Masuk tirto.id
tirto.id - Sejarah Tritura merujuk kepada gerakan mahasiswa yang menyerukan tiga tuntutan kepada pemerintahan Orde Lama pada 1966 silam. Bagaimana latar belakang peristiwa Tritura, siapa saja tokoh yang terlibat aksi, dan apa dampak-dampaknya?
Tritura adalah singkatan dari Tri Tuntutan Rakyat alias Tiga Tuntutan Rakyat. Maraknya polemik politik, keinginan menguak peristiwa G30S 1965, dan kondisi ekonomi pada saat itu menyebabkan pemerintahan era Presiden RI ke-1 Soekarno memperoleh tuntutan.
Gerakan mahasiswa ini menghasilkan dampak-dampak tertentu bagi pemerintahan, perpolitikan, dan kehidupan masyarakat Indonesia. Salah satu yang paling menonjol adalah pembubaran dan pelarangan bagi Partai Komunis Indonesia (PKI) serta paham komunisme yang dibawanya.
Latar Belakang Peristiwa Tritura
Latar belakang sejarah Tritura, unjuk rasa pada 10-13 Januari 1966 di Jakarta, terjadi karena polemik pelik setelah tragedi Gerakan 30 September (G30S) 1965. Pemerintah Orde Lama pimpinan Presiden Sukarno dianggap gagal, kemudian protes mengalir lewat gerakan mahasiswa.
Isi tuntutan Tritura mewakili masalah dan sebagai pernyataan sikap tegas atas kinerja pemerintah kala itu. Beberapa isi Tritura adalah (1) Bubarkan Partai Komunis Indonesia atau PKI; (2) Rombak Kabinet Dwikora; dan (3) Turunkan Harga.
Pertama mengenai pembubaran PKI. Hal ini bermula dari lambannya pemerintah dalam menindak tragedi berdarah G30S 1965 yang dituduhkan terhadap partai pimpinan D.N. Aidit tersebut.
Empat bulan sejak penculikan dan pembunuhan beberapa petinggi Angkatan Darat, Sukarno masih juga bimbang mengambil keputusan tegas. Padahal, gelombang kegeraman masyarakat telah meluas.
Oleh sebab itu, para pemuda dan mahasiswa di Indonesia, terutama di Jakarta yang sebelumnya sudah memiliki organisasi kemahasiswaan bernama Perserikatan Perhimpunan Mahasiswa Indonesia (PPMI), terbelah dua.
Sebagian anggota yang berhaluan ideologi kiri di badan PPMI, seperti Consentrasi Gerakan Mahasiswa Indonesia (CGMI), Gerakan Mahasiswa Indonesia (Germindo), juga Perhimpunan Mahasiswa Indonesia (Perhimi), serta Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) turut meragu menuduh PKI sebagai dalang peristiwa G30S 1965 karena belum ada bukti kuat.
Sementara itu, mahasiswa-mahasiswa lain yang berhaluan kanan seperti Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKR), serta Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), menuntut keras agar PKI segera ditindak tegas.
Sebagaimana dikutip dari Pemuda Pembangunan dan Masa Depan (1987) karya Babari, rapat presidium PPMI digelar pada 10-23 Oktober 1965 untuk menentukan sikap gerakan mahasiswa terhadap G30S.
Perbedaan pendapat ini melahirkan wadah baru di tubuh PPMI, yaitu KAMI atau Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia. KAMI meyakini bahwa orang-orang PKI adalah dalang di balik peristiwa berdarah tersebut. Mereka menuntut tegas pemerintah untuk segera membubarkan PKI.
Kedua, tuntutan terhadap perombakan Kabinet Dwikora muncul lantaran pemerintahan Sukarno dianggap tidak becus mengendalikan kestabilan sosial-ekonomi yang sedang mengalami penurunan drastis.
Muhammad Umar Syadat Hasibuan dalam Revolusi Politik Kaum Muda (2008) menuliskan, guncangan ini terjadi akibat konfrontasi Indonesia dengan Malaysia dan usaha merebut kembali Irian Barat.
Perombakan Kabinet Dwikora juga menjadi sorotan karena di tubuh kabinet tersebut terdapat orang-orang PKI. Padahal, sebagian masyarakat saat itu menghendaki agar orang-orang PKI segera dibersihkan dari pemerintahan.
Ketiga, tuntutan turunkan harga muncul karena kesalahan fatal kebijakan ekonomi pemerintahan Sukarno. Presiden Sukarno mengeluarkan Peraturan Presiden No. 27 untuk mengatur kembali mata uang rupiah yang diumumkan pada 13 Desember 1965.
Peraturan Presiden ini merupakan inisiatif dari pejabat di Kabinet Dwikora yang mendevaluasi rupiah dari kurs Rp1000 menjadi Rp1. Penerapan tindakan ini terjadi karena di kebijakan fiskal, uang sudah meningkat lima kali antara tahun 1964 dan 1965 yang sebanyak Rp2.982,4 miliar.
Soe Hok Gie, aktivis mahasiswa dari Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Indonesia (UI) mencatat, tarif kendaraan umum rata-rata dinaikkan sampai 1000 persen, kemudian beras dinaikkan 300 hingga 500 persen.
Gie dalam bukunya yang berjudul Zaman Peralihan (1995) juga menyebutkan bahwa harga bensin dalam setengah bulan naik dari 400 rupiah menjadi 1000 rupiah. Akibatnya, tarif angkutan umum naik tinggi.
Akumulasi dari berbagai masalah tersebut menjadikan masyarakat kian geram. Akhirnya, pada 10 Januari 1966, ribuan mahasiswa bergerak ke Gedung Sekretariat Negara memprotes ketidakstabilan negara dan menyuarakan tiga tuntutan Tritura.
Organisasi-organisasi yang turut serta dalam demonstrasi tersebut antara lain Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI), Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia (KAPI), Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia (KAPPI), Kesatuan Aksi Buruh Indonesia (KABI), Kesatuan Aksi Sarjana Indonesia (KASI), Kesatuan Aksi Wanita Indonesia (KAWI), Kesatuan Aksi Guru Indonesia (KAGI), dan lainnya.
Pemerintah menyambut unjuk rasa tersebut dengan panser, bayonet, serta semburan gas air mata, tetapi tidak menjawab tuntutan mahasiswa. Adapun rencana untuk menemui Wakil Perdana Menteri (Waperdam) III Chaerul Saleh tidak terlaksana karena pejabat itu sedang tidak berada di tempat.
Tokoh-Tokoh Tritura
Sejarah Tritura melibatkan sejumlah tokoh yang berasal dari kalangan mahasiswa. Sejumlah individu dari berbagai organisasi pemuda juga turut mengikuti aksi gerakan ini.
Berikut ini nama-nama tokoh Tritura dari kalangan mahasiswa dan pemuda.
- Rusdi Husin
- Saverinus Suardi
- Fahmi Idris
- Abdul Gafur
- David Napitupulu
- Cosmas Batubara
- Soe Hok Gie
- Arif Rahman Hakim
Kemudian Kesatuan Aksi Buruh Indonesia (KABI), Kesatuan Aksi Sarjana Indonesia (KASI), Kesatuan Aksi Wanita Indonesia (KAWI), Kesatuan Aksi Guru Indonesia (KAGI), dan sebagainya.
Dampak Peristiwa Tritura
Demonstrasi terus terjadi sepanjang tanggal 10-13 Januari 1966 hingga desakan Tritura sampai ke presiden. Lambannya respons pemerintah menjadikan tuntutan demonstrasi melebar hingga terdengar desas-desus untuk menurunkan Sukarno dari jabatan kepresidenannya.
Akibat desakan tersebut, pada 21 Februari 1966 Sukarno akhirnya mengumumkan reshuffle kabinet baru. Akan tetapi, pengumuman ini malah memanaskan suasana karena masih ada beberapa tokoh berhaluan kiri di dalam tubuh kabinet tersebut.
Massa kembali menuntut presiden melalui demonstrasi pada 24 Februari 1966 yang berakhir bentrok antara mahasiswa dan Resimen Cakrabiwara (Pasukan Pengawal Presiden). Dalam aksi tersebut, tembakan dari seorang anggota resimen menewaskan mahasiswa Universitas Indonesia yang bernama Arif Rahman Hakim.
Sukarno yang berang terhadap ulah mahasiswa akhirnya membubarkan KAMI atas kericuhan tersebut. Kendati KAMI sudah bubar, gelombang protes tetap tinggi pada beberapa hari setelahnya.
Akhirnya, keluarlah titah sakti melalui Surat Perintah 11 Maret 1966 (Supersemar) yang menunjuk Soeharto, Panglima Komando Operasi Keamanan dan Ketertiban (Pangkopkamtib) saat itu, untuk mengendalikan keamanan dan ketertiban negara.
Soeharto justru memanfaatkan Supersemar untuk merebut kekuasaan hingga akhirnya berkuasa sebagai Presiden RI ke-2 hingga 32 tahun lamanya. Oleh rezim Orde Baru pimpinan Soeharto tersebut, Sukarno menjadi tahanan rumah hingga wafat pada 1970.
Peran Mahasiswa dalam Peristiwa Tritura
Mengutip catatan dalam dokumentasi unggahan akun Instagram milik Arsip Nasional Indonesia, mahasiswa memiliki peran penting sebagai penggerak serta pelopor utama Tritura pada awal tahun 1966 silam.
Sejumlah organisasi, termasuk KAMI dan KAPPI, kerap melakukan koordinasi secara masif demi menyuarakan tiga tuntutan rakyat yang terkenal hingga sekarang. Mereka turun ke jalan untuk mendapatkan jawaban dari pemerintah atas permasalahan yang terjadi.
Dari sini, mahasiswa juga berperan sebagai pihak penyambung lidah atau omongan rakyat. Misalnya masalah ekonomi, yakni tinggi dan langkanya bahan pokok saat itu, disuarakan sebagai tuntutan ketiga guna menyejahterakan masyarakat.
Gerakan mahasiswa ini juga menjadi penekan politik bagi pemerintahan Orde Lama yang saat itu berkuasa. Kemudian akhirnya berguna sebagai penuntun jalan menuju pemerintahan Orde Baru, meskipun era yang lahir kemudian juga tidak mencapai kesempurnaan.
Ingin membaca lebih banyak artikel tentang sejarah Tritura dan histori di sepanjang tahun peralihan kekuasaan lainnya? Pastikan untuk memantau informasi terbaru terkait sejarah Indonesia di sini.
Penulis: Abdul Hadi
Editor: Iswara N Raditya
Penyelaras: Ibnu Azis & Yuda Prinada
