tirto.id - Izin impor Kereta Rel Listrik (KRL) bekas dari Jepang hingga saat ini masih terhalang restu dari Kementerian Perindustrian. Impor KRL bekas yang direncanakan oleh PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) 'mendesak' dilakukan untuk pengganti rangkaian kereta yang akan dipensiunkan.
PT KCI sendiri akan mempensiunkan sebanyak 29 rangkaian kereta rel listrik hingga 2024. Rinciannya: 10 kereta akan pensiun pada 2023 dan 19 kereta pada 2024.
“Impor kereta bukan baru, memang menjadi pilihan utama untuk menggantikan kereta-kereta yang dikonservasi,” ujar Vice President Corporate Secretary KCI, Anne Purba dalam keterangannya.
Sejak jauh hari, PT KCI sebetulnya sudah mengirimkan Surat Permohonan Dispensasi dalam Rangka Permohonan Persetujuan Impor Barang Modal Dalam Keadaan Tidak Baru kepada Kementerian Perdagangan melalui Dirjen Perdagangan Luar Negeri (Daglu) tertanggal 13 September 2022.
Kemudian pada 28 September 2022, Dirjen Daglu langsung bersurat kepada Dirjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Kemenperin, perihal Permohonan Masukan dan Tanggapan Atas Rencana Impor Barang Dalam Keadaan Tidak Baru oleh PT KCI tertanggal 28 September 2022.
Melalui surat tersebut, PT KCI berencana melakukan impor Barang Modal Dalam Keadaan Tidak Baru (BMTB) berupa 120 Unit KRL Type E217 untuk kebutuhan 2023 dan 228 Unit KRL Type E217 untuk tahun kebutuhan 2024 dengan Pos Tarif/HS Code 8603.10.00.
Perlu diketahui bahwa surat tanggapan Dirjen ILMATE berfungsi sebagai Surat Rekomendasi untuk Ditjen Daglu Kementerian Perdagangan melakukan impor KRL bekas pakai yang diminta oleh PT KCI. Tanpa Surat Rekomendasi tersebut, importasi KRL belum bisa dilakukan.
Pada akhirnya Dirjen Daglu mendapatkan surat jawaban dari Dirjen ILMATE Kementerian Perindustrian tertanggal 6 Januari 2023 yang menyatakan, berdasarkan pertimbangan teknis atas rencana impor oleh PT KCI belum dapat ditindaklanjuti. Salah satu pertimbangan fokus pemerintah adalah meningkatkan produksi dalam negeri serta substitusi impor melalui Program Peningkatan Pengguna Produk Dalam Negeri (P3DN).
Dengan kata lain, Kemenperin menolak rencana impor ini dengan alasan KCI harus menggunakan produk lokal buatan PT Industri Kereta Api (Persero) atau INKA.
“Jadi dalam lima tahun mereka (KCI) sampaikan ke kami, butuh sekian gerbong, akan kami kawal industri untuk siap," kata Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita, kepada wartawan di kantor Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Jakarta beberapa waktu lalu.
Agus mengaku kecewa karena pengajuan impor tersebut disampaikan tidak dari jauh-jauh hari. Dia bahkan mempertanyakan bagaimana sistem perencanaan dilakukan oleh PT KCI. Sebab secara tiba-tiba pihaknya diminta untuk memberikan izin untuk mendatangkan KRL bekas.
“Jangan ujuk-ujuk terus kemudian kami diminta impor barang bekas, terus kami yang disalahkan, kan, gitu. Pertanyaan kami gimana sih perencanaannya? Kok ujuk-ujuk kami dimintain harus segera beri persetujuan impor?" kata dia mempertanyakan.
Agus mengungkapkan Indonesia sendiri sudah melakukan impor kereta bekas sejak 23 tahun yang lalu. Mestinya ini menjadi momentum emas industri dalam negeri untuk mereformasi sektor perkeretaapian nasional, yakni agar produksi dalam negeri bisa berjalan dengan baik.
Mengutip databoks, sepanjang 2020, KCI telah melakukan penambahan armada sebanyak 120 kereta (KRL seri JR 205) untuk memenuhi kebutuhan sarana angkutan penumpang Jabodetabek.
Selama 2010–2020, penambahan armada KRL paling banyak terjadi pada 2013 mencapai 180 kereta (KRL seri 205). Kemudian, pada tahun berikutnya penambahan armada sebanyak 176 kereta (KRL seri JR 205).
Sementara, penambahan armada KRL terendah terjadi pada 2016 dan 2017 sebanyak 60 kereta. Jenis armada KRL yang ditambah pada 2017 model KRL Tokyo Metro Seri 6000. Penambahan terendah berikutnya terjadi pada 2018 sebanyak 68 kereta (KRL seri JR 205 dan Tokyo Metro seri 6000).
“Kalau saya buka berapa yang sudah mereka impor selama ini, kan, kita agak kecewa juga. Makanya saya bilang itu momentum emas kita, negara reformasi di sektor kereta api. Ini hikmah untuk saya Kemenperin, jadi betul bisa bedah apa yang terjadi di sektor perkeretaapian," sambung Agus.
Dalam urusan impor, Kementerian Perindustrian telah menerbitkan aturan teknis impor barang modal bekas lewat Peraturan Menteri Perindustrian No. 14 Tahun 2016. Aturan tersebut memperkuat Peraturan Menteri Perdagangan No. 127 Tahun 2015 tentang Ketentuan Impor Barang Modal Dalam Keadaan Tidak Baru.
Adapun barang modal bekas yang dimaksud adalah, barang yang menghasilkan sesuatu yang layak pakai atau direkondisi, re-manufacturing atau bisa difungsikan kembali tetapi bukan skrap.
Tawarkan Opsi Lain
Daripada impor KRL bekas, Agus justru menawarkan retrofit terhadap KRL lama. Retrofit adalah penambahan teknologi atau fitur baru pada sistem lama. Menurut Agus, KRL lama masih bisa dilakukan pembaharuan dengan teknologi baru, sehingga masih bisa digunakan kembali.
“Pemerintah memutuskan retrofit," ujar Agus kepada wartawan.
Namun sebelum melakukan retrofit, pihaknya akan melakukan audit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam kurun waktu 10 hari. Ini dilakukan untuk mengetahui berapa banyak kereta yang bisa diperbaharui.
“Nanti kita lihat dari hasil auditnya berapa banyak, yang bisa kita retrofit sebanyak-banyaknya akan kita retrofit. Kenapa kita retrofit? Supaya tenaga kerjanya kan ada di Indonesia," kata dia.
Akan tetapi, apabila kemampuan retrofit-nya terbatas, maka tidak menutup kemungkinan akan melakukan impor. “Maka ada pilihan hybrid yakni retrofit dan impor,” kata politikus Partai Golkar itu.
Direktur Eksekutif INSTRAN, Deddy Herlambang menilai, opsi retrofit oleh Menperin Agus tidak tepat lantaran membutuhkan proses waktu yang cukup panjang. Karena belum tentu suku cadang penggantian KRL tersebut masih ada, mengingat Jepang sendiri sudah tidak lagi produksi KRL.
“Kita perlukan, kan, beberapa hari atau bulan untuk mengganti KRL. Kalau semisal retrofit, retrofit itu kan berarti kereta lama diambil, terus baru nunggu setahun onderdil dan suku cadang. Terus kereta KRL yang pensiun mau diganti pakai apa?” kata dia saat dihubungi reporter Tirto, Jumat (10/3/2023).
Untuk menutup kebutuhan tersebut, maka salah satu solusinya adalah impor KRL bekas. Karena untuk membeli KRL baru buatan INKA pun membutuhkan waktu kurang lebih dua tahun.
Pada 9 Maret 2023, KAI bersama anak usahanya PT KCI memang resmi menandatangani kontrak kerja sama dengan PT INKA (Persero) untuk pembelian 16 rangkaian KRL. Namun rangkaian kereta baru tersebut tersedia pada 2025-2026.
"Yang kita perlukan, kan, untuk mengisi kekosongan kereta yang sudah uzur yang mau diganti. Bagaimana solusinya? Beli impor dari Jepang,” kata Deddy.
Rencana impor KRL bekas oleh KCI sebetulnya mendapatkan dukungan dari Kementerian Perhubungan dan Kementerian BUMN. Dukungan Kemenhub sudah dituangkan dalam rekomendasi teknis yang diterbitkan Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada 19 Desember 2022.
“Pengadaan sarana ini harus segera dilaksanakan untuk menggantikan beberapa rangkaian kereta yang akan dipensiunkan pada 2023-2024, mengingat usia pakainya yang sudah terlalu lama," kata Adita Irawati, juru bicara Kementerian Perjubungan dalam keterangan tertulisnya.
Sementara itu, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, impor KRL bekas ini perlu didukung seluruh kementerian. Sebab, kata dia, kebutuhan KRL pengganti ini dibutuhkan guna mendukung kelancaran penggunaan transportasi massal di Jabodetabek.
“Saya minta dukungan dari para menteri pengambil kebijakan, untuk kita saling mendukung," ujarnya saat acara Economic Outlook 2023 CNBC Indonesia di St. Regis Hotel Jakarta, saat itu.
Erick khawatir, jika impor KRL tidak direalisasikan akan menyebabkan tiket KRL Jabodetabek menjadi mahal akibat kekurangan armada. “Jangan kita justru tidak bersinergi, sehingga kembali justru angka-angka pengeluaran masyarakat jadi mahal," kata Erick.
Perbandingan Harga
Dalam hitungan KCI, biaya pengadaan KRL baru dan impor KRL bekas memang jauh beberapa kali lipat. Pengadaan 16 KRL baru dari INKA mencapai Rp16 triliun. Sementara KCI menganggarkan untuk impor 10 KRL bekas dari Jepang hanya Rp150 miliar.
“Tetapi yang perlu digarisbawahi, ini tidak bisa apple to apple. Karena kalau kereta bekas itu sudah digunakan 20-30 tahun," ujar Anne Purba.
Pengamat transportasi publik dari Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Djoko Setijowarno mengamini, harga kereta bekas Jepang jauh lebih murah saat ini. Sebab hanya dikenakan ongkos angkut saja sebesar Rp1 miliar untuk satu rangkaian kereta terdiri dari 12 gerbong.
“Harga kereta bekas jauh lebih murah saat ini," kata Djoko kepada Tirto.
Jika dilihat dari sisi ekonomi, impor kereta bekas Jepang bahkan dapat menekan anggaran yang dikeluarkan oleh PT KCI untuk pengadaan KRL Jabodetabek. Namun di sisi lain, kereta bekas Jepang tidak selamanya tersedia.
Masalah Keamanan
Terlepas dari itu, Pengamat Pertahanan dan Keamanan, Robi Sugada menyayangkan adanya dorongan agar pemerintah melakukan impor kereta bekas yang jelas-jelas merugikan masyarakat. Harusnya masyarakat Indonesia disuguhkan kereta buatan dalam negeri.
“Seandainya kurang, ya impor kereta baru dan secara regulasi bisa dilakukan PT KCI tanpa izin pemerintah atau kementerian," tegas Robi dalam pernyataannya.
Robi melihat impor kereta bekas lebih banyak mudharatnya bagi masyarakat, terutama aspek keselamatan dan kenyamanan. Mulai dari mendengar banyak masalah di sistem pengereman, AC tidak berfungsi, pintu buka tutup macet, juga kelemahan teknik dan sinyal pada kereta bekas yang tergolong tua.
“Jelas ini faktor yang merugikan masyarakat dari kereta bekas," kata Robi yang juga Sekjen Generasi Muda Bela Negara (GMBN) RI.
Robi menyarankan jika di dalam negeri tidak tersedia kereta yang diharapkan, PT KCI dapat mendatangkan kereta baru dibandingkan kereta bekas.
Sementara itu, Ketua Komando Tugas (KOGAS) Bela Negara RI, Elwa Wattimena menilai, pemenuhan kereta impor tak selaras dengan Inpres 2 tahun 2022 tentang percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dalam rangka mensukseskan gerakan bangga buatan produk dalam negeri pada pelaksanaan pengadaan barang oleh pemerintah.
Sedangkan dalam Permendag 25 tahun 2022 merupakan revisi Permendag 20 tahun 2021 jelas berbunyi untuk impor barang modal baru tidak perlu lartas atau mendapat rekomendasi dari kementerian tertentu. Artinya KCI ada dua pilihan, yaitu: Pertama, memaksimalkan pembelian kereta melalui PT INKA. Kedua, jika tidak terpenuhi di dalam negeri dapat mengimpor kereta baru, bukan kereta bekas.
“Barang kereta baru mudah dibeli, kenapa masyarakat diberikan kereta bekas yang sering menyusahkan?” kata dia mempertanyakan.
Penulis: Dwi Aditya Putra
Editor: Abdul Aziz
