tirto.id - Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan, Ujang Komarudin, mengklaim bahwa Pemerintah Republik Indonesia berhasil menggelar Pilpres dan Pileg pada Februari 2024. Parameternya adalah tingkat partisipasi pemilih yang mencapai 82 persen.
Ujang menyebut hal itu sebagai prestasi karena digelar pada tahun yang sama dengan pilkada serentak.
“Ini merupakan milestone tersendiri bagi rakyat Indonesia. Bahkan, para pemimpin dunia memuji pemilu di Indonesia. Begitu masif, namun partisipasi tetap tinggi. The envy of the world, istilahnya. Dunia jadi terkesima,” kata Ujang dalam keterangan pers, Jumat (27/12/2024).
Ujang juga mengklaim bahwa angka partisipasi pemilih itu termasuk yang terbesar di dunia. Oleh karena itu, dia menyebut Indonesia semakin matang dalam berdemokrasi.
"Kita adalah negara demokrasi terbesar ketiga di dunia. Tapi, untuk urusan pilkada serentak, Indonesia bisa dikatakan salah satu negara yang berhasil menggelar pemilihan kepala daerah secara bersamaan. Itu artinya demokrasi kita semakin matang," kata Ujang.
Lebih lanjut, Ujang membeberkan bahwa perolehan suara Presiden Prabowo Subianto dalam Pilpres lalu melampaui rekor-rekor dari berbagai negara. Prabowo tercatat memperoleh 96,2 juta suara. Perolehan itu lebih tinggi dibandingkan Joe Biden dari Amerika Serikat yang meraih 81,3 juta suara pada 2020.
Perolehan suara Prabowo juga melampaui suara Presiden Indonesia 2004-2014, Susilo Bambang Yudhoyono (73,8 juta suara pada 2009); Donald Trump dari AS (77,2 juta suara pada 2024), Vladimir Putin dari Rusia (76,3 juta suara pada 2024), dan Lula da Silva dari Brasil (60,3 juta suara pada 2022).
“Pilkada Serentak yang baru kita lewati, mencatat partisipasi pemilih sebanyak 71 persen. Angka ini masih lebih baik dibandingkan tingkat partisipasi pemilih di Pemilu Amerika Serikat yang hanya 66,9 persen. Padahal, Amerika Serikat sudah menyelenggarakan pemilu sejak tahun 1789,” katanya.
Meski demikian, Ujang menyebut bahwa pemerintah masih memiliki sejumlah pekerjaan rumah terkait pemilu. Secara teknis, menurut Ujang, memang tidak mudah menyelenggarakan pemilu hingga menjangkau pelosok Tanah Air.
Tercatat ada 435.089 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di seluruh Indonesia. Setiap TPS mempekerjakan tujuh orang Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Itu artinya, ada lebih dari 5 juta petugas KPPS di seluruh Indonesia.
Itu belum termasuk anggota KPPS di TPS-TPS luar negeri yang jumlahnya lebih dari 12 ribu orang di 128 negara.
Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan, target anggaran Pilkada 2024 yang tertuang dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sebesar Rp37,52 triliun. KPU dan Bawaslu masing-masing menerima total Rp28,22 triliun dan Rp8,39 triliun dari daerah-daerah yang sudah mampu membayar Pilkada 2024.
“Tahun 2024 telah sukses menguji integritas lembaga demokrasi Indonesia. Dengan lebih dari 200 juta pemilih terdaftar, termasuk generasi muda yang paham teknologi dan semakin banyak perempuan terpilih menjadi pemimpin politik. Pemilu 2024 menjadi indikator matangnya demokrasi Indonesia,” kata Ujang.
Penulis: Irfan Amin
Editor: Fadrik Aziz Firdausi
