Indeks Pemilu

Prabowo mendorong ASEAN untuk memastikan prinsip-prinsip demokrasi dan transparansi dijunjung tinggi di Myanmar.

DKPP menilai mereka telah melanggar kode etik penyelenggara pemilu terkait pengadaan sewa private jet.

Sejumlah dokumen capres-cawapres, seperti ijazah, akan dirahasaikan KPU. Namun terdapat pengecualian untuk melihat datanya. Cek aturan terbaru KPU.

Keputusan KPU Nomor 731 Tahun 2025 menggegerkan warganet X/Twitter karena seakan menyembunyikan dokumen capres-cawapres dari publik. Simak isi dan poinnya.

Dalam UU Pemilu, tidak ada ketentuan yang mengatur soal masyarakat sipil di luar peserta ataupun penyelenggara pemilu yang hendak menggugat proses pemilu.

Puan Maharani, mengakui bahwa sistem demokrasi di Indonesia tak sepenuhnya ditentukan oleh rakyat.

Mekanisme ini dinilai penting untuk meminimalisir konflik kepentingan dan politisasi dalam proses rekrutmen.

Tapi, masih ada sejumlah tantangan yang harus diatasi, dari aspek regulasi hingga kapasitas penyelenggaraan pemilu.

Saat merespons polemik putusan MK terkait pemisahan pemilu nasional dan daerah, Jimly Asshiddique juga singgung putusan Hasto dan Tom Lembong.

Sufmi Dasco Ahmad menyatakan setiap partai politik tengah menyimulasikan sistem pemilu dan pilkada.

Hinca mengatakan, Partai Demokrat menolak gagasan yang pernah muncul dan disetujui di DPR pada era Presiden SBY dengan menerbitkan Perppu.

Menurutnya keserentakan pemilu membuat penyusunan APBD lebih mudah dilakukan, untuk menentukan kesamaan tujuan.

Bahtra mengatakan, usulan pilkada lewat DPRD tidak hanya diusulkan dari kegelisahan publik, melainkan elite politik, termasuk Presiden Prabowo.

Bahtra mengklaim UUD 1945 tidak memberi penjelasan secara rinci bahwa pemilu harus dilaksanakan secara langsung, melainkan pemilu dilaksanakan demokratis.

Ketua DPR RI, Puan Maharani mengatakan, surat itu akan segera ditindaklanjuti pimpinan DPR sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

DPR mengeklaim hingga saat ini pihaknya belum menerima penugasan resmi dari pimpinan DPR untuk membahas RUU tersebut.

MK juga berdalil bahwa putusan nomor 135 tahun 2025 tidak melanggar Pasal 22 E UUD 1945 yang menginstruksikan Pemilu dilaksanakan 5 tahun sekali.

Puan mengklaim seluruh partai politik (parpol) di DPR menyepakati bahwa penyelenggaraan pemilu dilaksanakan 5 tahun sekali.

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) telah menyidangkan sebanyak 1.809 penyelenggara pemilu selama 2 tahun terakhir.

Sebelum diterapkan secara nasional, teknologi e-voting harus melewati uji coba yang panjang dan bertahap.