Indeks Pemilu

Bagja menilai, anggaran Pemilu bisa berubah menjadi lebih besar setelah Mahkamah Konstitusi memisahkan pelaksanaan pemilu nasional dan pemilu daerah.

Partai politik tolak putusan MK soal pemisahan Pemilu. Pakar hukum tegaskan tafsir konstitusi bukan wewenang MPR, tapi MK.

Mahfud MD menilai Mahkamah Konstitusi (MK) terlalu masuk ke ranah kebijakan hukum terbuka dalam putusan pemisahan pemilu.

Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, menegaskan tidak akan ada revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi (UU MK) usai adanya putusan pemisahan pemilu.

Pakar HTN, Feri Amsari, menegaskan hanya MK yang berhak menafsirkan secara konstitusional terkait putusan pemisahan waktu pemilu nasional dan daerah.

Nasdem menilai, putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/ 2024 tersebut memicu adanya dead lock constitutional, atau overlap atau tumpang tindih.

Bagi Anggota Komisi II DPR, Wahyudin Noor Aly, pemisahan pemilu bertentangan dengan prinsip pemilihan lima tahunan.

Anggota DPR RI Dari Fraksi PKB mengusulkan agar pemerintah dan DPR melakukan amandemen terbatas terhadap seluruh produk undang-undang kepemiluan.

Keputusan MK memisahkan pemilu nasional dan daerah diyakini akan membawa dampak baru. Simak selengkapnya.

Wakil Ketua Badan Legislasi, Ahmad Doli Kurnia, mengkritik putusan MK terkait pemisahan pemilu nasional dan daerah.

Yusril mengingatkan akan ada persoalan konstitusional, jika masa jabatan presiden-wakil presiden diperpanjang.

Pemerintah akan membentuk tim untuk menganalisis putusan Mahkamah Konstitusi yang memisahkan pemilu nasional dan daerah.

Ketua KPU, Muhammad Afifuddin, menyambut baik putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah pada 2029.

Rifqinizamy menilai bahwa penormaan MK tersebut berpotensi memberi tafsir atau bahkan melanggar konstitusi.

Pemisahan pemilu ini diharapkan akan memudahkan pemilih dan mendorong lahirnya perilaku pemilihan rasional.

Kemendagri akan membahas dampak putusan MK terhadap regulasi yang ada, termasuk UU Pemilu, UU Pilkada, dan UU Pemerintahan Daerah.

Putusan MK berpeluang besar dapat memperbaiki kualitas demokrasi elektoral di Indonesia. namun juga diikuti sederet tantangan. Apa saja?

MK menilai pemilih mengalami kejenuhan karena pemilih harus mencoblos dan menentukan banyak calon dalam pelaksanaan sistem pemilu 5 kotak saat ini.

KPK mengusulkan dana besar untuk parpol dari APBN untuk mencegah praktik korupsi akibat modal besar yang harus disiapkan partai menghadapi pemilu.

Sistem campuran, menurut Titi Anggraini bisa jadi jalan tengah polemik antara pemilu terbuka atau tertutup.