Menuju konten utama

Hasto Sebut Nepotisme Tantangan Terbesar Demokrasi RI Saat Ini

Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyinggung persoalan nepotisme itu menjadi tantangan terbesar agar demokrasi Indonesia saat ini.

Hasto Sebut Nepotisme Tantangan Terbesar Demokrasi RI Saat Ini
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyambut perwakilan Council of Asian Liberal and Democrat (CALD Party) di Sekolah Partai PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Sabtu (28/10/2023). ANTARA/HO-PDI Perjuangan.

tirto.id - Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyatakan bahwa demokrasi Indonesia saat ini tengah menghadapi tantangan. Hal itu disampaikannya di hadapan perwakilan Council of Asian Liberal and Democrat (CALD Party) dalam workshop di sekolah PDIP.

Simbolisasi ini ditunjukkan melalui penggunaan kemeja hitam oleh Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah. Padahal, pengurus partai berlogo banteng lainnya menggunakan seragam PDIP.

"Ini mencerminkan sulit bahwa demokrasi sekarang dalam tantangan," kata Hasto di workshop sekolah PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Sabtu (28/10/2023).

Hasto membeberkan, tantangan besar yang dihadapi demokrasi saat ini adalah nepotisme. Menurutnya, setelah sekian lama nepotisme itu lahir kembali menjelang Pemilu 2024.

Ditegaskan Hasto, persoalan nepotisme itu harus menjadi pertimbangan agar demokrasi Indonesia tetap terjaga.

"Jadi kita harus mengerti dan mencari yang hitam itu, Pak Basarah," tutur Hasto kepada Basarah.

Untuk diketahui, workshop yang diselenggarakan PDIP kali ini mengusung tema "Dari Opsi Menjadi Partai Penguasa: Praktik Terbaik Pengurus Partai." Acara tersebut juga akan menghadirkan calon presiden (capres) Ganjar Pranowo.

Ganjar dijadwalkan mengisi salah satu sesi siang ini. Hingga saat ini, kedatangannya belum terlihat di lokasi workshop.

Pernyataan Hasto soal nepotisme tersebut disinyalir berkaitan dengan situasi politik terkini yakni putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai batas usia capres-cawapres. Putusan mengabulkan sebagian gugatan tersebut dipandang membuka kesempatan bagi Gibran Rakabuming Raka untuk maju sebagai cawapres dalam Pilpres 2024.

Bahkan, belakangan putusan itu dilaporkan atas indikasi konflik kepentingan karena Ketua Hakim MK, Anwar Usman, merupakan ipar Presiden Jokowi.

Saat ini terdapat tujuh aduan yang tengah dalam proses di Majelis Kehormatan MK (MKMK). Sidang pertama dengan agenda pemeriksaan pelapor pun telah digelar beberapa hari lalu.

Baca juga artikel terkait PDIP atau tulisan lainnya dari Ayu Mumpuni

tirto.id - Politik
Reporter: Ayu Mumpuni
Penulis: Ayu Mumpuni
Editor: Maya Saputri