Indeks Pemilu

Arya menilai ambang batas parlemen terlalu rendah bisa memunculkan multipartai di DPR, sementara terlalu tinggi berisiko menurunkan tingkat keterwakilan.

Pemerintah ingin mengkaji sistem e-voting secara komprehensif yang disesuiakan dengan karakter dan budaya bangsa Indonesia.

Rofiq mengatakan, instruksi penanaman pohon ini dikemas sebagai bagian dari perjuangan untuk kedaulatan dan keadilan ekologi.

Menurut Rofiq, kepemimpinan Prabowo dinilai keras dan tegas dalam memerangi korupsi sehingga menjadi modal penting dalam memimpin Indonesia.

MK menyatakan sepanjang 2025 institusinya menghadapi dinamika dan tantangan yang tinggi seiring meningkatnya intensitas penanganan perkara.

Dari 10 rekomendasi yang disusun hasil rapimnas Golkar, salah satunya adalah rekomendasi Pilkada melalui DPRD dan koalisi permanen.

Prabowo mengatakan pemilihan kepala daerah secara langsung oleh masyarakat terbilang membutuhkan biaya besar.

Narasi yang beredar di media sosial tidak bedasar dan merupakan isu hoaks yang telah muncul dalam beberapa bulan terakhir.

Prabowo mendorong ASEAN untuk memastikan prinsip-prinsip demokrasi dan transparansi dijunjung tinggi di Myanmar.

DKPP menilai mereka telah melanggar kode etik penyelenggara pemilu terkait pengadaan sewa private jet.

Sejumlah dokumen capres-cawapres, seperti ijazah, akan dirahasaikan KPU. Namun terdapat pengecualian untuk melihat datanya. Cek aturan terbaru KPU.

Keputusan KPU Nomor 731 Tahun 2025 menggegerkan warganet X/Twitter karena seakan menyembunyikan dokumen capres-cawapres dari publik. Simak isi dan poinnya.

Dalam UU Pemilu, tidak ada ketentuan yang mengatur soal masyarakat sipil di luar peserta ataupun penyelenggara pemilu yang hendak menggugat proses pemilu.

Puan Maharani, mengakui bahwa sistem demokrasi di Indonesia tak sepenuhnya ditentukan oleh rakyat.

Mekanisme ini dinilai penting untuk meminimalisir konflik kepentingan dan politisasi dalam proses rekrutmen.

Tapi, masih ada sejumlah tantangan yang harus diatasi, dari aspek regulasi hingga kapasitas penyelenggaraan pemilu.

Saat merespons polemik putusan MK terkait pemisahan pemilu nasional dan daerah, Jimly Asshiddique juga singgung putusan Hasto dan Tom Lembong.

Sufmi Dasco Ahmad menyatakan setiap partai politik tengah menyimulasikan sistem pemilu dan pilkada.

Hinca mengatakan, Partai Demokrat menolak gagasan yang pernah muncul dan disetujui di DPR pada era Presiden SBY dengan menerbitkan Perppu.

Menurutnya keserentakan pemilu membuat penyusunan APBD lebih mudah dilakukan, untuk menentukan kesamaan tujuan.