Indeks Pemilu

Bahtra mengatakan, usulan pilkada lewat DPRD tidak hanya diusulkan dari kegelisahan publik, melainkan elite politik, termasuk Presiden Prabowo.

Bahtra mengklaim UUD 1945 tidak memberi penjelasan secara rinci bahwa pemilu harus dilaksanakan secara langsung, melainkan pemilu dilaksanakan demokratis.

Ketua DPR RI, Puan Maharani mengatakan, surat itu akan segera ditindaklanjuti pimpinan DPR sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

DPR mengeklaim hingga saat ini pihaknya belum menerima penugasan resmi dari pimpinan DPR untuk membahas RUU tersebut.

MK juga berdalil bahwa putusan nomor 135 tahun 2025 tidak melanggar Pasal 22 E UUD 1945 yang menginstruksikan Pemilu dilaksanakan 5 tahun sekali.

Puan mengklaim seluruh partai politik (parpol) di DPR menyepakati bahwa penyelenggaraan pemilu dilaksanakan 5 tahun sekali.

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) telah menyidangkan sebanyak 1.809 penyelenggara pemilu selama 2 tahun terakhir.

Sebelum diterapkan secara nasional, teknologi e-voting harus melewati uji coba yang panjang dan bertahap.

Bagja menilai, anggaran Pemilu bisa berubah menjadi lebih besar setelah Mahkamah Konstitusi memisahkan pelaksanaan pemilu nasional dan pemilu daerah.

Partai politik tolak putusan MK soal pemisahan Pemilu. Pakar hukum tegaskan tafsir konstitusi bukan wewenang MPR, tapi MK.

Mahfud MD menilai Mahkamah Konstitusi (MK) terlalu masuk ke ranah kebijakan hukum terbuka dalam putusan pemisahan pemilu.

Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, menegaskan tidak akan ada revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi (UU MK) usai adanya putusan pemisahan pemilu.

Pakar HTN, Feri Amsari, menegaskan hanya MK yang berhak menafsirkan secara konstitusional terkait putusan pemisahan waktu pemilu nasional dan daerah.

Nasdem menilai, putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/ 2024 tersebut memicu adanya dead lock constitutional, atau overlap atau tumpang tindih.

Bagi Anggota Komisi II DPR, Wahyudin Noor Aly, pemisahan pemilu bertentangan dengan prinsip pemilihan lima tahunan.

Anggota DPR RI Dari Fraksi PKB mengusulkan agar pemerintah dan DPR melakukan amandemen terbatas terhadap seluruh produk undang-undang kepemiluan.

Keputusan MK memisahkan pemilu nasional dan daerah diyakini akan membawa dampak baru. Simak selengkapnya.

Wakil Ketua Badan Legislasi, Ahmad Doli Kurnia, mengkritik putusan MK terkait pemisahan pemilu nasional dan daerah.

Yusril mengingatkan akan ada persoalan konstitusional, jika masa jabatan presiden-wakil presiden diperpanjang.

Pemerintah akan membentuk tim untuk menganalisis putusan Mahkamah Konstitusi yang memisahkan pemilu nasional dan daerah.