Soenardjo Atmodipuro Pahlawan Senyap Pencetus Lambang Pramuka

tirto.id - Nama Soenardjo Atmodipuro selama ini bisa dibilang tak terdengar sama sekali. Padahal, ia memiliki peran penting dalam dunia Pramuka. Sang pencetus lambang Pramuka itu seolah menjadi pahlawan senyap perjalanan kepanduan di Indonesia.

Tunas kelapa sebagai lambang gerakan Pramuka telah masyhur di kalangan anggota Pramuka. Lambang tunas kelapa menjadi simbol anggota yang dinamis, berdedikasi, dan berpegang teguh pada komitmen untuk kemajuan negara.

Meski begitu, sosok pencetus lambang siluet tunas kelapa kerap terlupakan di tengah gegap gempita perayaan Hari Pramuka. Namanya Soenardjo Atmodipuro, yang meramu lambang tunas kelapa.

Sebagai gerakan kepanduan yang kian mapan, sejarah gerakan Pramuka selama ini mengalami pasang surut dari waktu ke waktu. Berbagai kepentingan turut mewarnai gerakan kepanduan di berbagai wilayah. Lalu Pramuka menjadi gerakan yang mampu bertahan hingga kini.

Sosok Soenardjo Atmodipuro, Pencipta Tunas Kelapa

Di tengah semarak peringatan Hari Pramuka ke-65 tahun 2026, Soenardjo Atmodipuro bisa jadi adalah salah satu sosok yang terlupakan, meski berperan penting dalam sejarah kepanduan. Soenardjo adalah pencipta lambang gerakan Pramuka: siluet Tunas Kelapa.

Lambang tunas kelapa disebut juga sebagai cikal, penduduk asli yang pertama, yang menurunkan generasi baru. Dalam gerakan Pramuka, cikal berarti pemula atau pertama dalam meneruskan generasi yang akan datang.

Tunas kelapa sebagai lambang gerakan Pramuka termuat dalam Anggaran Dasar Gerakan Pramuka pasal 48 dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka Bab VII Pasal 120 Ayat 1 dan 2 yang berbunyi:

(1) Lambang Gerakan Pramuka adalah Tunas Kelapa, yang bermakna bahwa setiap anggota Gerakan Pramuka hendaknya berguna, seperti kegunaan seluruh bagian pohon kelapa.

(2) Lambang Gerakan Pramuka digunakan pada berbagai alat dan tanda pengenal Gerakan Pramuka, yang warnanya disesuaikan.

Melansir laman resmi pramuka.or.id, Soenardjo Atmodipuro adalah pria yang lahir di Blora, 29 Februari 1903. Soenardjo menjabat sebagai Andalan Nasional, anggota Gerakan Pramuka yang masuk dalam jajaran pengurus Kwartir Nasional (Kwarnas).

Tugas Andalan Nasional adalah memimpin, mengelola, serta mengembangkan bidang-bidang kerja tertentu dalam kepengurusan Pramuka di tingkat nasional. Tak hanya Andalan Nasional, Soenardjo Atmodipuro ternyata juga pernah menjadi pegawai Departemen Pertanian, kini berganti nama menjadi Kementerian Pertanian.

Lambang Pramuka bikinan Soenardjo diciptakan pada tahun 1961 dan kali pertama digunakan sejak tanggal 14 Agustus 1961.

Momen itu bertepatan dengan penganugerahaan Panji-panji Gerakan Pramuka kepada Gerakan Pramuka oleh Presiden Republik Indonesia Ir. Soekarno dan pelantikan Kwarnas pertama.

Filosofi dan lambang Pramuka berupa tunas kelapa menjadi materi wajib dalam Syarat Kecakapan Umum (SKU) Gerakan Pramuka Indonesia. Maka tak heran jika anggota Pramuka tentunya hafal penjabaran lambang tersebut.

Sayangnya, tidak banyak literatur atau sumber resmi yang mengkaji tentang kiprah Soenardjo Atmodipuro dan rekam jejaknya. Menurut penelusuran, ia wafat di usia 76 tahun pada 31 Mei 1979 dan dimakamkan di TPU Jeruk Purut Jakarta.

Sejarah Panjang Gerakan Pramuka di Indonesia dan Peran Soenardjo Atmodipuro

Gerakan Pramuka di Indonesia memiliki sejarah panjang, sejak zaman kolonial Hindia Belanda. Perkembangan Pramuka tak lepas dari gerakan kepanduan dunia yang diinisiasi oleh seorang tentara Kerajaan Inggris, Lord Robert Baden Powell.

Kala itu, Baden Powell mendirikan gerakan kepanduan untuk mendidik para pemuda dan pemudi Inggris yang bernama Boy Scout dan Girls Scout. Penjelasan mengenai pandu internasional pernah dirangkum dalam buku Scouting for Boys sekitar tahun 1906-1907.

Isi buku memuat panduan bagi remaja untuk melatih keterampilan, ketangkasan, cara bertahan hidup dan pengembangan dasar-dasar moral.

Tahun 1907, Lord Baden Powell mengadakan perjalanan berkemah, kemudian menjadi cikal bakal berdirinya sebuah organisasi kepanduan. Hasil pemikiran Robert Baden-Powell akhirnya menyebar ke seluruh dunia, termasuk di Indonesia.

Sebuah penelitian berjudul "Dari Gerakan Kepanduan ke Gerakan Pramuka: Lahirnya Gerakan Pramuka di Indonesia Tahun 1959-1961" karya Yogi Yanuar Ramadhani menjelaskan bahwa kepanduan di Indonesia diperkenalkan oleh tentara Belanda, P. J. Smiths dan Mayoor de Yager, dengan nama Nederlands Padvinders Organisatie (NPO) pada tahun 1912 di Batavia.

Secara struktur, NPO adalah bagian dari organisasi induk kepanduan di Belanda. Namun, NPO tidak berkembang pesat, karena hanya boleh diikuti keturunan Belanda dan bangsawan saja.

Dua tahun berselang, NPO berganti nama menjadi Nederlands Indische Padvindeer Vereeniging (NIPV). Melihat dominasi kekuasaan di NIPV, Mangkunegara VII di Surakarta memprakarsai organisasi kepanduan bernama Javaansche Padvinders Organisatie (JPO) dan berubah menjadi organisasi independen.

Anggota JPO adalah anak-anak dan remaja Mangkunegaran. Mereka sebelumnya mengikuti kepanduan NIPV. Pembentukan JPO tak lain untuk mengimbangi dominasi kekuasaan pemerintah Kolonial Belanda.

Tak hanya itu, berdirinya JPO menjadi titik awal organisasi kepanduan pertama di Indonesia, yang menerapkan sistem organisasi kepanduan bergaya formal, modern, dan inklusif.

JPO menjadi tempat berlatih calon pemimpin dan tempat pembinaan pegawai dan tentara Mangkunegaran. Sumpahnya bernama "Setia Kepada Pangeran dan Cinta Tanah Air".

Seiring berjalannya waktu, geliat organisasi kepanduan mulai bermunculan dengan berbagai nama. Muhammadiyah mendirikan Hizbul Wathan. Boedi Oetomo membikin Nationale Padvinderij, Daslan Adi Warsito didapuk sebagai ketua.

Jong Java cabang Mataram yang berada di Yogyakarta turut membuat Jong Java Padvinderij (JJP), Soepardi sebagai pemimpin.

Namun, saat krisis malaise 1929-1939 melanda dunia, eksistensi JPO turut terganggu. JPO tidak bisa mengikuti Jambore Dunia yang diselenggarakan di Vogelenzang, Belanda, tahun 1937, dengan alasan krisis keuangan dan tidak diizinkan NIPV.

Anggota JPO dikabarkan tetap bisa berangkat menuju Jambore Dunia dengan catatan bergabung ke NIPV. Beberapa anggota JPO yang turut berangkat terdiri dari R. M. Darmoro, R. M. Soenarso, R. M. Sarsadi, M. Sastrosoekotjo, M. Soeroto, dan M. Partojo.

Semasa penjajahan Jepang, kegiatan kepanduan dilarang. Meski begitu, anggota pandu terus berupaya agar gerakan tetap berjalan dan membuahkan pertemuan tahun 1943. Pasca kemerdekaan, gerakan kepanduan kembali hidup dengan dibentuknya Pandu Rakyat Indonesia (PRI) pada 28 Desember 1945.

Melihat banyaknya organisasi kepanduan di Indonesia, maka dibentuklah Persatuan Kepanduan Indonesia atau PERKINDO. Soekarno sebagai Presiden RI kala itu, menghendaki perubahan gerakan kepanduan yang dirasa kurang pas dengan kondisi pergerakan di Indonesia.

Bung Karno mengusulkan agar seluruh gerakan kepanduan di Indonesia dilebur dan dibebaskan dari Baden Powellisme, yang dianggap sebagai produk imperialis, kapitalis, dan kolonialis.

Periode 6-8 Mei 1960, para pandu dari berbagai organisasi yang dipimpin Sri Sultan Hamengkubuwno IX mulai dikumpulkan oleh pemerintah dan MPRS. Pada forum tersebut, Ir. Djuanda mengusulkan agar organisasi kepanduan disatukan dan disempurnakan agar sesuai UUD 45.

Lanjut 9 Maret 1961, rapat kepanduan Indonesia terlaksana dan dipimpin langsung oleh Presiden Soekarno. Di hadapan para pemimpin kepanduan, Soekarno menyatakan keputusan untuk membubarkan semua gerakan kepanduan Indonesia dan meleburkan ke dalam kepanduan nasional bernama Praja Muda Karana alias Pramuka.

Setelah usulan tersebut, pemerintah segera membentuk panitia pembentukan gerakan Pramuka yang terdiri dari Sultan Hamengkubuwono IX, Brigjen TNI DR. A. Aziz Salah, Prof. Prijono, dan Achmadi.

Peristiwa ini dikenal sebagai Hari Tunas Gerakan Pramuka karena menjadi dasar terbentuknya gerakan Pramuka di Indonesia. Pembentukan kepanitiaan termuat dalam Kepres No. 112/1961 tentang pembentukan panitia pelaksana pembentukan gerakan pramuka. Kepanitiaan ini harus selesai sebelum tanggal 17 Agustus 1961.

Pada 20 Mei 1961, panitia berhasil menyelesaikan keputusan hasil kerja yang disebut lampiran Keputusan Presiden Nomor 238 tahun 1961 tentang Gerakan Pramuka. Peristiwa ini dikenal dengan sebutan Hari Permulaan Tahun Kerja.

Adapun penggunaan istilah Pramuka konon merupakan ide Sri Sultan Hamengkubuwana IX. Sri Sultan menggunakan istilah tersebut berdasarkan inspirasi kata "Poromuko" yang berarti "pasukan terdepan dalam perang". Kata Pramuka diejawantahkan menjadi singkatan dari Praja Muda Karana, yang berarti “Jiwa Muda yang Gemar Berkarya”.

Setelah itu, tokoh-tokoh kepanduan Indonesia berkumpul di Istora Senayan untuk menggabungkan diri menjadi Gerakan Pramuka Indonesia. Hari bersejarah ini terjadi pada 20 Juli 1961 dan diperingati sebagai Hari Ikrar Gerakan Pramuka.

Lalu pada tanggal 14 Agustus 1961, berlangsung sebuah Majelis Pimpinan Nasional (MAPINAS) yang dihadiri Soekarno. Forum menetapkan Sultan Hamengkubuwono IX sebagai Ketua Kwartir Nasional yang pertama. Majlis Pimpinan Nasional (Mapinas) diketuai Soekarno dan Kwarnari dipimpin Brigjen TNI Dr. A. Aziz Saleh.

Melalui Kepres Nomor 447/196122, Soekarno secara resmi mengesahkan Gerakan Pramuka sebagai gerakan kepanduan di Indonesia. Misi utama Pramuka adalah mendidik pemuda dan pemudi Indonesia, dari usia anak-anak, demi meningkatkan rasa cinta tanah air dan bela negara.

Tak hanya itu, Bung Karno juga menganugerahi tanda penghargaan dan kehormatan berupa Panji Gerakan Kepanduan Nasional Indonesia kepada Gerakan Pramuka. Penghargaan ini termuat dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 448 tahun 1961.

Pada periode pembentukan kepanitiaan dan pembahasan berdirinya gerakan Pramuka inilah diperkirakan Soenardjo Atmodipuro turut berperan dalam menyusun lambang Pramuka berupa tunas kelapa. Sebab, jika merunut sejarah, lambang tunas kelapa pertama kali digunakan secara resmi pada 14 Agustus 1961, bertepatan dengan Hari Pramuka Indonesia.

Penjelasan mengenai penggunaan dan arti lambang selanjutnya diatur dalam SK Kwartir Nasional Nomor 06/KN/72 tentang Lambang Gerakan Pramuka, yang menyempurnakan surat keputusan sebelumnya, Nomor 15/KN/67 Tahun 1967.

Makna dan Penggunaan Tunas Kelapa Lambang Pramuka

Secara organisatoris, tunas kelapa sebagai lambang Pramuka termuat dalam Anggaran Dasar Gerakan Pramuka pasal 48 dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka Bab VII PAsal 120.

Lalu penjabaran lambang tunas kelapa ditetapkan dalam SK Kwarnas Nomor 06/KN/72 tentang Lambang Pramuka. Konsiderans SK menyebutkan bahwa tunas kelapa sebagai gambar kiasan mempunyai arti simbolik yang penting.

Sebab itu, harus dipahami dan diingat oleh setiap Pramuka. SK ini secara spesifik mengurai tentang arti kiasan secara sederhana, sehingga mudah dipahami dan mudah diingat oleh anak-anak.

SK Kwarnas Nomor 06/KN/72 menetapkan empat poin. Pertama, mencabut Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka No. 15/KN/67 Tahun 1967, tentang Lambang Gerakan Pramuka.

Kedua, menetapkan gambar siluet tunas kelapa yang tertera dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai lambang Gerakan Pramuka. Ketiga, menetapkan uraian arti kiasan lambang Gerakan Pramuka.

Keempat, pemakaian lambang Gerakan Pramuka sebagai lencana dan penggunaannya dalam sistem tanda-tanda, bendera, papan nama, dan lain sebagainya, diatur dalam Petunjuk-petunjuk Penyelenggaraan.

Di Indonesia, buah kelapa atau buah nyiur dalam keadaan tumbuh disebut cikal. Dalam gerakan pramuka, cikal diartikan sebagai pemula atau generasi baru yang akan melanjutkan cita-cita kepanduan dan berperan dalam kelangsungan hidup bangsa Indonesia.

Selain itu, kelapa juga memiliki daya tahan yang kuat dalam menghadapi cuaca. Kiasan ini bermakna bahwa setiap Pramuka adalah seorang yang sehat, kuat dan ulet serta besar tekadnya dalam menghadapi segala tantangan. Terutama menghadapi segala ujian dan kesukaran untuk mengabdi tanah air dan bangsa Indonesia.

Nyiur dapat tumbuh di mana saja dan mudah untuk menyesuaikan diri. Lambang ini berarti bahwa tiap Pramuka dapat menyesuaikan diri situasi dan kondisi apapun.

Kelapa juga bertumbuh menjulang lurus ke atas dan salah satu pohon tertinggi di Indonesia. Bagi anggota Pramuka, lambang ini memiliki arti cita-cita yang tinggi, lurus dan tetap tegak tidak mudah terbawa oleh keadaan.

Tak hanya itu, akar Nyiur yang bertumbuh kuat dan erat di dalam tanah melambangkan bahwa tekad dan keyakinan yang kuat. Artinya, tiap Pramuka harus memiliki pijakan dan berpegang kepada dasar-dasar nilai moral yang baik.

Nyiur termasuk pohon yang dapat dimanfaatkan secara optimal dari ujung hingga akarnya. Melalui lambang ini, anggota Pramuka diharapkan dapat berguna dan membaktikan diri untuk kepentingan tanah air, bangsa, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta kepada umat manusia.