambah, rencana induk bidang kesehatan (RIBK) ditargetkan rampung pada Agustus 2024. Jokowi mengatakan, rencana ini akan menjadi pedoman dari tingkat pusat hingga kabupaten kota dan swasta dalam masalah kesehatan.
“Institusi pendidikan kita baik itu universitas maupun rumah sakit yang ditunjuk itu betul-betul bisa menghasilkan sebanyak-banyaknya dokter dan dokter spesialis,” ungkap Jokowi.
Sektor Kesehatan Belum Berjalan Mulus
Associate Professor Public Health dari Monash University Indonesia, Grace Wangge, heran dengan pernyataan Jokowi yang bicara potensi Indonesia dapat menjadi negara maju dengan fokus kesehatan yang berhasil, namun yang dibicarakan masih potensi keuangan. Di penghujung jabatan Jokowi, Grace juga menilai sektor kesehatan Indonesia belum berjalan mulus.
“Kalau ditanya apa sektor kesehatan berjalan mulus? Dari sisi orang kesehatan tentu tidak. Yang paling utama di era Presiden Jokowi ini tidak ada sama sekali upaya meratifikasi FCTC tembakau, [padahal] jumlah perokok muda kita naik terus. TB kita jadi nomor dua terbanyak,” kata Grace kepada Tirto, Kamis (25/4/2024).
Terlebih, kebijakan kesehatan pemerintah masih berfokus membenahi kuantitas dan lupa soal kualitas yang perlu dijaga dan ditingkatkan.
“Pikirkan dong gimana caranya orang tetap sehat dan bekerja menghasilkan devisa negara. Utamakan kualitas, jangan cuma kuantitas. Selalu bonus demografi yang disasar kuantitasnya, tapi kualitasnya enggak dipikirkan, satu fokus paling mudah ya ratifikasi FCTC,” tutur Grace.
Hal tersebut juga terjadi ketika pemerintah ingin terobosan pendidikan dokter spesialis dengan metode basis rumah sakit (hospital based). Ini merupakan kebijakan dengan niatan yang baik, namun jika masih terpaku pada pemenuhan kuantitas tanpa memperbaiki sistem pendidikan kedokteran, tentu akan sama saja seperti yang lalu-lalu. Grace menambahkan, seharusnya metode yang baru ini membuat pendidikan dokter menjadi lebih praktikal.
Kebijakan pemerintah menggelontorkan alat-alat canggih di rumah sakit daerah dan puskesmas juga perlu disoroti. Alat-alat ini hanya akan menjadi pajangan usang jika tidak ada sumber daya manusia yang mengoperasikannya, terutama di puskesmas. Perlu ada distribusi dokter dan dokter spesialis yang merata di luar pulau-pulau besar.
Data Kemenkes 2023 menyebut, ada 650 (6,27 persen) puskesmas belum memiliki dokter dan 5.354 (51,85 persen) belum memiliki 9 jenis tenaga kesehatan lengkap, serta 170 (24,69 persen) RSUD kabupaten/kota belum terpenuhi 7 pelayanan dokter spesialis.
Dengan jumlah puskesmas yang mencapai 10 ribuan saat ini, perlu ada pemerataan sumber daya manusia dan pelayanan kesehatan di daerah-daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Padahal, puskesmas bisa menjadi garda depan niat pemerintah yang ingin menggeser paradigma kesehatan menjadi promotif-preventif, ketimbang fokus pada kuratif.
“Alat diagnostik penting sih untuk diagnosis dini dan bagian dari upaya promotif preventif, tapi perlu dipikirkan the whole program promotive-preventive, bukan cuma kirim alat terus selesai,” ujar Grace.
Sektor Kesehatan Belum Capai Target
Sementara itu, Ketua Umum Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia (MHKI), Mahesa Paranadipa, menunjukkan sektor kesehatan Indonesia masih banyak belum memenuhi target. Misalnya, catatan Bappenas di bulan Juni 2023, terdapat 9 dari 10 target RPJMN Kesehatan yang terancam tidak tercapai.
Antara lain persoalan stunting, eliminasi TB, target imunisasi balita, eliminasi malaria, angka perokok anak, eliminasi kusta, dan pemenuhan SDM kesehatan di puskesmas.
“Pada bulan Februari 2024, Kemenkes mencatat jumlah kasus TB paru tembus 1 juta kasus dengan kasus TB pada anak meningkat 3 kali lipat. WHO masih menetapkan kasus TB di Indonesia terbesar ke-2 di dunia,” kata Mahesa kepada Tirto.
Dalam catatan Bappenas tengah tahun lalu, imunisasi dasar lengkap bayi baru mencapai 63,17 persen dari target 90 persen. Angka stunting masih 21,6 persen, dari target 14 persen. Eliminasi malaria baru mencapai 372 dari target 405 kabupaten/kota.
Eliminasi kusta mencakup 403 dari target 514 kabupaten/kota dan angka perokok anak masih 9,1 persen dari target turun sampai 8,7 persen. RPJMN Kesehatan terancam tidak tercapai menuju rampungnya masa jabatan Presiden Jokowi.
Mahesa mendukung kemauan pemerintah yang ingin menggenjot produksi dokter spesialis yang bermutu. Namun, ditinjau ke depan tentang target pemenuhan dokter di daerah yang masih memiliki kendala hingga hari ini. Masalah itu, meliputi kebijakan pemerintah daerah dan kesiapan anggaran serta dukungan sarana-prasarana.
“Kasus pemecatan tenaga kesehatan honorer di Kabupaten Manggarai-NTT memperlihatkan bagaimana tingkat kesejahteraan tenaga kesehatan di daerah yang masih butuh perhatian serius. Mengingat dokter dan tenaga kesehatan lain merupakan tenaga profesional dengan tingkat risiko pekerjaan yang tinggi serta potensi kriminalisasi yang terus meningkat,” tutur Mahesa.
Mahesa menilai, penambahan jumlah alat kesehatan canggih merupakan investasi mahal yang meningkatkan pembiayaan kesehatan untuk hal-hal yang belum terukur. Dia menilai seharusnya pembiayaan kesehatan difokuskan pada upaya preventif-promotif.
“Namun saat ini justru pembiayaan akan tersedot ke program kuratif. Potensi defisit dana JKN-BPJS kesehatan dapat terjadi di masa mendatang. Dengan hilangnya mandatory spending menyebabkan dana akan tersedot kepada investasi alat kesehatan, bukan kepada prioritas program pembangunan kesehatan,” kata Mahesa.
Kemenkes Dinilai Gagal
Pengurus PB Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Iqbal Mochtar, mengeklaim belum ada penelitian yang menunjukkan dengan alat-alat canggih secara otomatis akan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Terlebih hingga saat ini sumber daya kesehatan yang akan mengoperasikan alat-alat tersebut masih sangat timpang.
“Jumlah puskesmas yang tidak memiliki dokter saja di Indonesia itu ada ribuan. Ini dokter umum, ada ribuan puskesmas di Indonesia yang tidak ada dokter umumnya. Bahkan di daerah-daerah perifer termasuk di Papua dan di Maluku itu hampir 60 persen puskesmasnya itu tidak diisi oleh dokter,” kata Iqbal kepada Tirto.
Iqbal menilai, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) gagal fokus melihat persoalan riil dalam pelayanan kesehatan di Indonesia. Pelayanan kesehatan tidak hanya memerlukan alat-alat canggih, tetapi juga distribusi tenaga kesehatan yang merata di daerah-daerah.
“Kita selalu berbicara tentang gun and people behind the gun. Walaupun kita punya gun, tapi siapa yang akan mengoperasikannya? Nah, saya melihat di sini Kemenkes gagal fokus terhadap persoalan sebenarnya yang terjadi di Indonesia,” ujar dia.
Rencana Kemenkes
Dalam laporannya di Raker Kesehatan Nasional, Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, menjelaskan, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) sedang menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang akan menjadi landasan strategis mencapai target kesehatan pada masa depan. Dalam penyusunan RPJMN ini, Kemenkes sudah memasukkan konsep baru, yakni fokus mengobati orang sakit diganti menjadi menjaga agar masyarakat tetap sehat.
“Kami memasukkan konsep baru ini dalam transformasi kesehatan, dengan mengajak partisipasi 514 kabupaten/kota dan provinsi, bukan hanya kepala dinas, tapi juga mengajak kepala Bappeda, termasuk dirut RSUD, yang kita undang untuk datang,” kata Budi.
Budi menjelaskan, pelibatan Bappeda dalam Rakerkesnas 2024 untuk mendapatkan masukan-masukan penting dalam penyusunan RIBK yang ditargetkan rampung pada Agustus mendatang. Penyusunan RIBK selaras dengan amanat UU Kesehatan 17 Tahun 2023 yang mengubah paradigma dalam perencanaan kesehatan, dari program mengikuti anggaran (program follow money) menjadi anggaran mengikuti program (money follow program).
Budi berharap RIBK dapat menjadi sebuah pedoman nasional yang diacu oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam merencanakan, menganggarkan, serta mengimplementasikan program kesehatan di wilayahnya.
“Pendekatannya harus gerakan dalam bentuk movement di mana semua social capital, kekuatan modal sosial dimiliki seluruh komponen bangsa kita bisa rajut satu untuk membangun masyarakat yang sehat,” ujar Budi.
Penulis: Mochammad Fajar Nur
Editor: Intan Umbari Prihatin
