Indeks Demokrasi

Aturan soal boleh tidaknya pendamping desa maju sebagai caleg pada Pemilu 2024 inkonsisten. Ancaman putus kontrak bagi mereka ditengarai sarat kepentingan. 

Koalisi permanen bisa membuat demokrasi kehilangan makna, karena tidak ada kompetisi politik.

USAID telah bekerja sama dengan pemerintah Indonesia, masyarakat sipil, dan sektor swasta selama 75 tahun.

Rekayasa demokrasi bisa merepresentasi kepentingan negara (Incumbent Democracy) ataupun kepentingan rakyat (Critical Democracy). Bagaimana menjembataninya?

Persentase partisipasi pemilih di Indonesia disebut termasuk yang terbesar di dunia.

Ada 10 Pilar Demokrasi Konstitusional Indonesia menurut Pancasila dan UUD NRI 1945. Apa saja pilar utama demokrasi?

DPR RI akhirnya resmi membatalkan Revisi Undang-Undang (RUU) Pilkada.

Berikut ini link twibbon untuk memperingati Hari Demokrasi Internasional 2024 dan ucapannya yang bisa dibagikan di medsos.

Sejumlah pengamat politik dan pegiat pemilu menyayangkan ucapan presiden Jokowi yang seolah-olah mewajarkan fenomena kotak kosong di pilkada.

Anies Baswedan menyampaikan, dirinya akan memperjuangkan Indonesia agar lebih adil dan sejahtera bagi semua masyarakat.

Sejumlah parpol tak ubahnya perusahaan keluarga. Sekalipun ada regenerasi, tidak jauh-jauh dari keluarga atau sosok yang dinilai dekat dengan ketua umum.

Fadli Zon menjelaskan pidato Prabowo sebagai bentuk rekonsiliasi untuk menyatukan seluruh elemen.

Para elite jauh dari sikap negarawan dengan mempertontonkan secara vulgar akal-akalan politik mereka yang lancung.

Massa yang terdiri atas aktivis, akademisi, mahasiswa dan LSM menyuarakan bahwa demokrasi mati akibat upaya DPR merevisi UU Pilkada.

Berbagai kritik kerap dilontarkan terhadap sistem demokrasi Indonesia yang dinilai banyak cacat. Namun, hanya dipandang angin lalu oleh pemerintah.

Puan Maharani menyebut praktik demokrasi di Indonesia hari ini telah berkembang ke demokrasi deliberatif atau berwacana.

Isnur menyatakan Jokowi merupakan pemimpin yang membuat ruang kebebasan sipil menuju kembali ke dalam ruang yang tertutup.

Alih-alih memperkuat persatuan atau rekonsiliasi seperti yang didengungkan selama ini, politik akomodatif Jokowi justru bisa merusak demokrasi.

Jurnalis dan akademisi perlu berkolaborasi untuk menghadirkan kebenaran di ruang publik demi melawan ekosistem digital yang dipenuhi oleh polusi.

Pemerintahan saat ini dianggap gagal membawa demokrasi Indonesia menuju lebih baik.