Yang Sama dan Beda dari Demonstrasi Besar di Nepal dan Indonesia

tirto.id - Nepal dikenal sebagai destinasi wisata yang populer secara global. Mereka yang ingin merasakan suasana alam Pegunungan Himalaya bisa datang ke Nepal.

Namun, citra keindahan yang dipancarkan Nepal mendadak lindap tertutup aksi demonstrasi besar yang terjadi di berbagai penjuru negara tersebut. Kathmandu, ibu kota Nepal, menjadi saksi pergerakan rakyat menuntut perbaikan pemerintahan imbas korupsi, nepotisme, dan disparitas sosial antara si kaya dan si miskin.

The Guardian melaporkan bahwa aksi demonstrasi tersebut dimotori oleh Generasi Z. Bahkan, para penggerak aksi protes tersebut menamai diri “Gen Z Protesters”. Aksi protes yang dilandasi atas kemuakan terhadap tingkah laku elite dan oligarki kekuasaan Nepal itu dimulai gara-gara pembatasan akses media sosial.

Demonstrasi yang dimotori Gen Z Nepal itu disambut masyarakat yang lebih luas di Nepal. Masyarakat Nepal mendukung para demonstran dengan bantuan logistik, mengobati mereka sakit atau luka, dan menyembunyikan mereka yang dikejar oleh aparat keamanan.

Para demonstran pun berhadapan langsung dengan militer Nepal. Seturut pemberitaan The Hindu, data Kementerian Kesehatan dan Kependudukan Nepal per Rabu (10/9/2025) mencatat 30 orang tewas. Lebih dari 1.000 warga mengalami luka-luka akibat kerusuhan dan tembakan peluru militer Nepal.

Moncong senjata militer semakin dekat ke kepala pengunjuk rasa setelah Perdana Menteri Nepal, K.P. Sharma Oli, mengundurkan diri pada Selasa (9/9/2025). Petinggi militer Nepal menginstruksikan peningkatan eskalasi pengamanan, terutama kepada para pemimpin negara. Sejak itu, Nepal berstatus darurat militer.

Meski demikian, Jenderal Ashok Raj Singdel, komandan militer Nepal, mengklaim masih mengedepankan diskusi untuk mengatasi krisis. Personel militer yang diterjunkan disebutkannya bertugas menjaga fasilitas publik dan menutup seluruh akses bandara hingga Presiden Ramachandra Paudel mempersiapkan pemerintahan baru.

View this post on Instagram

A post shared by Hindustan Times (@hindustantimes)

Benarkah Pengunjuk Rasa Nepal Terinspirasi Demonstran Indonesia?

Sepekan sebelum Nepal memanas, demonstrasi besar terjadi di Indonesia. Serupa dengan Nepal, demonstrasi di Indonesia juga didominasi oleh Gen Z.

Aksi-aksi di Indonesia diklaim menjadi inspirasi anak-anak muda Nepal yang mengalami nasib yang nisbi serupa: nelangsa di bawah ketiak kemewahan para penguasa. Selain itu, para demonstran di Nepal juga menggunakan simbol bajak laut dari anime One Piece.

Seorang demonstran Nepal bernama Nepali Rohan Rai (19) mengungkapkan bahwa aksi unjuk rasa di negaranya terinspirasi aksi anak muda di Indonesia, termasuk soal penggunaan bendera bajak laut dari anime One Piece sebagai simbol perlawanan.

"Kami terinspirasi dari mereka [anak muda Indonesia]. Kami wajib memberikan kredit kepada Indonesia, terutama para anak mudanya, sehingga kami berani melakukan aksi seperti hari ini," kata Nepali Rohan Rai kepada Straits Times.

Menurut peneliti CSIS, Nicky Fahrizal, simbolitas One Piece membuat semangat aksi unjuk rasa menjadi mudah tersebar. Aksi unjuk rasa di Indonesia dan Nepal pun, dalam penilaian Nicky, memiliki kesamaan, yaitu bermula dari keresahan masyarakat akar rumput.

"Isunya sangat jelas, yaitu kesenjangan kehidupan sosial, korupsi, dan kekerasan aparat kepada rakyat yang menjadi sumbu unjuk rasa semakin menyala," kata dia.

Rakyat Nepal Gigih Melawan Pemerintahan Korup

Walaupun Indonesia menjadi salah satu inspirasi rakyat Nepal, hasil yang diraih berbeda. Unjuk rasa di Indonesia mudah diredam, sedangkan demonstrasi rakyat Nepal berhasil menjungkalkan pemerintahan yang dianggap korup.

Meski demikian, tak dipungkiri bahwa demonstrasi di Nepal juga menimbulkan sejumlah eksternalitas, seperti kerusakan sejumlah infrastruktur penting. Akibat kejadian itu, pemerintah sejumlah negara menginstruksikan warganya yang tinggal atau berada di Nepal untuk segera mengevakuasi diri. KBRI Dhaka, misalnya, telah menginstruksikan WNI di sana untuk bersiaga dan menghindari wilayah yang menjadi lokasi demonstrasi. Tercatat saat ini ada 134 WNI yang masih berada di Nepal dengan beragam tujuan.

"KBRI Dhaka telah mengambil tindakan untuk berkoordinasi dengan otoritas setempat guna memastikan keselamatan 134 WNI di Nepal, baik yang menetap, wisata, maupun sebagai delegasi pertemuan internasional," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI, Vahd Nabyl, saat dihubungi Tirto, Kamis (11/9/2025).

Gejolak politik yang membara hingga pecah menjadi demonstrasi besar di Nepal tak sekadar dipicu permasalahan yang terjadi pada awal September belaka. Ledakan politik yang terjadi sekarang adalah kulminasi dari perkembangan sejarah politik Nepal yang penuh dinamika.

Booklet Nepal's Constitution and Federalism: Vision and Implementation (2020) terbitan National Forum of Parliamentarians on Population and Development (NFPPD) Nepal menyebut bahwa Nepal sempat dipimpin oleh monarki absolut.

Monarki Nepal lalu digulingkan pada 1951 dengan raja terakhir dari Dinasti Rana. Nepal kemudian sempat menerapkan sistem parlementer sebelum monarki absolut kembali berkuasa di bawah Raja Mahendra pada 1961.

Raja Mahendra menerapkan sistem politik yang dikenal dengan nama Panchayat. Raja Mahendra mulanya melarang eksistensi partai politik dan menempatkan semua kekuasaan pemerintahan di bawah otoritasnya. Dialah yang mengendalikan Dewan Menteri dan Parlemen Federal Nepal.

Sistem Panchayat bertahan hingga 1990. Ia diruntuhkan melalui demonstrasi revolusioner dengan tuntutan pemulihan sistem demokrasi multipartai. Gerakan rakyat Nepal itu mengakhiri sistem Panchayat hingga kemudian, pada 1996, muncul tiga partai politik dominan: Partai Komunis Nepal, Marxist-Leninis Bersatu, dan Partai Rastriya Swatantra.

Di akhir 1990-an, kondisi politik Nepal belum bisa dikatakan stabil karena perlawanan rakyat terhadap monarki Nepal masih terus terjadi. Rakyat Nepal sekali lagi melakukan revolusi besar untuk benar-benar menggulingkan monarki yang dipimpin Raja Gyanendra.

Melalui revolusi yang gigih (hingga menimbulkan 17 ribu korban), gerakan demokrasi rakyat Nepal akhirnya mencapai keberhasilan dengan berlakunya sistem republik di Nepal pada 2006. Jadi, pada dasarnya, rakyat Nepal tidaklah asing dengan demonstrasi dan revolusi sebagai jalan mencapai kemenangan demokratis.

Perdana Menteri K.P. Sharma Oli yang kini telah mengundurkan diri itu telah berkuasa di Nepal selama 3 periode sejak 2015. Selama menjabat, Sharma Oli pernah mencapai beberapa keberhasilan. Di antaranya memperbaiki proyeksi pertumbuhan ekonomi Nepal sekitar 4-4,5 persen untuk tahun fiskal 2025 setelah perlambatan pada tahun-tahun Pandemi COVID-19.

Meski demikian, Nepal memiliki masalah lain yang tak kalah runyam, yaitu kesenjangan ekonomi yang lebar antara si kaya dan si miskin. Kekerasan militer terhadap rakyat yang terus berulang juga turut jadi pemicunya.

Rakyat Nepal pun mudak dan marah gara-gara ketidakpekaan para penguasa yang kerap memamerkan gaya hidup hedonisme dan nepotisme.

Seturut laporan CNN, penggerak protes rakyat mengatakan bahwa demonstrasi yang mereka lakukan bukan hanya tentang larangan media sosial, tetapi juga mencerminkan frustrasi generasional akibat buruknya perekonomian negara.

“Meskipun pemicu utama protes ini adalah larangan media sosial baru-baru ini, sejarah panjang korupsi dan tata kelola pemerintahan yang buruk adalah alasan utama ribuan orang turun ke jalan untuk berunjuk rasa,” ujar demonstran kepada CNN.

Kasus paling pelik yang membuat pemerintahan Sharma Oli semakin tak bisa dibela adalah korupsi yang menjalar di berbagai sendi pemerintahan, dari pusat hingga daerah. Kemarahan rakyat makin memuncak lantaran Commission for the Investigation of Abuse of Authority (CIAA–KPK-nya Nepal) justru mandul tidak berani menindak para koruptor beserta kroninya.