Indeks Pemilu

Periksa Fakta
Jumat, 3 Juli

Keliru, Ketua BEM Seluruh Indonesia Tolak PSI & Jokowi di Daerah

Tidak ditemukan media yang menulis artikel tersebut dan Ketua BEM tidak pernah menyerukan hal tersebut pada aksi demo manapun.
News Plus
Kamis, 2 Juli

Jokowi Safari untuk PSI: Kampanye atau Political Branding?

Safari politik Jokowi bersama PSI di Lampung memicu perdebatan karena dituding PDIP sebagai aksi curi start kampanye Pemilu 2029. Benarkah demikian?
Politik
Minggu, 28 Jun

Jokowi soal Target PSI di Pemilu 2029: Tak Sekadar Lolos Senayan

Jokowi menegaskan target yang dibidik PSI jauh melampaui sekadar memperoleh kursi di Senayan.
Politik
Rabu, 24 Jun

Desain Pemilu Dinilai Belum Jamin Hak Politik Masyarakat Adat

Menurut AMAN, desain pemilu seharusnya mampu beradaptasi dengan kompleksitas yang dimiliki masyarakat adat.
Politik
Senin, 15 Jun

Tahapan Pemilu 2029 Dimulai Tahun Depan, KPU Siapkan Rp1,4 T

Besaran anggaran Rp1,4 triliun tersebut dicantumkan di dalam pagu indikatif KPU tahun 2027.
News Plus
Jumat, 29 Mei

Menanti Keseriusan Parpol Penuhi Kuota Caleg Perempuan

Putusan MK ini diharapkan mampu menutup celah hukum yang sebelumnya membuat kuota perempuan hanya bersifat formalitas.
Hukum
Selasa, 26 Mei

KPK Usut Dugaan Staf Outsourcing Dipaksa Pilih Fadia di Pilkada

KPK akan menjadikan strategi pemilu dalam kasus Fadia sebagai upaya pencegahan korupsi di sektor partai politik apabila modus tersebut terbukti.
News Plus
Senin, 18 Mei

Siasat Parpol Besar Jegal Lawan Pakai Ambang Batas Masuk Senayan

Dorongan menaikkan angka parliamentary threshold lebih dari 4 persen memunculkan kesan adanya kartelisasi politik.
Politik
Sabtu, 2 Mei

Mega Tolak Wacana Pemilu Tak Langsung: RI Bukan Milik Seseorang

Megawati menyinggung Pemilu 1955 bisa berjalan secara langsung dan tidak memakan biaya besar padahal alasannya biaya politik mahal.
Politik
Selasa, 21 Apr

DKPP Terima Banyak Aduan Pelanggaran Tak Terkait Pemilu

Pelanggaran ini akibat penyelenggara pemilu tidak profesional menjalankan tugasnya.
Hukum
Jumat, 17 Apr

MK Tolak Gugatan Larangan Keluarga Presiden Maju Capres-Cawapres

MK menilai pemohon ragu menentukan ingin mempertahankan isi Pasal 169 UU Pemilu atau menyisipkan frasa larangan hubungan keluarga pada presiden-wapres. 
Politik
Kamis, 9 Apr

Bidik Penambahan Kursi di 2029, Golkar Bakal Lakukan Bedah Dapil

Golkar memastikan evaluasi terhadap kader tetap dilakukan, dan seluruh dinamika politik akan terus dimonitor dan dievaluasi.
Politik
Jumat, 3 Apr

Pemimpin Junta Militer Myanmar Terpilih Jadi Presiden

Min Aung Hlaing menjadi presiden Myanmar baru dari junta militer. Setelah pengangkatannya, ia segera merombak jabatan di kemiliteran Myanmar.
Politik
Jumat, 13 Feb

Bahlil Wajibkan Kader Golkar yang Mau Kursi Menteri Ikut Nyaleg

Bahli Lahadalia menyinggung sejumlah kader yang hanya mau menjadi menteri, namun tak ingin ikut berkiprah dalam Pileg.
Politik
Kamis, 12 Feb

Sekjen Golkar: Bahlil Maju Nyaleg dari Papua di Pemilu 2029

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar, Muhammad Sarmuji, menyebut Bahlil memilih dapil Papua, yang merupakan tempat kelahirannya.
Hukum
Selasa, 3 Feb

Pakar Usul Hindari Sistem e-Voting Karena Rawan Peretasan

Di tengah pembahasan RUU Pemilu, pakar menyoroti risiko besar e-voting. Integritas pemilu bisa rusak kalau ancaman peretasan tak teratasi.
Politik
Senin, 2 Feb

Prabowo: Kalau Tidak Suka Sama Saya, Silakan 2029 Bertarung!

Presiden Prabowo mengatakan adanya upaya-upaya dari pihak yang tidak menyukainya, yang dia anggap berpotensi merusak persatuan bangsa.
Politik
Jumat, 30 Jan

ASEAN Belum Mengakui Hasil Pemilu Myanmar, Apa Alasannya?

Negara-negara anggota ASEAN belum mengakui hasil pemilu Myanmar yang baru saja berlangsung. Simak alasannya berikut ini.
Politik
Selasa, 20 Jan

Ambang Batas Parlemen Masih Bisa Turun Jadi 3,5% di Pemilu 2029

Arya menilai ambang batas parlemen terlalu rendah bisa memunculkan multipartai di DPR, sementara terlalu tinggi berisiko menurunkan tingkat keterwakilan.
Politik
Senin, 19 Jan

Istana Sebut Usulan PDIP soal E-Voting di Pemilu Layak Dikaji

Pemerintah ingin mengkaji sistem e-voting secara komprehensif yang disesuiakan dengan karakter dan budaya bangsa Indonesia.