Menerka Keberlanjutan KIB usai PPP Ingin Berkoalisi dengan PDIP

tirto.id - Sejumlah elite parpol semakin intens berkomunikasi jelang Pemilu 2024. Salah satunya adalah Ketua Majelis Pertimbangan PPP, Muhammad Romahurmuziy dengan Sekjen DPP PDIP, Hasto Kristiyanto. Keduanya bertemu secara tertutup di Kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Rabu (1/3/2023).

Romi panggilan akrab Romahurmuziy mengungkap, hasil pertemuan kedua partai semakin saling mengikat satu sama lain. Ia merasa PPP layak apabila disandingkan dengan PDIP untuk menuju Pilpres 2024. Bagi Romi, bertemu elite PDIP adalah nostalgia saat Megawati Soekarnoputri menjadi presiden dan Hamzah Haz sebagai wakilnya.

“Sejarahnya ada di zaman Mega-Hamzah, kemudian berlanjut di era Ganjar [Pranowo]-[Taj] Yasin,” kata Romi dalam keterangannya pada Senin (6/3/2023).

Romi mengklaim, hubungan PPP dan PDIP sudah mendapat restu dari para sesepuh. Dia menyebut almarhum KH Maimun Zubair, sesepuh dan tokoh NU, yang meminta agar PPP bisa bersatu dalam koalisi dengan PDIP.

“Ajakan koalisi PPP oleh Mas Hasto sebenarnya sudah sejak lama. Sejak Plt Ketua Umum Mas Harso (Suharso Monoarfa). Alasannya sederhana yaitu amanat Mbah Maimun sebelum wafat ke Bu Mega untuk ikut menjaga PPP," jelasnya.

Meski baru kembali dalam kepengurusan DPP PPP, namun Romi berani mengeluarkan sejumlah pernyataan terkait nasib partainya. Romi bahkan berani mengibaratkan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang beranggotakan Partai Golkar, PAN dan PPP hanya sebagai hubungan "pacaran" tanpa status.

Dia menyebut PPP belum serius dengan KIB dan masih berkeinginan untuk membuka kemungkinan koalisi dengan partai lain.

“Lho, KIB itu kan istilah anak muda sekarang baru ‘pacaran.’ Bahkan tunangan saja belum tentu berlanjut pernikahan. Kata para pejuang cinta, sebelum janur melengkung usaha tak boleh kendor," terangnya.

Masa depan PPP di KIB yang tak pasti juga dibenarkan oleh Ketua DPP PPP, Achmad Baidowi. Pria asal Pulau Madura yang akrab disapa Awiek ini menyebut KIB belum ada kepastian.

Alasannya, koalisi resmi hanya ada saat pendaftaran KPU dalam mengusung pasangan capres-cawapres. Oleh karenanya, dia berharap, saat PDIP belum memiliki bakal capres untuk diusung, partai berlogo banteng itu bisa bergabung dengan KIB sebagai satu koalisi.

“Yang pasti itu nanti kalau sudah mendaftar ke KPU. KIB, PPP, PAN dan Golkar, sama-sama terbuka menambah partai," terangnya.

Nasib KIB Usai Pertemuan PPP dan PDIP

Walaupun Romi berharap PPP bisa menjadi satu koalisi dengan PDIP, namun tak ada keputusan mengenai bakal capres yang akan diusung. Sehingga hubungan PPP dan PDIP hanya sebatas penjajakan tanpa ada kesepakatan koalisi.

“Wah kepagian [soal capres]. Wong baru penjajakan saja kok," kata Romi saat dikonfirmasi pada Selasa (7/3/2023).

Plt Ketua Umum DPP PPP, Mardiono juga menambahkan, hasil pertemuan antara Romi dan Hasto nantinya akan ditindaklanjuti secara serius. Mardiono ingin bertemu dengan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.

“Kami masih men-arrange jadwal dengan PDIP. Rencana pertemuan PPP dengan PDIP adalah pertemuan biasa. Kami bertemu sebagaimana bertemu dengan partai politik lainnya," jelasnya.

Mardiono menegaskan, pihaknya berharap dengan suara PDIP. Namun dia berbeda pendapat dengan Romi yang menganggap KIB hanya seperti hubungan "pacaran". Baginya, KIB adalah koalisi serius dan setiap pertemuan dengan partai atau koalisi lain bukan mengatasnamakan individu partai, tapi KIB.

“Kami masih berharap bahwa KIB bisa menambah anggota, sehingga bisa menjadi KIB plus-plus," terangnya.

Partai Golkar sebagai bagian koalisi meyakini bahwa PPP masih setia dengan KIB, walaupun partai berlogo ka'bah itu kerap melakukan manuver politik. Ketua DPP Partai Golkar, Dave Laksono mengatakan, kesepakatan tiga partai dalam KIB tidak mengekang soal nama capres dan proses kesepakatan dengan partai lain di luar koalisi.

Dave menegaskan, proses Pilpres 2024 masih lama, dan sejumlah dinamika di internal KIB bukanlah hal yang perlu dipermasalahkan. Termasuk soal pertemuan PPP-PDIP dan pendapat Romi soal KIB.

“Kami masih yakin bahwa koalisi ini akan solid menuju kemenangan di 2024," tegasnya.

Di sisi lain, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, pertemuannya dengan Romi bukanlah satu-satunya yang dilakukan. Karena PDIP masih membuka pertemuan dengan koalisi lain di KIB, seperti PAN dan Golkar. Ditambah lagi dalam waktu dekat Ketua DPP PDIP, Puan Maharani mengagendakan pertemuan dengan Ketua Umum PAN dan PPP di awal Maret.

“Kita kan saling bertemu dengan PPP, apalagi kita tetangga. Tinggal ketuk pintu tetangga, kita bertemu," terangnya.

Hasto tak ingin mengusik koalisi-koalisi partai yang saat ini sudah dibangun. Oleh karenanya, dia menyebut faktor pertemuan PDIP dengan PPP bukan terletak pada kepentingan politik, namun sejarah yang sudah terukir di masa lalu.

“PDI Perjuangan bekerja sama dengan partai-partai terutama yang memiliki kesejarahan dalam membangun republik ini,” kata dia.

Mungkinkah Pertemuan PDIP-PPP Bisa Memecah KIB?

KIB tanpa PPP akan bubar di tengah jalan. Alasannya suara Golkar dan PAN tidak cukup untuk menembus ambang batas syarat presidential threshold. Oleh karenanya, pernyataan Romi yang menyebut memiliki ketertarikan dengan PDIP dan menganggap KIB bukan hubungan yang serius menjadi alarm bagi PAN dan Golkar agar merangkul PPP lebih kuat.

Walaupun Mardiono dan Dave Laksono sudah meluruskan bahwa PPP dan KIB masih solid, namun Peneliti Pusat Riset Politik - Badan Riset dan Inovasi Nasional (PRP-BRIN), Wasisto Raharjo Jati mengingatkan bahwa kemungkinan PPP berbelok ke PDIP sangatlah besar. Salah satu faktornya adalah sejarah kedua partai yang hingga kini masih terawat.

“Saya pikir alasan historis bisa menjadi faktor dimana PPP dan PDIP sendiri adalah sama-sama partai oposisi di era Orde Baru sehingga itu yang menjadi dorongan PPP mendekat PDIP," kata Wasisto.

Tidak hanya PPP yang butuh PDIP, sebaliknya, PDIP juga butuh PPP sebagai partai dengan konstituen mayoritas muslim dengan kultur ormas Nahdlatul Ulama (NU). PDIP berusaha membersihkan diri dari segala macam stigma politik identitas.

“Selain itu, PDIP bisa terbantu dengan massa pemilih PPP sehingga PDIP ini bisa merangkul pemilih muslim dan terlepas dari stigma politik identitas," jelasnya.

Meski demikian, apabila KIB solid, Wasisto memprediksi nantinya PDIP yang akan bersama Golkar, PAN dan PPP. Dibanding ketiga partai itu mengekor ke PDIP. Dalam analisanya, KIB akan solid dengan komposisi dua partai nasionalis dan dua berbasis religius.

“Kalau dilihat secara kalkulasi politik, kans lebih besar jika PDIP bisa bergabung ke KIB melalui perantara PPP,” kata Wasisto.

Selain itu, kata dia, PPP dan PDIP memiliki kesamaan yaitu ingin membangun koalisi yang besar. Bukan hanya sekadar mencukupi ambang batas presidential threshold. PPP harus bersama koalisi yang besar karena suara mereka di parlemen yang kecil.

“Bagi PPP yang notabene partai dengan perolehan kursi terkecil di parlemen, tentu membentuk winning coalition menjadi pilihan logis. Untuk bisa bertahan dalam kekuasaan pasca 2024," ungkapnya.

Adapun PDIP membutuhkan koalisi yang buncit demi proses pemilu bisa berjalan dalam satu putaran. Sehingga anggaran kampanye dan modal pemilu bisa lebih diefisiensi.

“Selain itu pula, jika berkaca pada Pemilu 2004, di mana semua parpol besar membentuk koalisi sendiri, yang ada malah justru menghasilkan pemilu putaran kedua yang berbiaya tinggi," ujarnya.