tirto.id - Pemenuhan Minimum Essential Force (MEF) 2019-2024 mengalami tantangan berat. Angka capaian MEF hingga akhir 2022 baru berkisar 60 persen. Di sisi lain, dalam kurun waktu kurang setahun memasuki 2024, pemerintah harus mengejar ketertinggalan lantaran modernisasi alutsista penting dalam upaya memperkuat Indonesia di tengah situasi global.
Presiden Joko Widodo pun menyampaikan, pemerintah akan berupaya untuk memenuhi target MEF 2024, tetapi tetap melihat kemampuan Indonesia. “Ya semuanya disesuaikan dengan anggaran yang kita miliki. Tapi memang kita ingin berusaha agar terpenuhi,” kata Jokowi usai meninjau pesawat Super Hercules di Base Ops Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (8/3/2023).
Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto menyebut, pemerintah tidak berpaku pada penilaian dan pencapaian MEF. Ia mengatakan, pemerintah fokus dalam upaya mencapai target.
“Hitungannya ada, intinya kita istilahnya jangan terlalu berpaku pada persen-persen, tetapi yang paling penting adalah kesiapan, kemampuan operasi kita. Jadi itu yang kami kejar. Kami ingin sedekat mungkin ke 100 persen,” kata Prabowo usai mendapat brevet TNI, Rabu (8/3/2023).
Prabowo menuturkan, pemerintah berusaha untuk menambah pesawat. Ia mengaku, akan membeli pesawat tempur Rafale milik Perancis. Pemerintah juga melakukan upgrade atau modernisasi alutsista sambil menunggu kedatangan Rafale yang diperkirakan 3-5 tahun lagi.
“Kita juga akan rencana mengakuisi pesawat-pesawat yang tidak baru, tapi masih muda usianya, rencana kita, kita akan mengambil beberapa pesawat dari luar negeri yang masih muda,” kata Prabowo.
Selain pesawat, Prabowo mengaku, pemerintah akan membeli kapal perang. Selain itu, akan membeli kapal selam, kapal fregat, kapal cepat sebagai prioritas. Pemerintah juga tengah memodernisasi 41 kapal perang.
“Kita sedang modernisasi 41 kapal perang, tapi Desember ini insyaallah akan siap 27. Jadi ya kita lihat nanti mudah-mudahan akan tambah terus kesiapan kita,” kata Prabowo.
Sebelumnya, saat masih didampingi Jokowi, Prabowo juga memuji pemerintahan Jokowi. Ia mengklaim pemerintahan Jokowi menaruh atensi besar pada pertahanan, tetapi tidak optimal akibat pandemi.
“Dukungan pemerintahan Pak Joko Widodo saya lihat dalam sejarah untuk pertahanan itu terbesar. Tapi kita, beliau punya prioritas, kita kemarin mengalami Covid yang sangat berbahaya, jadi prioritas beliau, kita utamakan keselamatan rakyat,” kata Prabowo.
Ia lantas menceritakan bagaimana pemerintah berusaha mendapatkan transfer technology dari pengadaan Super Hercules. Indonesia sekarang bisa melakukan perbaikan berat pesawat Hercules.
“MRO, maintenance, repair overhaul, akan di Indonesia, dilaksanakan sebagaimana pesawat yang kedua ini sudah dilaksanakan di Indonesia semuanya. Ini termasuk overhaul berat, pergantian outer wing box ini sangat sulit, pertama kali kita lakukan di Indonesia,” kata Prabowo.
Rensta MEF 2024 Produk Politik
Co-Founder Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi menegaskan, Renstra MEF 2024 adalah produk politik. Program tersebut adalah sebuah kebijakan politik yang harus direalisasikan dan berkesinambungan.
Oleh karena itu, kata Fahmi, MEF harus dilanjutkan dan tantangan dalam merealisasikan harus dievaluasi demi memenuhi kebijakan tersebut. Ia beralasan, MEF harus dipenuhi karena untuk keperluan pertahanan negara.
“MEF itu maksudnya adalah membangun kekuatan pokok minimum. Memang bukan yang ideal, tapi kekurangan yang dimaksud bukan berarti pertahanan kita akan menjadi sepenuhnya lemah dan rentan,” kata Fahmi kepada reporter Tirto.
Postur pertahanan yang dibangun melalui skema MEF itu berasumsi bahwa Indonesia akan mencapai standar postur pertahanan yang setidaknya memiliki daya tahan, daya gerak, dan daya tangkal ketika ancaman berpotensi hadir.
“Jadi, jika MEF tidak terpenuhi, maka tentu saja dampaknya adalah pagar pertahanan yang dibangun masih akan menyisakan celah rawan dan kurang optimalnya daya tahan, daya gerak dan penangkalan (dalam hal ini termasuk penghadangan dan penghalauan) dalam menghadapi tantangan dan ancaman terhadap kedaulatan dan keutuhan wilayah,” kata Fahmi.
Menurut Fahmi, seluruh kekuatan masih harus bekerja hingga batas maksimal agar optimalisasi bisa tercapai dan celah rawan dapat ditutup. Ketika dikaitkan dengan Prabowo dan Kementerian Pertahanan, tolok ukur kinerja Kementerian Pertahanan dapat dilihat dari MEF.
“Upaya mencapai pemenuhan MEF itu adalah salah satu tolok ukur kinerja Kementerian Pertahanan hingga 2024, sesuai tenggat waktu yang ditetapkan. Karena itu jelas harus menjadi concern, siapapun menterinya. Namun itu bukanlah upaya ambisius tanpa indikator yang jelas,” kata Fahmi.
Ia mencontohkan pembangunan di sektor lain. Fahmi sebut, pemenuhan MEF sangat berkelindan dengan kebijakan fiskal pemerintah dan agenda lintas sektor. MEF tak terhindarkan juga dari fluktuasi yang terkait geopolitik dan dinamika kawasan maupun global. Sebagai contoh, terjadinya stagnasi capaian MEF pada Renstra II (2015-2019) akibat keterbatasan fiskal dan pandemi COVID-19 yang telah memaksa pemerintah mengubah prioritasnya.
Fahmi juga mengatakan, kesuksesan Prabowo dalam memenuhi MEF akan mempengaruhi posisi politik Prabowo. Sebagai pejabat publik dan bagian dari penyelenggaraan pemerintahan, tentu saja Prabowo dilihat dan diukur kinerjanya di mana salah satunya adalah dalam pemenuhan target MEF.
“Namun menurut saya, bahkan jika target 100 persen MEF tidak tercapai di tahun 2024, angka merah tidak bisa ditorehkan pada rapor Prabowo. Pada kenyataannya, dia memang mewarisi situasi yang sulit ketika mulai mengemban jabatan menteri pertahanan,” kata Fahmi
Fahmi mengatakan, di antaranya ada persoalan stagnasi capaian MEF di angka sekitar 50 persen dengan sebaran capaian yang tidak proporsional di ketiga matra (AD sekitar 80 persen, AL sekitar 60 persen, dan AU kurang dari 50 persen). Belum lagi ditambah masalah fiskal, penanganan pandemi dan kurang selarasnya pemahaman antarpemangku kebijakan pembangunan pertahanan (Kemenhan, Kemenkeu dan Bappenas) sehingga memungkinkan target 100 persen sulit terealisasikan.
“Jadi jika dilihat dari perspektif politik, upaya-upaya yang dilakukan oleh Prabowo untuk mengakselerasi pencapaian MEF (termasuk dengan melakukan penyesuaian dan perubahan rencana belanja) hingga setidaknya mendekati target, harus dilihat juga sebagai upaya untuk bekerja sungguh-sungguh,” kata Fahmi.
Pujian Prabowo bahwa dukungan pemerintahan Jokowi untuk pertahanan adalah yang terbesar dalam sejarah, menurut Fahmi, juga harus dilihat sebagai prestasi bagaimana Prabowo mampu meyakinkan Jokowi dan para koleganya di pemerintahan dengan rencana-rencananya untuk keluar dari situasi pelambatan capaian MEF dan bahwa sektor pertahanan tak boleh diabaikan di tengah beragam permasalahan domestik maupun dinamika kawasan.
Bahkan kinerja dan prestasi Menhan Prabowo itu juga boleh dikatakan ikut menyelamatkan reputasi pemerintahan Jokowi dari tudingan gagal total membangun postur pertahanan sebagaimana yang dijanjikan Jokowi sejak berkampanye di Pilpres 2014.
Selain itu, meskipun target MEF tidak dapat tercapai sempurna pada akhir 2024, Fahmi beranggapan, Kementerian Pertahanan juga tengah menyiapkan skema lanjutan agar hal-hal yang belum tercapai melalui skema MEF dapat segera dilanjutkan dalam tempo singkat.
Dengan begitu, kata dia, kekhawatiran akan terjadinya kerentanan dan kelemahan pertahanan karena tidak tercapainya MEF 2024, dapat ditekan seminimal mungkin.
“Saya malah ingin mengatakan bahwa Prabowo sepertinya sudah cukup berhasil meyakinkan Jokowi untuk menjadi investor terbesar bagi posisi politiknya di 2024 melalui unjuk gagasan, kinerja dan loyalitasnya. Bahwa itu mampu menghasilkan kemenangan atau tidak, tentu ada banyak variabel lain yang mempengaruhi,” kata Fahmi.
Jadi Poin bagi Prabowo Jelang Pemilu 2024
Sementara itu, analis politik dari Universitas Telkom, Dedi Kurnia Syah menilai, wajar bila Prabowo satu suara dengan Jokowi dalam isu MEF dan pertahanan. Hal ini tidak lepas dari posisi Prabowo sebagai menteri demi menekan perbedaan persepsi sekaligus mencari efek elektoral.
“Apa yang dilakukan Prabowo tepat, karena ini diperlukan untuk meminimalisir perbedaan pendapat di kalangan publik, secara politik dukungan Prabowo juga perlu karena bagaimanapun Jokowi telah banyak mengekspresikan dukungan pada Prabowo dalam hal pencapresan,” kata Dedi, Rabu (8/3/2023).
Dedi menilai, kebutuhan politik dan profesional menguntungkan bagi Prabowo. Di satu sisi, Prabowo akan menunjukkan bahwa ia satu gerakan dengan Jokowi sebagai presiden. Hal itu akan mempengaruhi elektabilitas Prabowo karena eks Danjen Kopassus itu bisa menerima efek elektoral Jokowi.
Dedi pun menyadari bahwa aksi Prabowo memiliki motif politik, yakni pencapresan. Ia mengingatkan Jokowi adalah tokoh berpengaruh yang tengah bimbang dan seolah tak bertuan. Ia beralasan, Jokowi mulai bersebrangan dengan Megawati yang notabene Ketua Umum PDIP, tempat partai Jokowi bernaung.
“Jokowi hendak disebut bagian dari Megawati, tetapi nyatanya juga mulai berseberang, hendak disebut kelompok Ganjar juga minim peluang terusung, sehingga paling potensial adalah Prabowo, selain partai telah siap, secara ketokohan Prabowo juga miliki modal elektabilitas, mengambil hati Jokowi adalah kunci,” kata Dedi.
Dedi mengakui, pemenuhan MEF oleh Prabowo akan membawa prestasi bagi eks Pangkostrad itu. Akan tetapi, isu alutsista dan MEF adalah isu elitis yang tidak bisa sepenuhnya menjadi alat dongkrak elektabilitas untuk Pemilu 2024.
Ia menilai perlu ada materi tambahan seperti membangun narasi kepahlawanan di perbatasan, meski isu alutsista bisa digunakan untuk meningkatkan elektabilitas lantaran pencapaian belanja Kemenhan di era Prabowo tertinggi.
“Tentu saja, isu keamanan bisa menjadi alternatif, utamanya keamanan politik tanah air, Prabowo bisa memimpin penghalauan wacana penundaan pemilu dari sisi keamanan, atau isu lain yang terkait dengan itu. Alutsista bukan isu yang bergulir di kelas pemilih mayoritas,” kata Dedi.
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Abdul Aziz
