Menilik Motif Munculnya Nama Prasetyo & Bobby di Formula E 2023

tirto.id - Jakarta Propertindo (Jakpro) akan menggelar kembali ajang balapan mobil listrik. Setelah berhasil menggelar Formula E perdana pada 2022, Jakpro mengumumkan Formula E tahun ini akan digelar di Jakarta Internasional E-Prix Circuit Ancol, Jakarta pada 3-4 Juni 2023.

Dalam susunan kepanitiaan kali ini, muncul hal menarik. Di susunan Steering Committee, Bambang Soesatyo selaku Ketua Ikatan Motor Indonesia (IMI) sebagai ketua. Sementara di susunan wakil, ada nama Wali Kota Medan, Bobby Nasution; Ketua DPRD DKI yang juga politikus PDIP, Prasetyo Edi Marsudi; Bendahara DPP Partai Nasdem sekaligus eks Ketua Pelaksana Formula E 2022, Ahmad Sahroni; Ricardo Gelael; Tinton Soeprapto; dan Anondo Eko.

Ketua Pelaksana atau Organizing Committee dipimpin Ananda Mikola. Sementara jabatan wakil ketua diisi Akbar Himawan Buchari yang juga Ketua BP HIPMI 2023-2025.

Ketua SC Jakarta E-Prix 2023, Bambang Soesatyo mengatakan, Jakarta E-Prix 2023 merupakan kelanjutan dari ajang sebelumnya. Karena itu, ia berharap, penyelenggaraan tahun ini yang akan berlangsung dua seri dapat terlaksana lebih baik dibandingkan 2022.

“Kita memiliki pengalaman tahun lalu yang lebih complicated dari yang akan kita gelar dalam beberapa bulan ke depan. Saya percaya dan optimis serta yakin bahwa ini dapat diselenggarakan lebih baik dari tahun lalu,” kata pria yang akrab disapa Bamsoet lewat keterangan tertulis, Rabu (1/3/2023).

Politikus Partai Golkar itu menuturkan, Jakarta E-Prix 2023 yang merupakan salah satu event internasional bergengsi, perlu mengoptimalkan pelaku usaha kecil menengah dan mikro (UMKM). Oleh karena itu, event ini juga turut melibatkan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI).

“Kita libatkan juga Himpunan Pengusaha Muda Indonesia untuk menyemarakkan event ini dan memberikan manfaat bagi ekonomi masyarakat kita,” ucapnya.

Sementara itu, Ananda Mikola mengaku, berterima kasih dan siap menjadi ketua OC Jakarta E-Prix 2023. Apalagi Ananda memiliki pengalaman menjadi salah satu panitia pada event yang sama tahun lalu.

Ia juga turut bersyukur dengan kondisi sirkuit yang tetap terjaga. Sehingga ia meyakini ajang balap mobil listrik internasional ini akan kembali terselenggara secara baik di JIEC, Ancol, Jakarta Utara.

“Tahun ini kita juga dapat kepercayaan untuk menjalankan 2 seri, seri 10 dan 11 dari 16 rangkain seri kejuaraan dunia. Pada tahun ini kita mendapatkan 2 kali balap di Sabtu dan Minggu pada 3-4 Juni 2023. Dan ini pertama kali bagi Indonesia mengadakan 2 kali event, dan kita optimis dari pengalaman dari tahun lalu, insyaallah kita bisa,” ujarnya.

Munculnya Dua Nama Kader PDIP

Munculnya nama Prasetyo Edi dan Bobby tentu menarik perhatian. Hal ini tidak lepas dari sikap Fraksi PDIP di DPRD DKI yang kerap mengkritik Formula E 2022 yang kala itu identik dengan Anies Baswedan --gubernur saat itu--. Akan tetapi, dua tokoh PDIP kini justru terlibat dalam kegiatan ini.

Analis politik dari Algoritma, Aditya Perdana menilai, penempatan kader PDIP di Formula E tidak lepas dari penunjukan Heru Budi Hartono sebagai Penjabat Gubernur Jakarta yang dekat dengan Jokowi. Selain itu, Formula E diduga dirancang untuk mencari respons kuat publik yang membawa dampak secara nasional bagi panitia.

“Memang ada rancangan demikian yang mau dilakukan, mau kemudian nanti Bobby Nasution sebagai Wali Kota Medan yang di sana itu bisa jadi agenda yang ingin dilakukan PDIP,” kata Aditya, Rabu (1/3/2023).

Aditya tidak memungkiri potensi Formula E kali ini sebagai momentum upaya mengerek elektabilitas seseorang jelang pilkada serentak 2024.

Aditya memahami, ada efek politik dari Formula E. Sebab, kata dia, ajang balap mobil listrik ini menjadi perhatian publik. Maka tak heran, kata dia, politikus PDIP mengambil ruang itu dan berani masuk meski Formula E identik dengan Anies di masa lalu.

“Dugaan saya elite politik, politisi itu memahami Formula E sebagai bagian dari kerja-kerja politik," kata Aditya.

Ia menambahkan, “Berarti memang Formula E seksi secara politik dan bisa mendapat perhatian publik, terutama mungkin buat anak muda dan orang yang suka sport dan sebagainya. Mudah mendapat attention pemilih.”

Akan tetapi, kata Aditya, hanya pihak terkait yang memahami strategi politik ini. Namun ia tidak memungkiri, ada indikasi demi kepentingan Pilkada DKI Jakarta 2024.

“Atau bisa juga begitu karena nanti dari keluarga Pak Jokowi bisa dipilih saja siapa yang mau tarung, Bobby atau Gibran [Rakabuming Raka]. Kita nggak tahu juga. Masih terbuka peluang untuk siapapun,” kata Aditya.

Sementara itu, peneliti senior dari Populi Center, Usep S. Ahyar mengatakan, wajar jika Formula E diambil oleh PDIP dan kelompok anti-Anies. Hal ini tidak lepas dari kenyataan bahwa Formula E jadi perhatian publik yang bisa dikapitalisasi secara politik.

“Apa pun, sebenarnya yang menyangkut dengan publik gitu, urusan dengan publik, baik Formula E maupun yang lain, saya kira itu bisa dikapitalisasi, bisa dimanfaatkan," kata Usep.

Usep mengatakan, hal ini bisa dilihat dari bagaimana Anies Baswedan berhasil mengkapitalisasi Formula E untuk kepentingan politik elektoral.

Karena itu, kata Usep, kader PDIP wajar mengambil Formula E karena ajang internasional ini bisa menjadi ruang mengeruk elektabilitas. Di sisi lain, upaya meraup suara dari Formula E juga untuk menekan gerak Anies.

“Ini mungkin upaya juga dari lawan politiknya untuk mempersempit gerak Anies di publik. Setiap instrumen-instrumen untuk mendekatkan [diri] dengan publik, ya sekarang sudah tidak punya lagi, sudah diambil,” kata Usep.

Anies Baswedan Justru Diuntungkan?

Hal berbeda diungkapkan analis politik dari Universitas Telkom, Dedi Kurnia Syah. Ia menilai, Anies akan mendapat angka positif karena kelompok yang dulu mengkritik gelaran Formula E justru masuk dalam kepanitiaan.

“Satu sisi ini baik bagi Anies karena Formula E diakui oleh kelompok pro Jokowi sebagai gelaran prestisius, terbukti dengan masuknya Prasetyo dan Bobby, ini menandai mereka melihat peluang popularitas dari sana, tetapi ini secara politik akan menjadi lain, tidak bisa kesuksesan politis yang diperoleh Anies bisa mereka dapatkan,” kata Dedi, Rabu (1/3/2023).

Menurut Dedi, ada beberapa keuntungan yang akan diterima Anies setelah kader PDIP masuk menjadi bagian di gelaran Formula E. Pertama, dari sisi propaganda, Anies akan semakin sulit dicari kesalahannya bila Formula E dilanjutkan dengan teknis dan model yang serupa. Jika pemerintah jauh lebih antusias dibanding sebelumnya, Anies juga akan semakin terkondisikan sebagai tokoh utama di Formula E.

“Kedua, akan menjadi cibiran bagi pendengung media sosial, ini menjadi menarik karena Anies akan tetap bertahan sebagai personal yang tetap ramai diperbincangkan,” kata Dedi.

Dedi juga menilai, Formula E akan menjadi ajang positif bagi politik keluarga Jokowi, terutama Bobby. Keterlibatan Bobby di Formula E merupakan sinyal bahwa Wali Kota Medan itu akan menjadi penerus Jokowi di Jakarta.

“Tentu ini menarik, satu sisi ada kesan Formula E dinilai buruk oleh oposisi ibu kota, hingga ada polemik sesudahnya, sisi lain PDIP mengakui imbas politik dari Formula E ini,” kata Dedi.

Ia menilai, PDIP tergolong rugi dengan masuk ke Formula E. Akan tetapi, mereka tentu berhitung secara politik.

“Dari sisi propaganda politik, tema Formula E tidak menguntungkan bagi PDIP, karena mereka terlanjur menilai buruk Formula E, tetapi dalam politik semua terjadi, termasuk inkonsistensi,” kata Dedi.

Respons Fraksi PDIP di DPRD DKI

Ketua Fraksi PDIP di DPRD DKI, Gembong Warsono menegaskan, pihaknya tidak mengubah sikap dalam Formula E. Ia menegaskan, ada dua syarat Formula E boleh digelar. Pertama, tidak menggunakan APBD. Kedua, laporan pertanggungjawaban APBD tahap pertama untuk Formula E dilaporkan.

“Sepanjang itu dilakukan, dua syarat itu dilakukan, monggo dilanjutkan. Nah, kalau kemudian tahapan berikutnya ia menggandeng orang-orang di lingkaran kekuasaan, itu kan pintar-pintarnya Jakpro saja, kan, gitu. Itu, kan, pintar-pintarnya Jakpro, tetapi menurut saya kurang etis juga,” kata Gembong, Rabu (1/3/2023).

Gembong mengatakan, upaya menggandeng Prasetyo tidak etis karena ia adalah Ketua DPRD DKI. Di sisi lain, DPRD berfungsi untuk melakukan pengawasan. Ia mendorong agar ada publikasi. PDIP pun sudah menyampaikan ke Heru selaku penjabat gubernur.

“Sudah, sudah jauh-jauh hari. Dua syarat itu, laporan pertanggung jawaban penggunaan APBD dalam FE 2022, kemudian 2023, kalau mau dilaksanakan, tidak boleh menggunakan APBD lagi. Bahasanya itu tadi, kadang-kadang, kan, nyuri-nyuri, nyuri-nyuri ditempelkan di Satpol PP, ditempelkan di kominfo, misal. Itu enggak boleh lagi,” kata Gembong.

Sementara itu, Ketua DPRD DKI, Prasetyo Edi Marsudi menyatakan, tak akan masuk dalam jajaran kepanitiaan pengawas atau steering committee musim kedua Formula E 2023.

Ia berdalih, dirinya sibuk dan akan lebih fokus pada pekerjaannya sebagai Ketua DPRD Jakarta.

"Memang saya sibuk, pekerjaan di DPRD DKI padat. Sebentar lagi kita sudah harus membahas APBD Perubahan 2023 yang harus tepat waktu," kata Prasetyo melalui keterangan tertulis, Kamis (2/3/2023).

Prasetyo menyampaikan, saat ini dirinya terus menggenjot sinergi dan koordinasi bersama Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono untuk mengakselerasi penuntasan masalah prioritas yang dihadapi di Jakarta, seperti banjir dan kemacetan.

"Selain itu, saat ini kita sedang berjuang menjaga ketahanan pangan untuk siap menghadapi ancaman resesi ekonomi, ini kan perlu kerja-kerja nyata," pungkasnya.