tirto.id - Safari politik eks Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menjadi sorotan. Ia bahkan dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI atas dugaan curi start kampanye Pemilu 2024. Meski Bawaslu menolak pelaporan tersebut, tapi Bawaslu mengimbau agar tidak ada kampanye di rumah ibadah.
Di luar masalah tersebut, safari politik Anies kerap bersanding dengan Partai Nasdem. Dinukil dari laman media sosial Nasdem, Anies bersafari di Sulawesi Selatan, Riau, dan Jayapura, Papua.
Sementara itu, PKS terekam hanya sekali bersama Anies. Kala itu, Anies bertemu dengan eks Gubernur Jawa Barat yang juga kader PKS, Ahmad Heryawan. Di sisi lain, Partai Demokrat lebih banyak mengunggah kegiatan kader serta ketua umumnya, Agus Harimurti Yudhoyono lewat akun media sosial mereka.
Aksi kampanye Anies dengan Nasdem berbuah manis bagi parpol besutan Surya Paloh itu. Elektabilitas Nasdem meningkat setelah safari politik Anies. Berdasarkan hasil survei Indopol, angka elektabilitas Nasdem naik 5,2 persen. Lembaga Survei Median juga mencatat kenaikan elektabilitas Nasdem. Berdasarkan survei Maret 2022 di angka 4,5 persen menjadi 7,4 persen berdasarkan hasil survei 9-17 November 2022.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menganggap wajar jika Nasdem kerap bersama Anies. Sebab, belum ada koalisi yang terbentuk dalam mengusung Anies sehingga Nasdem bisa membawa eks mendikbud itu berkampanye.
“Tidak dapat disebut monopoli mengingat Anies tidak miliki kaitan apa pun untuk saat ini dengan PKS, juga Demokrat dan gagalnya deklarasi bersama, itu cukup menandai mereka belum bersepakat,” kata Dedi kepada reporter Tirto, Senin (19/12/2022).
Dedi menuturkan, Demokrat dan PKS akan tetap diam sepanjang memang belum ada komitmen politik. Ia menuturkan, gagalnya deklarasi koalisi bersama yang seharusnya November lalu jelas menandai belum adanya kesepakatan politik antarmereka bertiga.
Dari aksi tersebut, Dedi melihat, permasalahan Anies tidak dibawa partai kandidat pengusung seperti PKS dan Demokrat hanya pada komitmen. Ia menilai akan menjadi keanehan bila Demokrat mempromosikan Anies sementara belum ada permulaan mereka berkoalisi.
“Untuk itu, sementara ini Demokrat memang lebih baik promosikan AHY tanpa Anies, juga gencar kegiatan Demokrat. Akan berbeda masalahnya jika Anies tetap tanpa Demokrat saat mereka sudah koalisi. Hal ini senada dengan Prabowo yang juga hanya dengan Gerindra,” kata Dedi.
Dedi menegaskan, Nasdem sudah mendeklarasikan Anies secara pribadi. Hal ini adalah sinyal bahwa pengusungan Anies belum ada koalisi. Dengan kata lain, tidak dapat disimpulkan bahwa PKS dan Demokrat harus promosikan Anies, sepanjang memang tidak ada deklarasi bersama.
“Jika demikian, PKS dan Demokrat tidak dapat disebut meninggalkan Anies, sementara bersama saja belum,” kata Dedi.
Dedi menambahkan, “Tidak ada pilihan bagi Nasdem untuk sendirian membawa Anies ke publik, dan situasi saat ini, belum tentu Nasdem akan bersama PKS atau Demokrat, bukan tidak mungkin PKB justru mengambil keputusan hengkang dari Gerindra dan usung Anies, atau kemungkinan terburuk Anies gagal diusung karena tidak adanya kecukupan ambang batas.”
Sementara itu, Direktur Eksekutif Indonesia Political Power, Ikhwan Arif tidak memungkiri safari politik Anies lebih dimonopoli Nasdem. Ia menilai hal itu wajar karena belum ada kesepakatan koalisi.
“Selama ini safari politik Anis Baswedan memang terkesan dimonopoli oleh Partai Nasdem, kondisi ini sangat wajar terjadi ketika PKS dan Nasdem belum sepakat secara resmi mendeklarasikan berkoalisi, kendalanya tidak lain adalah posisi tawar cawapres yang belum final,” kata Ikhwan kepada reporter Tirto.
Ia mengingatkan, hitungan posisi tawar cawapres belum mencapai titik sepakat. Apabila tidak mencapai kesepakatan, koalisi Nasdem-PKS-Demokrat bisa goyah dan tidak menutup kemungkinan ketika Demokrat dan PKS mendapatkan posisi tawar cawapres dari luar poros perubahan.
“Keseriusan PKS dan Demokrat menjadi titik tumpu arah koalisi perubahan, mau lanjut atau tidak tergantung posisi tawar cawapres," kata Ikhwan.
Meskipun Demokrat dan PKS cukup vokal mendukung Anies, Ikhwan menilai harus ada langkah konkret dari kedua partai ini untuk segera mendeklarasikan cawapres.
Ia tidak menutup kemungkinan Nasdem bisa saja kehabisan energi untuk menyodorkan nama Anies sendirian. Ia menuturkan, meskipun ketiganya sudah membentuk tim kecil, namun gebrakan tim kecil belum mencapai konsensus apakah mau melanjutkan koalisi bila cawapres yang dipilih dari dalam poros koalisi atau mau impor cawapres dari luar koalisi.
“Kenyataan sekarang yang masuk nominasi adalah Ahmad Heryawan dan AHY, jika belum mencapai kesepakatan seharusnya ketiga partai mendeklarasikan secara resmi terlebih dahulu sebelum membahas cawapres,” tutur Ikhwan.
Ikhwan khawatir Demokrat dan PKS bisa merapat ke koalisi lain jika belum mendapat dukungan dari Anies, apalagi bila partai mendapat tawaran kursi cawapres di poros lain. Anies yang seharusnya tidak terbebani dalam penentuan figur cawapres dan Nasdem tidak boleh memonopoli hal tersebut. Jika tidak, maka koalisi perubahan akan menghadapi tantangan dalam membentuk koalisi.
“Koalisi perubahan dihadapkan dengan ujian baru ketika PKS dan Gerindra berpotensi berkoalisi dengan catatan PKS mendapatkan jatah kursi cawapres. Kalau Anies tidak segera menentukan cawapres bisa saja koalisi kehilangan arah,” kata Ikhwan.
Di sisi lain, Ikhwan melihat poros perubahan akan memanfaatkan momentum deklarasi last minutes sekaligus mendeklarasikan cawapres pendamping Anies
“Jadi wajar saja kedua partai dinilai kurang matang mendukung Anis karena selama ini yang memonopoli Anies ya Nasdem, sebab Nasdem yang menginisiasi nama Anies ketimbang PKS dan Demokrat hanya mengikuti saja,” kata Ikhwan.
Apa Kata Nasdem dan Demokrat?
Wakil Ketua Umum DPP Partai Nasdem, Ahmad Ali menilai wajar bila Nasdem memonopoli Anies. Ia beralasan, Nasdem sudah mendeklarasikan Anies sehingga tidak ada masalah.
“Sekarang Nasdem itu berkewajiban mensosialisasikan Anies karena, kan, sudah mendeklarasikan, menunggu yang lain-lain untuk mendeklarasikan itu," kata Ali kepada Tirto, Senin (19/12/2022).
Ali mengingatkan Nasdem adalah satu-satunya partai yang mendeklarasikan Anies sebagai bakal capres mereka. Nasdem belum bisa mengajak partai lain untuk mendapatkan efek elektoral Anies jika belum mendeklarasikan Anies.
Ali mengatakan, Nasdem mengajak partai calon koalisi seperti Demokrat dan PKS. Kini, mereka menunggu kedua partai lain itu untuk mendeklarasikan sehingga koalisi bisa segera terbentuk dan konsolidasi bersama-sama.
Ali mengaku kini Nasdem menunggu kedua partai untuk mendeklarasikan dukungan kepada Anies. Ia menyerahkan semua pada kedua partai yang kini belum kunjung deklarasi.
“Sudah kalau itu tanya timnya saja, sama PKS, sama Demokrat," kata Ali.
Wasekjen DPP Partai Nasdem, Hermawi Tasmlim menegaskan, koalisi yang mereka bangun dengan Demokrat dan PKS berdasarkan prinsip saling memahami, menghormati dan kesederajatan sesama partai. Ia yakin koalisi akan terus berjalan.
“Jadi tidak ada kekawatiran akan terjadi hal-hal yang disharmonis antarsesama partai koalisi,” kata Taslim pada Senin kemarin.
Taslim mengatakan, deklarasi yang sudah Nasdem lakukan pada 3 Oktober 2020 sudah berdasarkan restu dan koordinasi dengan PKS dan Demokrat. “Pengertian dan pemahaman di antara kami terus menerus kami pupuk, termasuk kami saling update setelah perjalanan demi perjalanan,” kata dia.
“Satu hal yang patut dicatat, meskipun PD dan PKS belum deklarasi dalam setiap kunjungan Anies ke daerah, selalu ada sesi pertemuan khusus Anies dengan partai-partai koalisi. Ini terjadi di semua tempat, terakhir terjadi di Jayapura, saya sendiri ikut hadir dalam sebuah gala dinner di antara tokoh-tokih partai koalisi,” kata Taslim.
Sementara itu, Juru Bicara DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra menegaskan bahwa penentuan capres-cawapres ada di tangan majelis tinggi partai atau MTP. Demokrat, kata Herzaky, belum menentukan capres dan cawapres yang didukung partai berlambang mercy itu.
“Saat ini, MTP belum memutuskan siapa capres dan cawapres yang didukung oleh Demokrat. Yang ada baru upaya membangun koalisi yang dipimpin oleh Ketum AHY," kata Herzaky, Senin (19/12/2022).
Herzaky tidak memungkiri bahwa pihaknya pembangunan koalisi membahas kriteria capres-cawapres. Ia juga tidak memungkiri nama Anies dan AHY masuk dalam kriteria yang diusulkan ke MTP.
“Tapi, belum ada keputusan resmi di internal Demokrat siapa capres yang akan diusung. Yang ada baru kesepakatan di rapimnas yang meminta Ketum AHY ikut dalam kontestasi Pilpres 2024," kata Herzaky.
Selain itu, kata dia, elektabilitas Demokrat selama ini terus meningkat drastis di era kepemimpinan AHY. Herzaky mengatakan, kenaikan elektabilitas terjadi berkat konsistensi kader mengikuti arahan AHY untuk terus bantu rakyat yang kesusahan, dengarkan aspirasi dan harapan rakyat, serta menyuarakan ketidakpuasan rakyat atas kebijakan-kebijakan pemerintah yang dirasa tidak adil atau tidak berpihak kepada rakyat kecil, baik di ruang publik maupun di parlemen.
Ia mengutip data survei Litbang Kompas bahwa Demokrat 4,7 persen di Oktober 2019. Lalu, sejak era AHY konsisten meningkat hingga mencapai 14 persen pada Oktober 2022. “Jadi, karena kerja nyata kader kami sendiri di bawah, kepemimpinan Ketum AHY yang diapresiasi publik. Bukan karena tokoh di luar partai,” kata Herzaky.
“Kalau ke depan kami mengusung capres atau cawapres dari luar Partai Demokrat, dan ternyata bisa memberikan tambahan elektabilitas untuk Demokrat, itu kami anggap bonus saja,” tutur Herzaky.
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Abdul Aziz
