Penentu Utama Pilihan Politik Bukan Ideologi, tapi Isi Dompet

tirto.id - Apa sebenarnya yang membuat Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka berhasil memenangi Pemilihan Presiden 2024? Pertanyaan ini masih kerap dilontarkan oleh masyarakat, khususnya yang tidak puas dengan bagaimana pilpres berjalan serta kemampuan pemerintahan Prabowo-Gibran dalam mengatasi berbagai masalah.

Pilpres 2024 memang jauh dari ideal. Bagaimana Gibran bisa menjadi calon wakil presiden lewat perubahan konstitusi yang mencurigakan, bagaimana aparat disebut-sebut terlibat aktif dalam memenangkan Prabowo-Gibran, dan bagaimana jejak hitam Prabowo di bidang Hak Asasi Manusia (HAM) seakan-akan diabaikan, membuat ketidakpuasan akan hasil Pilpres 2024 masih meninggalkan residu hingga kini. Ditambah dengan berbagai blunder yang dilakukan para menteri dari kabinet mereka, semakin terlihat kelemahan dari rezim Prabowo-Gibran.

Namun, terlepas dari segala kontroversi dan kecurigaan yang menyertai langkah Prabowo-Gibran menuju Istana, harus diakui bahwa isi kampanye mereka luar biasa hebat. Konteksnya, tentu saja, adalah bagaimana isi kampanye tersebut bisa benar-benar masuk ke relung hati mayoritas masyarakat Indonesia.

Jika kita tilik kembali, ada tiga hal yang paling menonjol dalam kampanye Prabowo-Gibran. Pertama, citra "gemoy" yang dilekatkan pada Prabowo membuat cerita-cerita seram soal kiprahnya di Kopassus seakan menguap begitu saja. Kedua, joget "Oke Gas" senantiasa membuat kampanye mereka terlihat santai dan menggembirakan. Terakhir, bagaimana tim pemenangan mereka mampu mengonversi isu terpenting dalam kehidupan masyarakat menjadi sebuah program yang menjual bernama "makan gratis".

Wong Cilik dan Persoalan Makan

Pascapandemi, meskipun pemerintahan Joko Widodo sudah berulang kali mengatakan bahwa ekonomi Indonesia telah membaik, fakta di lapangan berkata lain. PHK merajalela, pengangguran di mana-mana, kenaikan gaji yang tak sepadan dengan inflasi jadi masalah yang bahkan masih dirasakan hingga kini. Kendati secara makro perekonomian selalu terlihat membaik, hal itu belum terasa secara riil.

Imbasnya adalah pertaruhan soal kelangsungan hidup. Pertanyaan yang muncul bukanlah "makan apa kita hari ini?" melainkan "bisakah kita makan hari ini?" Situasi ini dimanfaatkan betul oleh Prabowo-Gibran dan timnya dengan memperkenalkan program makan gratis. Memang tidak semua orang mendapatkan manfaat program ini. Akan tetapi, ketika anak usia sekolah, balita, serta ibu hamil dan menyusui sudah jadi penerima manfaat, tentu program ini dapat mengurangi beban pangan banyak keluarga.

Sebenarnya, yang menawarkan hal gratis bukan cuma kubu Prabowo-Gibran. Kubu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar menjanjikan sekolah gratis, sementara itu Ganjar Pranowo-Mahfud MD mengiming-imingi internet gratis. Akan tetapi, tak satu pun dari hal gratis yang dijanjikan kubu dua paslon lainnya yang merupakan kebutuhan pokok alias tidak berkorelasi langsung dengan kelangsungan hidup. Maka, tidak mengherankan apabila kubu Prabowo-Gibran kemudian dimenangkan oleh apa yang disebut silent majority.

Seorang peneliti dari Lingkaran Survei Indonesia (LSI Denny JA), Ikrama Masloman, dalam kolomnya di Detik menjelaskan soal silent majority di balik kemenangan Prabowo-Gibran tersebut. Menurutnya, dalam konteks Indonesia, silent majority adalah "kalangan wong cilik yang tinggal di kota atau desa yang belum terlalu maju."

"Mayoritas mereka tidak suka berita politik dan juga tidak berbicara di ruang publik. Mereka biasanya hanya menerima pendidikan SMP (Sekolah Menengah Pertama) atau SD (Sekolah Dasar) namun persentase mereka 60,1 persen. Juga mereka yang berpendapatan tidak lebih dari dua juta rupiah per bulan yang persentasenya 46 persen," tulis Ikrama.

"Klaim dukungan mayoritas diam itu tergambarkan dalam opini publik, dalam survei LSI Denny JA Desember 2023. Pada kategori ekonomi (pendapatan), Prabowo-Gibran menorehkan keunggulan tertinggi di segmen wong cilik (pendapatan di bawah Rp 2 juta/bulan). Dengan dukungan sebesar 45.9 persen," lanjutnya.

Artinya, mereka yang memenangkan Prabowo memang berasal dari kalangan yang membutuhkan program Prabowo, khususnya program yang dapat secara langsung mengurangi beban ekonomi mereka dan menjanjikan kelangsungan hidup. Mereka tidak peduli dengan rekam jejak Prabowo, bagaimana konstitusi diacak-acak sampai Gibran akhirnya bisa menjadi (ca)wapres, dan soal dugaan kecurangan yang terpapar jelas dalam film dokumenter Dirty Vote.

Ekonomi Mengalahkan Demokrasi

Apa yang terjadi di Indonesia pada 2024 itu ternyata bukan pengecualian, melainkan norma. Belum lama ini, dua peneliti dari Northwestern University, Chloe Rose Mortenson dan Erik C. Nisbet, sampai pada kesimpulan bahwa keputusan politik seseorang kini tidak lagi dibuat berdasarkan ideologi atau hal-hal yang bersifat abstrak, melainkan soal seberapa tebal atau tipis dompet mereka.

Penelitian Mortenson dan Nisbet berangkat dari sebuah keganjilan yang mereka amati. Yakni, bagaimana hampir semua warga negara di negara demokratis, termasuk Amerika Serikat, mengaku pro-demokrasi, tetapi justru memilih kandidat yang melanggar prinsip-prinsip demokrasi. Mortenson dan Nisbet ingin mencari tahu, apakah dukungan terhadap demokrasi itu bersifat prinsipil atau hanya dilakukan selagi demokrasi masih memberi keuntungan?

Untuk menjawabnya, mereka tidak menggunakan survei opini biasa. Mortenson dan Nisbet memaksa responden untuk memilih. Sebanyak 623 warga AS diminta menentukan negara seperti apa yang ingin mereka tinggali, melalui serangkaian pilihan antara dua “negara” fiktif. Masing-masing negara digambarkan lewat empat unsur utama demokrasi: keadilan hukum, kesetaraan politik, kebebasan berekspresi, dan kesejahteraan ekonomi.

Keempat unsur tadi tidak selalu hadir dalam bentuk ideal. Dalam beberapa skenario, hukum ditegakkan secara adil, dalam skenario lain, hukum justru berpihak pada kelompok tertentu. Media bisa bebas, tetapi bisa pula bias dan disensor. Pemilu bisa setara, tetapi juga bisa menguntungkan pihak tertentu.

Yang paling menentukan, kondisi ekonomi juga divariasikan secara ekstrem. Ada negara di mana kebutuhan dasar semua warga terpenuhi. Ada pula negara di mana responden digambarkan hidup miskin, kesulitan membayar sewa rumah dan layanan kesehatan. Dengan kondisi seperti ini, responden tidak lagi bisa menyatakan dukungan normatif terhadap demokrasi tanpa konsekuensi. Mereka dipaksa menimbang, apakah prinsip demokrasi tetap penting ketika kehidupan sehari-hari berada dalam kondisi terjepit?

Hasilnya, ketika kondisi ekonomi stabil dan kebutuhan dasar terpenuhi, mayoritas responden memilih negara dengan prinsip demokrasi yang kuat: hukum yang adil, pemilu yang setara, dan kebebasan berekspresi yang terjamin. Dalam situasi ini, demokrasi masih diperlakukan sebagai nilai.

Namun, begitu kondisi ekonomi memburuk, preferensi responden berubah drastis. Dukungan terhadap prinsip-prinsip demokrasi melemah dan responden jadi jauh lebih bersedia menerima sistem yang tidak adil, bias, bahkan represif, selama sistem tersebut menjanjikan perbaikan, atau setidaknya mengurangi tekanan, dalam kehidupan ekonomi mereka.

Studi Mortenson dan Nisbet ini menarik karena responden yang dipilih tidak sama persis dengan silent majority yang dijelaskan Ikrama. Jika silent majority di Indonesia dideskripsikan sebagai orang berpendidikan rendah dan tidak mengikuti politik, responden yang ikut studi Northwestern justru mampu menjelaskan unsur-unsur demokrasi, mulai dari kebebasan, kesetaraan, sampai supremasi hukum. Akan tetapi, ketika dihadapkan pada pilihan konkret yang menyangkut kesejahteraan, perilaku mereka jadi sama persis dengan silent majority Indonesia.

Artinya, dalam situasi konkret, demokrasi bukanlah prioritas, dan hal ini sebenarnya juga berlaku pada kalangan ekonomi menengah ke atas. Ketika mereka berpotensi mendapatkan keuntungan pribadi, orang-orang yang semestinya paham arti demokrasi juga tidak segan mendukung kandidat yang punya rekam jejak anti-demokrasi.

Dengan demikian, bisa ditarik sebuah kesimpulan bahwa garis pembeda utama dalam politik demokrasi modern bukan lagi antara kiri dan kanan, progresif dan konservatif, atau bahkan antara mereka yang “paham” dan “tidak paham” demokrasi, melainkan semata-mata soal kebutuhan ekonomi.

Inilah pula alasan mengapa kampanye yang menekankan bahwa “demokrasi sedang terancam” kerap gagal menggugah pemilih yang hidup dalam tekanan ekonomi. Pada Pilpres Amerika Serikat 2024, kubu Demokrat menggunakan narasi bahwa "demokrasi ditentukan di kotak suara", tetapi narasi itu tidak berfungsi karena, justru, banyak pemilih yang merasa "demokrasi sedang terancam" memilih Donald Trump.

Di sini definisi demokrasi memang jadi rancu. Akan tetapi, pandangan tiap orang terhadap demokrasi memang berbeda. Ada demokrasi prosedural yang fokus pada pemilihan yang adil dan kesempatan politik yang setara, ada demokrasi distributif yang fokus pada hasil ekonomi dan pemenuhan kebutuhan dasar, serta demokrasi liberal di mana kebebasan sipil dan perlindungan terhadapnya menjadi panglima.

Bagi orang AS waktu itu, yang terpenting adalah soal ekonomi dan kebutuhan dasar, sehingga kampanye Trump, yang memang berfokus pada kedua hal tersebut, jadi terdengar lebih menjanjikan.

Ini juga mungkin bisa dijadikan penjelasan mengapa Dirty Vote gagal mengubah pilihan politik silent majority rakyat Indonesia. Selain karena silent majority, menurut LSI Denny JA, memang tidak begitu mengikuti politik, isi dari film Dirty Vote adalah hal-hal abstrak yang tidak akan bisa menjawab pertanyaan "bisakah kami makan hari ini?" Apa artinya konstitusi kalau kami tidak bisa makan?