Menunggu Reda Badai PHK di 2026

tirto.id - Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) menjadi catatan merah dalam rapor tahun pertama pemerintahan Prabowo-Gibran. Alih-alih mereda, jumlah pekerja yang kehilangan mata pencaharian justru terus bertambah.

Data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menunjukkan, 79.302 orang terdampak PHK sepanjang Januari-November 2025. Angka tersebut mengalami tren peningkatan dibandingkan periode sama pada 2023 dan 2024, yang masing-masing sebesar 57.923 orang dan 67.870 orang.

Lonjakan tersebut memicu kegelisahan di internal pemerintah. Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, bahkan sempat menyatakan tak ingin lagi merilis data PHK bulanan agar publik tidak semakin pesimistis terhadap kondisi ketenagakerjaan.

“Pesimis nanti (masyarakat) terhadap bangsa ini. Makanya kami juga, kita, nggak (merilis lagi data PHK tiap bulan),” kata Yassierli, saat ditemui wartawan di Komplek Parlemen, dikutip Selasa (8/7/2025).

Sementara Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Indah Anggoro Putri, mengaku khawatir tren PHK berlarut-larut akan membebani skema jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) yang dikelola BP Jamsostek.

“Concern kami, jangan sampai PHK. Karena kalau di-PHK pekerjanya, juga nggak bisa klaim JKP,” ujar Indah, dalam sidang perdana Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah (P2SP) yang dihadiri sejumlah pengusaha dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Rabu (24/12/2025).

Padahal, sejak awal pemerintahan Prabowo Subianto, berbagai stimulus telah digelontorkan untuk menahan gelombang PHK—mulai dari diskon iuran BPJS Ketenagakerjaan, subsidi perumahan, hingga akses pembiayaan KUR bagi pelaku industri, termasuk tekstil.

Untuk menambah daya dorong, Presiden juga menetapkan kenaikan UMP 2025 sebesar 6,5 persen, lebih tinggi dari perkiraan awal Kemenaker sebesar 6 persen.

“Jadi, kalau sudah diberi keringanan begini, artinya KUR segala macam, tetap PHK, Pak," sambung Indah.

Tentu ada banyak faktor yang melatarbelakangi kondisi ini. Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menilai, peningkatan layoff disebabkan pelambatan pertumbuhan ekonomi nasional yang terjadi sejak awal tahun hingga Oktober 2025.

Ini tak lepas dari pelemahan dari sisi permintaan (demand) yang turut mempengaruhi kinerja berbagai sektor industri, terutama padat karya.

“Tahun [2025] ini, 10 bulan pertama, ekonomi slow,” ujar Purbaya dalam konferensi pers, di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa (23/12/2025).

Apa yang disampaikan Purbaya sejalan dengan pandangan Analis Kebijakan Ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Ajib Hamdani. Menurutnya, pelemahan daya beli masyarakat telah menggerus konsumsi rumah tangga yang jadi penopang utama pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Ini terekam dalam data pertumbuhan ekonomi yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) pada awal November lalu. Tercatat, Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia secara kumulatif hanya mampu tumbuh 5,01 persen sepanjang Januari-September 2025 (c-to-c), lebih rendah dari periode sama tahun sebelumnya yang sebesar 5,03 persen.

“Daya beli rumah tangga atau publik yang melemah masih menjadi tantangan utama saat ini dan masa depan seiring dengan berkurangnya kontribusi konsumsi rumah tangga dalam lima tahun terakhir. Meski masih memiliki kontribusi dominan,” ujar Ajib.

Dari catatan BPS, kontribusi konsumsi rumah tangga terhadap pertumbuhan ekonomi nasional pada lima tahun lalu, yakni pada kuartal III 2020 dapat mencapai 57 persen, dengan pertumbuhan sebesar -4,04 persen (yoy).

Kemudian, pada kuartal III 2021, konsumsi rumah tangga tumbuh tipis menjadi 1,03 persen. Selanjutnya, pada kuartal III 2022 konsumsi rumah tangga kembali mengalami kenaikan pertumbuhan menjadi 5,39 persen (yoy), dengan kontribusi terhadap PDB hanya sebesar 50,38 persen.

Pada kuartal III 2023, konsumsi rumah tangga tumbuh sebesar 5,06 persen, dengan kontribusi terhadap PDB mengalami kenaikan menjadi 52,62 persen. Sementara di kuartal III 2024 konsumsi rumah tangga berkontribusi sebesar 53,08 persen terhadap PDB, dengan pertumbuhan hanya sebesar 4,92 persen (yoy).

“Berkurangnya konsumsi rumah tangga terutama dipengaruhi oleh perlambatan kenaikan konsumsi makanan dan minuman, selain restoran ytd menjadi 4,10 persen (yoy) dari 4,22 persen (yoy) pada 2024. Selain itu, pertumbuhan ytd konsumsi rumah tangga berupa transportasi dan komunikasi menjadi 6,35 persen (yoy), dari tahun sebelumnya sebesar 6,60 persen (yoy),” jelas Ajib.

Padahal kedua komponen konsumsi rumah tangga tersebut berkontribusi signifikan, yaitu masing-masing sebesar 36,29 persen dan 25,42 persen atau secara kumulatif mencapai 61,71 persen (ytd) dari total konsumsi rumah tangga.

“Permintaan ini terkait dengan pelemahan daya beli masyarakat, yang ujungnya membuat konstraksi supply. Ketika supply terkonstraksi, otomatis private sector akan membuat efisiensi agar terus bertahan. Ini menggambarkan bagaimana daya beli atau permintaan sudah mulai membaik, tapi masih lambat,” sambungnya.

Dihubungi terpisah, Ekonom Bright Institute, Awalil Rizky, mengatakan meningkatnya kasus PHK sebenarnya sudah berlangsung sejak 2024, namun makin melonjak pada 2025. Ini utamanya disebabkan oleh kondisi bisnis yang dihadapi oleh dunia usaha.

“Upaya efisiensi dilakukan lebih serius oleh banyak perusahaan, termasuk dengan PHK. Beberapa perusahaan bahkan terpaksa tutup. Dari sisi perusahaan, tekanan utama berasal dari lemahnya permintaan atas produk mereka,” kata dia, dikutip Rabu (31/12/2025).

Untuk perusahaan yang berorientasi ekspor seperti tekstil, juga cenderung menghadapi persaingan yang lebih ketat. Tantangan pun semakin berat ketika tarif resiprokal baru mulai diterapkan oleh Amerika Serikat.

Di sisi lain, bagi perusahaan yang berfokus pada pasar domestik, penurunan daya beli masyarakat jelas membuat mereka kelimpungan. Berbagai tantangan tersebut menjadi berkelindan dengan peningkatan PHK.

“Di satu sisi, PHK antara lain disebabkan oleh turunnya permintaan atas produksi. Di sisi lain, PHK yang meluas membuat daya beli menurun, sehingga menambah pelemahan daya beli,” lanjut Awalil.

Namun demikian, ada faktor lain yang mempengaruhi pelemahan konsumsi rumah tangga: penurunan upah riil pekerja. Riset Bank Dunia dalam Indonesia Economic Prospect Desember 2025 menyebut, upah riil pekerja Indonesia mengalami penurunan dengan rata-rata mencapai 1,1 persen per tahun selama 2018-2024.

Kondisi ini utamanya terjadi pada pekerja berkeahlian tinggi (turun 2,3 persen per tahun) dan menengah (turun 1,1 persen per tahun), sementara untuk pekerja berkeahlian rendah naik tipis sebesar 0,3 persen.

Penurunan ini dipicu oleh dominasi penciptaan lapangan kerja di sektor bernilai tambah rendah. Dampaknya, penurunan upah riil menekan daya beli, serta menjadi tantangan serius bagi konsumsi dan kesejahteraan, meskipun ekonomi tumbuh.

“Akan tetapi, jika (Menkeu) Purbaya beralasan faktor ini (yang menjadi penyebab PHK), maka patut dipertanyakan optimisme berlebih yang disampaikan ketika memindahkan dana SAL (Sisa Anggaran Lebih) dari BI ke bank Himbara (Himpunan Bank Milik Negara),” kata dia.

Pasalnya, Purbaya sempat meyakini bahwa terobosan kebijakan ini bakal efektif untuk mendorong kredit di sektor riil dan pada gilirannya akan memicu pertumbuhan ekonomi. Namun di sisi lain, mantan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (DK LPS) tersebut juga mengamini bahwa saat ini Indonesia masih mengalami penurunan daya beli dan perlambatan permintaan, meskipun selanjutnya ia menampik bahwa kondisi ini menjadi pemicu peningkatan PHK di 2025.

“Jika Purbaya mengakui hal itu, mestinya kementerian teknis pun menyadarinya. Kebijakan yang dilakukan berdasar pengakuan itu,” tutur Awalil.

Untuk jangka pendek, yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi masalah PHK adalah melalui kebijakan insentif fiskal. Diskon pajak barang tertentu, diskon listrik, bantuan sosial (bansos) dan sebagainya, dirasa bisa kembali mendorong konsumsi rumah tangga agar melaju lebih tinggi.

“Untuk jangka menengah butuh reformasi struktural. Satgas (Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah/P2SP) dan penempatan SAL hanya terobosan jangka pendek. Satgas yang tidak ditindaklanjuti dengan reformasi struktural, nggak banyak guna,” tegas Awalil.