Ketua DPD: Green Democracy Cegah Pembangunan Jadi Utang Ekologis

tirto.id - Ketua DPD RI, Sultan Baktiar Najamudin, menyampaikan, Indonesia tengah menghadapi berbagai tantangan seperti demokrasi yang mahal, bonus demografi, serta ancaman perubahan iklim.

Sultan menilai, gagasan Green Democracy yang diusung DPD RI menjadi upaya untuk menyeimbangkan pembangunan politik dengan keberlanjutan sosial, ekonomi, dan ekologi.

“Sebuah gagasan yang menyeimbangkan pembangunan politik dengan keberlanjutan sosial, ekonomi dan ekologi. Paradigma untuk memastikan kemajuan hari ini tidak menjadi utang ekologis bagi generasi mendatang,” kata Sultan dalam pidato di sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama MPR-DPR-DPD 2026, Jumat (14/8/2026).

Menurut Sultan, demokrasi harus mampu melahirkan kebijakan pembangunan yang berkelanjutan dan efisien. Oleh karena itu, Green Democracy juga diarahkan untuk menjawab persoalan tingginya biaya demokrasi di Indonesia.

Menurut Sultan, demokrasi yang efisien diharapkan dapat mendorong lahirnya lebih banyak negarawan yang bekerja untuk kepentingan jangka panjang bangsa.

Dia juga menyoroti bonus demografi Indonesia yang tidak boleh menjadi beban negara. Besarnya jumlah penduduk usia produktif, menurut dia, harus dipandang sebagai peluang sekaligus aset untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Puji Transformasi Ekonomi Prabowo

Sultan mengapresiasi kebijakan pemerintah saat ini, yang dinilai telah diarahkan untuk memperkuat penguasaan negara atas bumi, air, dan kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sebagaimana amanat Pasal 33 UUD 1945.

Menurut Sultan, transformasi ekonomi yang dilakukan pemerintah tidak selalu mudah karena harus menghadapi berbagai persoalan struktural yang selama ini menghambat daya saing Indonesia.

“Transformasi ekonomi yang diusung Presiden Prabowo ibarat mencabut duri dalam daging. Mencabut duri tidak nyaman ada rasa perih, bahkan sedikit pendarahan. Namun selama duri itu tetap tertancap, luka tidak akan pernah benar-benar sembuh,” kata Sultan.

Sultan menyebut sejumlah persoalan yang menjadi “duri” dalam perekonomian Indonesia, mulai dari ketergantungan terhadap impor, rendahnya nilai tambah sumber daya alam, praktik under invoicing, transfer pricing, hingga inefisiensi.

“Transformasi ekonomi menuntut keberanian mengambil keputusan yang tidak mudah demi memperkuat fondasi ekonomi nasional dan mewujudkan Indonesia yang lebih berdaulat, maju, dan berdaya saing,” katanya.

Dalam pandangan DPD RI, kebijakan pemerintah seperti Danantara, kebijakan ekspor satu pintu, swasembada pangan dan energi, Sekolah Rakyat, Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih, serta Kampung Nelayan Merah Putih merupakan rangkaian kebijakan yang saling terintegrasi.

Sultan menilai kebijakan tersebut tidak dapat dilihat secara terpisah karena memiliki tujuan yang sama, yakni memperkuat kemandirian ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dia juga mengklaim sejumlah indikator menunjukkan perkembangan positif dalam perekonomian nasional. Sultan mengatakan, dalam waktu kurang dari dua tahun, swasembada pangan yang sebelumnya menjadi cita-cita telah menunjukkan hasil.

“Kemandirian energi menampakkan titik terangnya. Hilirisasi menjadi mata kunci. Keberpihakan nyata pada petani, peternak nelayan, buruh, dan UMKM menjadi motor penggerak,” kata dia.

Sultan menilai perekonomian Indonesia kini tetap tumbuh di atas 5 persen, sementara inflasi disebut masih terkendali. Katanya, pemerintah juga terus berupaya meningkatkan tax ratio serta menurunkan kemiskinan dan kesenjangan.