tirto.id - Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian mengakui bahwa sistem demokrasi yang diterapkan di berbagai negara memicu pembelahan di masyarakat, termasuk Indonesia. Tito menilai, pembelahan akibat demokrasi karena rakyat sebagai pemegang mandat tertinggi boleh menggunakan tujuan pribadi yang berbeda.
“Ini harga yang memang harus dibayar dari sistem demokrasi kita karena kita menganutnya dengan sistem pemilihan langsung," kata Tito dalam acara BNPT, Jakarta, Senin (13/3/2023).
Eks Kapolri ini juga menilai, penafsiran pembelahan akibat demokrasi juga memicu aksi polarisasi. Hal ini tidak lepas dari posisi masyarakat yang diberikan hak pilih sesuai keyakinannya.
“Atas nama demokrasi membedakan mereka dalam memberikan hak pilih untuk sesuai pilihan masing-masing, atas nama demokrasi hal ini dibenarkan,” jelas Tito.
Tito mengatakan, pembelahan yang muncul berpotensi memantik konflik dan ketersinggungan. Tito menilai, pembenahan bukan pada upaya mengubah sistem, melainkan mengantisipasi potensinya agar tidak ada perpecahan bangsa.
“Konflik adalah hal biasa karena berbeda tujuan namun tidak boleh saling menghancurkan, harus dikelola agar konflik tidak mengoyak kebangsaan apalagi di tengah bangsa yang sangat plural,” jelas Tito.
Tito mengungkit seperti Afghanistan dengan 7 suku dan merdeka lebih dulu dari Indonesia kerap berkonflik. Hal yang sama juga dialami Pakistan yang mana pemimpinnya sulit mengakhiri jabatan hingga 5 tahun.
Ia mengklaim bahwa salah satu cara untuk mencegah perpecahan adalah dengan terus menggaungkan sikap Pancasila yang toleran dengan penuh semangat persatuan dan kesatuan.
“Kita berharap tidak terjadi pemecahan karena negara kita sangat plural dan toleran, langkah kita adalah memperkuat dan terus mengampanyekan narasi moderat agar persatuan bangsa tidak goyah seperti Pancasila sebagai final dan unity in diversity,” tutur Tito.
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Abdul Aziz
