tirto.id - Demokrasi secara etimologis berasal dari dua kata bahasa Yunani Kuno, meliputi demos dan kratos. Demos berarti rakyat, sedangkan kratos berarti kekuasaan atau memerintah.
Oleh karena itu, secara bahasa, demokrasi bisa dimaknai sebagai kekuasaan rakyat, atau pemerintahan rakyat.
Adapun dari segi istilah, pengertian demokrasi adalah sistem pemerintahan yang seluruh rakyatnya turut serta memerintah dengan perantara wakil-wakilnya.
Sebagai sistem pemerintahan, demokrasi menjadi istilah yang dibedakan dari jenis bentuk negara lain, seperti monarki (kerajaan), aristokrasi, dan kediktatoran.
Definisi demokrasi memang dapat muncul dalam berbagai versi. Namun, secara umum, ia bisa dipahami sebagai pemerintahan yang mendasarkan kedaulatannya pada mandat dari rakyat. Pemberian mandat dari rakyat tadi dilakukan melalui pemilihan umum (pemilu).
Dewasa ini, demokrasi menjadi bentuk sistem pemerintahan yang paling umum dipakai di dunia. Meskipun ada sebagian negara maju masih berbentuk monarki, pemerintahannya pun sudah dibentuk dan dijalankan dengan prinsip-prinsip demokrasi.
Inu Kencana Syafiie dalam Hibah Materi Pembelajaran Non Konvensional 2012,mencatat setidaknya ada 10 prinsip demokrasi yang universal, yakni:
- Adanya pembagian kekuasaan.
- Pemilihan umum yang bebas.
- Manajemen yang terbuka.
- Kebebasan individu.
- Peradilan yang bebas.
- Pengakuan hak minoritas.
- Pemerintahan yang berdasarkan hukum.
- Supremasi hukum.
- Pers yang bebas.
- Beberapa partai politik.
Mengapa Harus Ada Demokrasi?
Terdapat sekurang-kurangnya dua alasan utama mengapa banyak negara menggunakan sistem demokrasi.
Pertama, demokrasi sebagai asas fundamental telah diakui oleh hampir seluruh negara di dunia. Kedua, demokrasi sebagai asas kenegaraan telah memberikan arah bagi peranan rakyat untuk menyelenggarakan negara sebagai organisasi tertingginya.
Di Indonesia, misalnya, demokrasi telah diterapkan sejak masa-masa awal kemerdekaan meski secara bentuk berbeda-beda di tiap zaman. Indonesia pernah menerapkan sistem demokrasi liberal, demokrasi terpimpin, demokrasi perwakilan, hingga demokrasi dengan skema pemilihan presiden-wakil presiden langsung seperti yang sekarang berlaku.
Berikut ini beberapa alasan lain mengapa harus ada demokrasi:
- Kebebasan mengemukakan pendapat sebagai bentuk kontrol sosial masyarakat terhadap berjalannya pemerintahan.
- Demokrasi bisa mencegah tindakan sewenang-wenang penguasa kepada rakyat karena supremasi hukum diakui.
- Rakyat bisa memilih calon-calon wakilnya yang akan duduk dalam pemerintahan.
- Kebudayaan dapat berkembang dengan baik karena kebebasan berekspresi dihormati bahkan dilindungi hukum.
- Demokrasi mewujudkan sistem kontrol terhadap pemerintahan yang menjalankan kekuasaan.
Apa Saja Manfaat Demokrasi?
Demokrasi memiliki berbagai manfaat yang membuat rakyat dapat berperan aktif dalam memberikan manfaat bagi perkembangan bangsa, negara, dan masyarakat. Banyak dari manfaat demokrasi itu dirasakan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.
Mengutip dari penjelasan Syamsu Ridhuan dalam Modul Pendidikan Kewarganegaraan: Demokrasi (2019), sejumlah manfaat demokrasi adalah sebagai berikut:
1. Adanya kesetaraan sebagai warga negara Demokrasi menempatkan semua orang dengan perlakuan yang sama dan sederajat dalam kebijakan pemerintah. Perlakuan yang sama terhadap pendapat dan pilihan setiap warga negara juga dihormati dalam sistem demokrasi.
2. Memenuhi kebutuhan-kebutuhan umum Dalam sistem demokrasi, kebijakan pemerintahan dapat mencerminkan keinginan rakyat apabila demokrasi dilakukan secara efektif.
3. Adanya pluralisme dan kompromi Demokrasi mengatasi perbedaan melalui dialog, komunikasi persuasi, serta kompromi, sehingga cara-cara pemaksaan atau kekerasan untuk menyelesaikan perselisihan dapat dihindari.
4. Menjamin hak-hak dasar manusia Demokrasi menjamin hak-hak dasar manusia, seperti kebebasan berbicara/berekspresi, berserikat dan berkumpul, bergerak, hingga mendapatkan perlindungan atas keselamatan diri.
5. Pembaruan kehidupan sosial Demokrasi memungkinkan terjadinya pembaruan kehidupan sosial melalui penghapusan kebijakan-kebijakan yang tidak tepat, penggantian para politisi menggunakan cara damai, dan pemilihan umum.
Editor: Addi M Idhom
