Klasifikasi Demokrasi Berdasarkan Ideologi, Titik Berat & Rakyat

tirto.id - Sistem pemerintahan demokrasi dianut oleh beberapa negara di dunia, termasuk Indonesia. Lantas, bagaimana klasifikasi demokrasi berdasarkan ideologi, titik berat, dan penyaluran kehendak rakyat?

Dalam Jurnal Tapis (Vol. 12, No.1, 2016), pengertian demokrasi adalah sistem pemerintahan yang mewujudkan kedaulatan rakyat atas negara. Kemudian, dijalankan oleh pemerintah negara itu.

Sistem demokrasi tidak hanya memperhatikan hak sipil dan politik rakyat, tapi juga menjamin hak ekonomi dan sosial budaya. Dalam demokrasi, rakyat juga punya andil untuk menentukan berbagai hal mengenai kehidupan bersama di suatu negara.

Klasifikasi Demokrasi Berdasarkan Titik Berat Perhatian

Kendati pada intinya serupa, klasifikasi demokrasi tetap muncul akibat perbedaan sudut pandang. Jika dilihat berdasarkan titik berat perhatian, sistem demokrasi dibagi menjadi beberapa jenis berikut.

1. Demokrasi Formal

Demokrasi formal umumnya dianut oleh negara-negara liberal yang bebas. Sistem demokrasi ini menjunjung tinggi persamaan di bidang politik sehingga setiap orang bisa ikut andil dalam hal pemerintahan.

Selain itu, demokrasi formal tidak berupaya mengurangi maupun menghilangkan kesenjangan di bidang ekonomi. Setiap orang berhak melakukan usaha, sementara kesenjangan akibat hasilnya yang berbeda tidak diperhatikan.

2. Demokrasi Material

Demokrasi material biasa dianut oleh negara-negara sosialis. Demokrasi ini berfokus menghilangkan perbedaan di bidang ekonomi sehingga kesenjangan ekonomi rakyat bisa dikurangi.

Namun demikian, demokrasi material tidak memerhatikan persamaan di bidang politik. Bahkan, terdapat pula negara dengan sistem pemerintahan demokrasi yang menghilangkan persamaan politik tersebut.

3. Demokrasi Gabungan

Demokrasi gabungan biasanya dianut oleh negara-negara non-blok. Kita bisa menyebut demokrasi gabungan sebagai penyempurna jenis demokrasi formal dan material.

Demokrasi ini mengambil kebaikan dari bentuk demokrasi formal dan material. Sementara hal negatif dari demokrasi formal dan material akan dibuang atau tidak diterapkan.

Klasifikasi Demokrasi Berdasarkan Ideologi

Selain melihat titik berat perhatian, ada pula klasifikasi demokrasi berdasarkan ideologi, seperti Pancasila di Indonesia. Jika dipantau sesuai paham yang dianut, demokrasi hanya dibagi menjadi dua jenis berikut.

1. Demokrasi Konstitusional/Liberal

Demokrasi konstitusional didasarkan pada hak kebebasan, individualisme, dan kekuasaan pemerintahnya dibatasi oleh konstitusi. Melalui sistem demokrasi liberal ini, pemerintah tak diizinkan untuk sewenang-wenang.

Pemerintah akan mendapatkan batasan tertentu berdasarkan peraturan-peraturan yang telah dibuat melalui diskusi. Dengan begitu, mereka bertindak sesuai tugas dan tidak menyalahi aturan demokrasi.

2. Demokrasi Rakyat/Proletar

Demokrasi berbasis rakyat atau proletar terbentuk atas dasar paham marxisme-komunisme yang bercita-cita mewujudkan kehidupan tanpa kelas sosial. Setiap individu dibebaskan dari keterikatannya pada kepemilikan pribadi, tanpa paksaan, dan penindasan.

Akan tetapi, paksaan dan cara kekerasan akan tetap dilakukan bila memang diperlukan. Sebut misalnya ketika ada suatu gerakan yang berpotensi merusak cita-cita demokrasi negara.

Klasifikasi Demokrasi Berdasarkan Penyaluran Kehendak Rakyat

Selain titik berat perhatian dan ideologi, ada pula klasifikasi demokrasi berdasarkan penyaluran kehendak rakyat. Jenis demokrasi ini terbagi menjadi demokrasi langsung dan tidak langsung, berikut penjelasannya.

1. Demokrasi Langsung

Demokrasi langsung melibatkan rakyat dalam pemerintahannya. Setiap warga negara diikutsertakan secara langsung dalam permusyawaratan untuk menentukan kebijaksanaan umum negara atau undang-undang.

Namun demikian, masyarakat yang ikut terlibat dalam musyawarah kenegaraan ini biasanya harus memenuhi syarat tertentu. Misalnya yang ditunjuk oleh suatu forum atau tokoh di suatu wilayah.

2. Demokrasi Tidak Langsung

Sistem demokrasi tidak langsung dijalankan dengan sistem perwakilan melalui pemilihan umum. Demokrasi tidak langsung biasa diterapkan pada negara yang wilayah dan jumlah penduduknya semakin meningkat.

Semakin meningkatnya jumlah penduduk dan wilayah, permasalahan suatu negara akan menjadi lebih kompleks. Untuk membuat pemerintahan lebih efisien, diperlukan adanya perwakilan.