tirto.id - Kurang dari setahun jelang pemilu serentak 2024, PDIP masih belum mengumumkan nama bakal calon yang akan diusung dalam Pilpres 2024. Sebagai parpol pemenang Pemilu 2019, PDIP memang menjadi satu-satunya pemegang tiket ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold. Namun hingga saat ini belum ada kejelasan nama yang akan diusung sebagi suksesor Presiden Joko Widodo.
Apabila berkaca dari sejumlah pengalaman PDIP dalam menghadapi kontestasi politik, maju sendiri tanpa menggunakan kendaraan koalisi sudah menjadi hal biasa, terutama dalam kontestasi pilkada. Salah satunya dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Barat 2018. Saat itu, PDIP berani menjagokan Tubagus Hasanuddin dan Anton Charliyan yang notabene kader sendiri tanpa berkoalisi dengan partai lain.
Konsekuensi atas keputusan PDIP untuk maju sendirian dalam Pilgub Jabar tersebut, membuat kandidat yang diusung finis di urutan empat atau paling buncit. Bahkan, pasangan TB Hasanuddin-Anton Charliyan hanya mendapatkan suara 2.773.078 atau 12,62 persen.
Keputusan serupa juga dilakukan PDIP dalam Pilkada Sumatera Utara saat mengusung pasangan calon Djarot Saiful Hidayat dan Sihar Sitorus. PDIP tergolong berani mengusung Djarot yang bukan warga asli Sumatera Utara dan hanya berkoalisi dengan PPP.
Meski kalah dalam pilkada, tapi PDIP berhasil menguasai DPRD Sumatera Utara dengan mendudukkan wakilnya sebanyak 19 kursi dan salah seorang di antaranya menjadi ketua.
Selain dalam urusan kandidat, PDIP juga berani beda sendiri dengan parpol penghuni Senayan dalam uji materi UU Pemilu di Mahkamah Konstitusi. PDIP menghadapi 8 partai parlemen yang menolak sistem pemilu berubah dari proporsional terbuka menjadi tertutup.
Pertanyaannya, apakah di pilpres mendatang, PDIP akan mengusung konsep yang sama seperti di Pilgub Jawa Barat dan Sumatera Utara? Selain karena tiket presidential threshold sudah di tangan, PDIP juga memiliki sejumlah kader yang memiliki elektabilitas mumpuni untuk diusung, mulai dari Ganjar Pranowo, Tri Rismaharini hingga Puan Maharani.
Bukan Konsep Koalisi, tapi Gotong Royong
Sekjen DPP PDIP, Hasto Kristiyanto membantah, bila partainya memiliki rencana untuk maju sendirian dalam Pilpres 2024. Namun, Hasto tidak mengakui konsep koalisi. Dia memilih frasa gotong royong atau kerja sama politik dalam proses pengusungan bakal capres.
Hasto mengisahkan mengenai proses Pilpres 2014 saat mengusung Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Menurut dia, PDIP rela berbesar hati untuk membangun kerja sama dengan partai lain.
“Kalau kami mau ngotot-ngototan, ketika kami mengusung Jokowi dan JK, kami sendirian. Tapi buktinya kami juga membangun kerja sama dengan partai lain,” kata Hasto di Sekolah Partai PDIP pada Kamis (3/2/2023).
Saat dikonfirmasi alasan mengapa PDIP terus menunda pengumuman bakal capres dan tidak segera mengumumkan nama, Hasto beralasan partainya sedang bekerja. Menurut dia, PDIP lebih memilih kerja di bawah daripada harus segera mengumumkan nama calon tanpa disertai kerja nyata.
“Ya melihat momentum, kan ini kaitannya dengan nasib rakyat," jelasnya.
Hasto menambahkan, PDIP akan berusaha menjaga kekuatan yang ada di dalam kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin untuk Pilpres 2024. Hasto menyebut, komunikasi dengan partai pendukung pemerintahan masih terjaga dengan baik.
“Loh sekarang saja kita sudah bergabung dengan kerja sama pemerintah Pak Jokowi-Maruf Amin, kan, kita tidak hentikan itu. Komunikasi masih kita lakukan dengan baik," terangnya.
Menghitung Kans PDIP Maju Pilpres 2024 Tanpa Koalisi
Direktur Eksekutif Aljabar Strategic, Arifki Chaniago mengungkap, peluang PDIP maju sendirian di Pilpres 2024 tanpa berkoalisi dengan partai lain terbuka besar. Dalam perhitungan Arifki, PDIP tidak hanya diuntungkan sebagai pemegang tiket presidential threshold, tapi juga ideologi partai yang mengakar di masyarakat.
“Kesempatan PDIP cukup terbuka. Karena secara ideologi partai, PDIP berkemungkinan dan partai ini memiliki brand yang cukup kuat. Keuntungan ini bisa membuatnya maju sendirian," kata Arifki.
Sejumlah keuntungan ada di depan mata bila Pilpres 2024 menjadi jagoan tunggal dalam Pemilu 2024, efek ekor jas yang berpengaruh untuk pilpres hingga optimalisasi kader yang diusung.
Namun Arifki mengingatkan bahwa PDIP akan menjadi musuh bersama. Seperti saat ini, PDIP harus berlainan arah dengan 8 partai di DPR RI karena ingin mengubah sistem pemilu dari terbuka menjadi tertutup.
“Namun kerugiannya, PDIP akan menjadi musuh bersama semua partai politik," terangnya.
Selain bersiap menjadi musuh partai politik, PDIP juga harus siap menjadi musuh masyarakat dengan isu polarisasi identitas. Peneliti Pusat Riset Politik - Badan Riset dan Inovasi Nasional (PRP-BRIN), Wasisto Raharjo Jati mengungkap, apabila PDIP maju sendirian akan mudah diserang dengan isu identitas SARA (Suku, Agama, Ras Antar Golongan).
Hal itu berkaca dari kasus Pilgub Jawa Barat 2018 saat PDIP kalah. Meskipun dengan kader internal dan juga mantan Kapolda Jabar, hal itu tidak cukup kuat dalam menghadapi kombinasi populis religius di Jawa Barat.
"Kasus Pilgub Jabar 2018 menunjukkan bahwa ekses polarisasi identitas memang berdampak pada PDIP yang kemudian menjadi partai tunggal tanpa koalisi," kata Wasisto.
Wasisto mengungkapkan, apabila PDIP bersikukuh dengan metode yang sama seperti saat Pilgub Jawa Barat dan Sumatera Utara, maka kemungkinan kalah akan besar. PDIP mungkin hanya akan menjadi pemenang pemilu legislatif, tapi kalah di pilpres.
“Hal itu perlu menjadi semacam referensi penting bagi partai ini untuk melihat pengalaman dua kasus Pilgub sebelumnya untuk strategi politik di 2024," ungkapnya.
Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno menambahkan, PDIP tidak akan mungkin maju sendirian dalam proses Pilpres 2024. Menurutnya, walau kans kemenangan maju sendirian untuk mengusung capres besar bagi PDIP, namun itu membahayakan kabinet terpilih bila menang kelak. Karena capres terpilih butuh sokongan suara politik yang dibangun sejak proses pemilu.
“Tentunya PDIP butuh bantuan suara. Setidaknya PDIP mengamankan 40 persen kursi dan bisa menjadi koalisi di awal dan kemudian menjadi rekan kerja di kabinet apabila sudah terpilih," ungkapnya.
Penulis: Irfan Amin
Editor: Abdul Aziz
