Indeks Demokrasi

Sejumlah pemimpin dunia berusaha keluar dari pembatasan masa jabatan presiden. Caranya? Dengan mengamandemen konstitusi.

Pada 2018 Prabowo Subianto pernah memuji Lee Kuan Yew, pemimpin Singapura yang berhasil memajukan negerinya dengan jalan otoriter.

Negara Indonesia pernah menganut sistem Demokrasi Parlementer mulai 17 Agustus 1945 sampai 5 Juli 1959

Jokowi menyatakan pemerintah membuka diri terhadap kritik. Melihat gelagat dalam 6 tahun terakhir, pernyataan itu memancing tanda tanya.

Jokowi mau warga berani kritik. Tapi bagaimana bisa maksimal jika masih ada 'hantu' UU ITE, peretasan, dan kriminalisasi lain?

Sejumlah orang kaya sering dipuji karena gemar berderma. Tapi, apa dampaknya terhadap kebijakan publik?

Liu Xiaobo bergabung ke dalam gerakan mahasiswa prodemokrasi pada musim semi 1989. Tetap kritis meski berkali-kali dijebloskan ke penjara.

Peringatan 1 Desember Papua lagi-lagi diwarnai oleh represi. Ada yang dilarang aksi sejak dari asrama. Ada pula yang dibubarkan paksa.

Isi buku How Democracies Die yang dibaca Anies Baswedan "Pemerintah terpilih menggunakan lembaga demokrasi untuk menghancurkan demokrasi."

Publik menilai demokrasi di era Jokowi menurun. Orang makin takut berpendapat dan aparat makin sewenang-wenang.

Mayoritas responden survei Indikator menyatakan Indonesia menjadi kurang demokrasi.

India semakin Hindu-sentris di era Perdana Menteri Narendra Modi. Diskriminasi dan kekerasan terhadap warga muslim semakin meningkat.

Pilkada Tangerang Selatan bak perang antar dinasti. Para kandidat punya jejaring politik berdasarkan kekeluargaan masing-masing.

Jokowi sebut ruang kebebasan itu justru sering dibajak untuk mengklaim dirinya paling benar dan yang lain dipersalahkan.

Aktifnya elite politik menciptakan narasi di medsos memang bagus untuk diskusi publik. Persoalannya: ia mudah tergelincir dalam penyebaran disinformasi.

"Apa yang dilakukan pemerintah selalu dianggap salah oleh kelompok tertentu dan itu tidak apa-apa. Itu bagian dari demokrasi," kata Mahfud MD.

Jika gugatan iNews dan RCTI dikabulkan, sejumlah hal negatif potensial terjadi. Salah satunya media sosial tak lagi demokratis.

Indeks demokrasi di Papua dan Papua Barat rendah karena banyak sebab. Pengerahan militer salah satunya.

Menurut Presiden Joko Widodo jangan sampai ada pihak yang merasa paling benar dan lainnya dipersalahkan, apalagi paling merasa paham dengan Pancasila.

Erdogan ingin generasi muda yang saleh. Yang ia dapatkan adalah kaum muda pemberang yang anti-pemerintah.