ASEAN Belum Mengakui Hasil Pemilu Myanmar, Apa Alasannya?

tirto.id - ASEAN belum mengakui hasil pemilu Myanmar yang berlangsung bertahan sejak Desember 2025 hingga 25 Januari 2026 lalu. Hasil pemilu itu diklaim telah dimenangkan oleh partai yang didukung militer. Proses terkait jalannya pemilu disebut jadi alasan keputusan ASEAN itu.

Keputusan untuk tidak mengakui hasil pemilu Myanmar itu telah dikonfirmasi oleh Menteri Luar Negeri Filipina Theresa Lazaro. Filipina kini menjadi ketua tahunan ASEAN.

"Belum ada konsensus untuk mendukung pemilu ini," kata Theresa Lazaro dalam konferensi pers pada Kamis (29/1/2026), dikutip dari The Straits Times.

Menurut Lazaro, negara-negara anggota ASEAN kini "sedang meneliti hasil pemilu". Oleh karenanya, keputusan untuk mengakui atau tidaknya hasil pemilu Myanmar bisa berubah di masa depan.

Alasan ASEAN Belum Menerima Hasil Pemilu Myanmar

Seturut Reuters, langkah penyelenggaraan pemilu Myanmar merupakan salah satu faktor utama penolakan hasilnya oleh ASEAN. Para analis menyebut bahwa pemilu itu tidak bebas dan tidak adil, serta hanya jadi upaya melegitimasi pemerintahan militer.

Sejak militer Myanmar melakukan kudeta atas pemerintahan Aung San Suu Kyi yang terpilih secara demokratis, negara tersebut dilanda perang saudara berkepanjangan. Seluruh 11 anggota ASEAN hingga kini masih tak mengakui kudeta pemerintahan yang terjadi pada 2022 itu.

Empat tahun berselang setelah kudeta, pemerintahan yang dikuasai militer melangsungkan pemilu bertahap. Pelaksanaannya pada 28 Desember 2025 dan 11 serta 25 Januari 2026.

Pelaksanaan pemilu di Myanmar banyak dikritik karena mengecualikan partisipasi partai-partai oposisi utama. Kelompok hak asasi manusia dan para aktivis politik menyebut pemilu itu sekadar jadi alat untuk melegitimasi kekuasaan militer.

Hasil akhir pemilu Myanmar diproyeksikan keluar pada pekan ini. Namun pada Senin (26/1) lalu, Partai Persatuan Solidaritas dan Pembangunan (USDP) yang didukung militer telah mengklaim kemenangan.

"Kami berada dalam posisi untuk membentuk pemerintahan baru. Karena kami menang dalam pemilu, kami akan terus maju," tutur seorang pejabat senior USDP yang dikutip kantor berita AFP.

Pihak militer sebelumnya juga telah mengumumkan bahwa parlemen Myanmar akan mulai bersidang pada Maret terkait pemerintahan baru. Militer juga menyatakan bahwa pemerintahan baru akan mulai bertugas pada April mendatang.

Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan, dalam unggahan di Facebook, menyatakan bahwa situasi Myanmar akan dianggap positif jika semua pihak telah menghentikan permusuhan, mengedepankan dialog inklusif, dan mengutamakan partisipasi semua pemangku kepentingan.

Jika prinsip-prinsip itu belum muncul dalam dinamika politik Myanmar, maka legitimasi pemerintahan Myanmar masih dipertanyakan.

"Prasyarat ini diperlukan agar pemerintah yang memiliki legitimasi dan dukungan rakyat dapat muncul," kata Balakrishnan.

Myanmar sendiri kini telah mendapatkan sanksi dari ASEAN. Seharusnya negara seribu pagoda itu kini menjabat ketua tahunan ASEAN. Hanya saja, perang saudara yang berkecamuk membuat posisi tersebut dilimpahkan kepada Filipina.

Selain menunda giliran Myanmar jadi negara ketua tahunan, ASEAN juga telah menurunkan status Myanmar jadi wakil non-politik di KTT ASEAN dan pertemuan para menteri. Sanksi ini membuat para pemimpin junta militer Myanmar tak diperbolehkan ikut agenda diplomasi ASEAN.