tirto.id - Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung kembali menjadi perhatian publik. Kali ini, sorotan terjadi akibat kereta teknis milik PT Kereta Cepat Indonesia-Cina (KCIC) yang keluar jalur saat inspeksi pada Minggu (18/12/2022).
“PT KCIC menyampaikan bahwa kejadian tersebut saat ini masih dalam investigasi pihak terkait, termasuk adanya informasi 4 tenaga kerja yang terluka,” kata Corporate Secretary KCIC, Rahadian Ratry dalam siaran pers, Minggu kemarin.
Sementara kepolisian menyatakan, kecelakaan tersebut memakan korban jiwa. Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan sudah ada 2 orang meninggal dalam insiden tersebut. 5 orang luka berat. Kini, polisi tengah memeriksa lebih lanjut soal kejadian tersebut.
“Saksi-saksi yang sudah diperiksa oleh penyidik Polda Jawa Barat, berdasar informasi yang saya dapat, kurang lebih 18 orang,” ucap Dedi.
Terbaru, Kementerian Perhubungan menyebut insiden KCIC terjadi di wilayah Cempaka Mekar, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, titik Track Laying KCJB pada ruas jalur DK 102+309 pada Minggu (18/12/2022).
Dalam rilis per 19 Desember 2022, Juru Bicara Kemenhub, Adita Irawati sebut, ada 6 korban dengan 2 orang berstatus meninggal dunia. Adita menyebut, saat ini Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) telah mengerahkan personil untuk mengidentifikasi insiden tersebut.
Sontak, kejadian tersebut menuai sorotan publik. Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKS, Suryadi Jaya Purnama mendesak agar pihak KCIC bertanggung jawab penuh atas kejadian kecelakaan tersebut.
“KCIC perlu bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan ini dan kedepannya selalu mengimplementasikan aspek Safety, Security, Health and Environment (SSHE) pada setiap aktivitas kerja agar kecelakaan kerja dapat dihindari,” tegas Suryadi, Senin (19/12/2022).
Suryadi menyindir pihak pemerintah yang sempat mengklaim kereta buatan China ini memiliki keamanan tingkat tinggi. Namun klaim kerap terbantahkan dengan seiring bertambahnya korban jiwa akibat kecelakaan saat proses pengerjaan.
“Kereta cepat buatan China ini diklaim memiliki sistem keamanan yang tinggi di antaranya Disaster Monitoring Center, Disaster Monitoring Terminal, dan lainnya. Namun kenyataannya, pada Juni 2022 lalu ada kereta cepat di China yang mengalami kecelakaan yang menewaskan 1 orang masinis dan melukai 8 orang,” kata dia.
Menurut Suryadi, ada human error atau faktor kelalaian dalam proses pengerjaan KCJB sehingga menimbulkan korban jiwa. Suryadi mengungkit anggaran yang telah membengkak menjadi US$1,449 miliar atau Rp21,74 triliun.
“Oleh karena itu kita juga mendorong agar PT KCIC benar-benar memastikan kelayakan dan keselamatan KCJB ini dengan mempertimbangkan segala aspek,” kata dia.
Deretan Masalah Proyek Kereta Cepat
Kasus di proyek KCIC membuka kembali sederet persoalan proyek kereta cepat ini. Proyek ini sebelumnya adalah kerja sama antara Indonesia-Jepang pada 2014-2015. Awalnya, proyek ini akan dijalankan Japan International Cooperation Agency (JICA) dengan relasi Jakarta-Surabaya. Namun, pemerintah mengubah skenario dengan menjadi Jakarta-Bandung.
Kala itu, Jepang bahkan melakukan studi kelayakan dengan investasi mencapai 3,5 juta dolar AS sejak 2014, bersama dengan Kementerian Perhubungan dan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (kini BRIN).
Namun, proyek ini akhirnya diambil alih China setelah menawarkan proposal lebih murah daripada proposal Jepang yang mencapai 6,2 miliar dolar AS dan jaminan pembiayaan dari Jepang dan meningkatkan tingkat komponen produk dalam negeri Indonesia. Pemerintah mengambil proposal China yang kala itu diklaim hanya menghabiskan 5,5 miliar dolar AS. China juga menjamin bahwa proyek tersebut akan bebas dari APBN.
Pemerintah menindaklanjuti kerja sama dengan pembentukan konsorsium Indonesia-China lewat pendirian KCIC. Pemerintah memasukkan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ke dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) berdasarkan Perpres Nomor 3 Tahun 2016. Kemudian pada 21 Januari 2016, proyek dimulai dengan groundbreaking oleh Presiden Jokowi di Perkebunan Mandalawangi Maswati, Cikalong Wetan, Bandung Barat, Jawa Barat.
Alih-alih selesai di 2019, proyek kereta cepat justru bermasalah. Proyek ini terlambat selesai dengan alasan pandemi COVID pada 2020. Proyek ini kemudian dilanjutkan pada pertengahan 2021 setelah pandemi mereda.
Akan tetapi, masalah masih ada seperti aksi perobohan pier pembangunan dirobohkan pihak KCIC pada 2021. Kehebohan tersebut sempat menjadi perbincangan warganet karena kerobohan menimpa ekskavator pada Desember 2021.
Kemudian, pada 2019 sempat ramai soal persinyalan kereta. Seperti dilansir Antara pada 24 September 2021, Pihak KCIC pun mengaku sudah menyelesaikan masalah persinyalan tersebut.
Selain itu, proyek kereta cepat juga melanggar komitmen awal bahwa mereka tidak akan menggunakan APBN. Pemerintah menyuntikkan Rp4,1 triliun lewat penyertaan modal negara kepada KAI untuk pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung.
Pemerintah juga harus menanggung pembengkakan biaya pembangunan kereta cepat. KAI mengajukan pembengkakan biaya mencapai 1,9 miliar dolar AS atau setara Rp28,5 triliun dengan asumsi Rp14.928 per dolar AS.
Anggaran pembangunan juga membengkak menjadi 7,9 miliar dolar AS atau setara Rp118,5 triliun. Pihak BPKP mengaku angka kelebihan biaya mencapai 1,17 miliar dolar AS sesuai hasil audit mereka. Angka ini merupakan review final dengan angka lebih kecil daripada review awal mereka yang mencapai 1,675 miliar dolar AS. KAI mengaku meminta 1,9 miliar dolar AS sebagai upaya mitigasi.
Kehadiran kereta cepat juga berpotensi mengganggu aktivitas warga. Misalnya, pemerintah berencana menghapus kereta Argo Parahyangan karena memiliki trayek yang sama dan berpotensi jadi pesaing kereta cepat.
Presiden Joko Widodo pun mengakui bahwa pembangunan kereta tersebut penuh tantangan. Akan tetapi, Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan, proyek tersebut akan terus diselesaikan dan tidak boleh mundur.
“Ini harus jadi dan tidak boleh mundur. Itu adalah tekad saya pribadi untuk menyelesaikan ini,” kata Luhut saat melaporkan hasil kerja sama bilateral Indonesia-China dalam proyek kereta kerja kepada Presiden Jokowi dan Presiden China Xi Jinping di Bali, Rabu (16/11/2022).
Meski Banyak Masalah, Jangan Sampai Bernasib Kayak Hambalang
Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai, rentetan persoalan pada proyek kereta cepat menandakan ada masalah dalam proses studi kelayakan.
“Pemerintah sudah sering diingatkan kalau proyek kereta cepat akan jadi beban APBN, karena persoalan B2B itu tidak mungkin dilakukan. Seolah proyek bisa dilakukan dengan norma rasionalitas bisnis BUMN, kan faktanya ini proyek penugasan, kalau ada risiko menular ke fiskal,” kata Bhima kepada Tirto, Selasa (20/12/2022).
Bhima menuturkan, risiko tersebut disepelekan pemerintah yang kini menimbulkan dampak-dampak seperti pembengkakan biaya pembangunan hingga kemunculan kecelakaan. Ia menilai, pemerintah masih mungkin untuk mengkaji ulang pembangunan kereta cepat agar tidak ada kerugian lebih besar hingga membebani APBN.
“Belum terlambat proyek disetop dengan peninjauan ulang dari segi keamanan dan dampak beban utang yang ditanggung negara. Lucu kalau APBN harus mensubsidi kereta cepat yang nyatanya subsidi bukan untuk kebutuhan transportasi orang miskin, tapi segmen menengah atas,” kata Bhima.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Segara Research Institute, Piter Abdullah menilai, proyek kereta cepat tidak bisa dihentikan. Ia menganalogikan seperti pembangunan rumah yang banyak masalah. Pembangunan rumah yang dibatalkan karena banyak masalah justru dinilai merugikan.
“Sekarang misalnya kereta api cepatnya nggak jadi, sudah ini rugi, nggak usah jadi. Terus yang sudah terbangun itu jadi apa? Apa duitnya pemerintah terus balik?” kata Piter kepada reporter Tirto, Selasa (20/12/2022).
Piter menilai, publik harus memisahkan permasalahan-permasalahan pembangunan dengan proyek yang sudah berjalan. Ia menilai, masalah-masalah tersebut sebaiknya diselesaikan oleh pemerintah dengan kontraktor agar pembangunan tidak bermasalah di masa depan.
Piter mengingatkan bahwa penundaan atau penghentian proyek justru akan merugikan, padahal keberadaan proyek tersebut positif untuk ekonomi Indonesia. Oleh karena itu, ia mendorong agar pemerintah menyelesaikan pembangunan dan menangani masalah agar.
Ia pun tidak ingin kereta cepat berujung atau bernasib sama seperti proyek P3SON Hambalang yang mangkrak sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
“Kalau dihentikan jadi Hambalang dia. Memangnya kita senang melihat Hambalang? Kalau (jadi) Hambalang itu yang senang musuh-musuhnya Jokowi. Terus apakah orang-orang Indonesia akan senang?” kata Piter.
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Abdul Aziz
