Indeks Demokrasi

Konten yang dianggap melanggar hukum hanya ditentukan sepihak oleh pemerintah.

Bagaimana klasifikasi demokrasi berdasarkan ideologi, titik berat, dan proses penyaluran kehendak rakyat? Berikut penjelasan selengkapnya.

Pemerintah dan aparat penegak hukum (APH) seharusnya menjamin perlindungan dan kebebasan siapapun yang menyampaikan kritik hingga pendapat.

Menurut pengamat salah satu penyebab fenomena fandom politik, akibat publik lebih merasa dekat dengan politisi secara individu ketimbang partai.

Indeks Demokrasi Indonesia masuk kategori demokrasi cacat dalam 10 tahun terakhir. Menurut pengamat penurunan berpotensi lanjut di era presiden baru.

Aturan soal boleh tidaknya pendamping desa maju sebagai caleg pada Pemilu 2024 inkonsisten. Ancaman putus kontrak bagi mereka ditengarai sarat kepentingan. 

Koalisi permanen bisa membuat demokrasi kehilangan makna, karena tidak ada kompetisi politik.

USAID telah bekerja sama dengan pemerintah Indonesia, masyarakat sipil, dan sektor swasta selama 75 tahun.

Rekayasa demokrasi bisa merepresentasi kepentingan negara (Incumbent Democracy) ataupun kepentingan rakyat (Critical Democracy). Bagaimana menjembataninya?

Persentase partisipasi pemilih di Indonesia disebut termasuk yang terbesar di dunia.

Ada 10 Pilar Demokrasi Konstitusional Indonesia menurut Pancasila dan UUD NRI 1945. Apa saja pilar utama demokrasi?

DPR RI akhirnya resmi membatalkan Revisi Undang-Undang (RUU) Pilkada.

Berikut ini link twibbon untuk memperingati Hari Demokrasi Internasional 2024 dan ucapannya yang bisa dibagikan di medsos.

Sejumlah pengamat politik dan pegiat pemilu menyayangkan ucapan presiden Jokowi yang seolah-olah mewajarkan fenomena kotak kosong di pilkada.

Anies Baswedan menyampaikan, dirinya akan memperjuangkan Indonesia agar lebih adil dan sejahtera bagi semua masyarakat.

Sejumlah parpol tak ubahnya perusahaan keluarga. Sekalipun ada regenerasi, tidak jauh-jauh dari keluarga atau sosok yang dinilai dekat dengan ketua umum.

Fadli Zon menjelaskan pidato Prabowo sebagai bentuk rekonsiliasi untuk menyatukan seluruh elemen.

Para elite jauh dari sikap negarawan dengan mempertontonkan secara vulgar akal-akalan politik mereka yang lancung.

Massa yang terdiri atas aktivis, akademisi, mahasiswa dan LSM menyuarakan bahwa demokrasi mati akibat upaya DPR merevisi UU Pilkada.

Berbagai kritik kerap dilontarkan terhadap sistem demokrasi Indonesia yang dinilai banyak cacat. Namun, hanya dipandang angin lalu oleh pemerintah.