Indeks Pemilu

Komisi II DPR RI, membantah hendak mengganti komisioner DKPP usai melakukan rapat evaluasi secara tertutup, Selasa (11/2/2025).

Saat ini memang waktu yang tepat untuk melakukan perbaikan atas Undang-Undang Politik dan Kepemiluan yang ada. Apa urgensinya?

Rekayasa demokrasi bisa merepresentasi kepentingan negara (Incumbent Democracy) ataupun kepentingan rakyat (Critical Democracy). Bagaimana menjembataninya?

AI bisa memperbaiki ragam aspek proses pemilu, dari pemantauan suara hingga memperkuat partisipasi masyarakat.

Penggunaan teknologi digital termasuk bantuan AI dalam Pemilu diatur oleh MK. Apa saja batasan yang harus diketahui?

Belajar dari aksi Peringatan Darurat RUU Pilkada pada Agustus 2024, putusan MK soal penghapusan presidential threshold 20 persen juga harus dikawal.

Pengaturan mekanisme kerja sama partai tanpa menghilangkan hak partai mencalonkan kandidat membuat kandidat terpilih tetap punya dukungan di parlemen.

Sejumlah partai ada yang menyambut baik putusan MK, tetapi ada pula yang kaget hingga menekankan status pasal sebagai open legal policy.

Aduan terbanyak berkaitan dengan kepemiluan dengan 201 aduan yang terdiri atas isu netralitas ASN, politik uang, SARA dan bansos untuk kepentingan politik.

Persentase partisipasi pemilih di Indonesia disebut termasuk yang terbesar di dunia.

Mahfud juga menegaskan bahwa dia sepakat untuk evaluasi pelaksanaan pilkada, tetapi tidak sepakat dalam pemilihan kepala daerah oleh DPRD.

PDIP meminta Prabowo mengkaji gagasan pemilihan cakada lewat DPRD karena demokrasi ada yang harus dibayar sementara PKS menawarkan pelaksanaan pemilihan.

Menkum Supratman menilai pemilu demokratis tidak jarus pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung.

Simak penjelasan lengkap tentang logistik Pilkada 2024, jenis-jenisnya, dan aturan pendistribusiannya untuk mendukung proses pemilu yang transparan.

Pelaksanaan pemisahan waktu pemilu perlu dikaji secara ilmiah oleh pembentuk undang-undang agar tidak melahirkan persoalan baru.

Usulan pemisahan waktu penyelenggaraan pilkada dan pemilu nasional terus bergulir. Kali ini anggota DPR turun merespons. 

Menurut Rifqinizamy, revisi ini bertujuan agar sistem pemilu di Indonesia memiliki kepastian hukum.

Kehadiran pemilu yang kompetitif merupakan identifikasi sebuah negara bangsa kontemporer dapat disebut memiliki sistem politik yang demokratis.

Nuzula Anggraini membandingkan pemilu di era Orde Baru yang hanya mengacu pada satu regulasi dari 1971 hingga 1997.

Menurut Poengky, pemerintahan baru di pusat maupun daerah biasanya rawan kebocoran anggaran lantaran belum paham pengelolaannya.