Indeks Pemilu

Ketua KPU, Muhammad Afifuddin, menyambut baik putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah pada 2029.

Rifqinizamy menilai bahwa penormaan MK tersebut berpotensi memberi tafsir atau bahkan melanggar konstitusi.

Pemisahan pemilu ini diharapkan akan memudahkan pemilih dan mendorong lahirnya perilaku pemilihan rasional.

Kemendagri akan membahas dampak putusan MK terhadap regulasi yang ada, termasuk UU Pemilu, UU Pilkada, dan UU Pemerintahan Daerah.

Putusan MK berpeluang besar dapat memperbaiki kualitas demokrasi elektoral di Indonesia. namun juga diikuti sederet tantangan. Apa saja?

MK menilai pemilih mengalami kejenuhan karena pemilih harus mencoblos dan menentukan banyak calon dalam pelaksanaan sistem pemilu 5 kotak saat ini.

KPK mengusulkan dana besar untuk parpol dari APBN untuk mencegah praktik korupsi akibat modal besar yang harus disiapkan partai menghadapi pemilu.

Sistem campuran, menurut Titi Anggraini bisa jadi jalan tengah polemik antara pemilu terbuka atau tertutup.

Bahlil mengaku akan maju sebagai legislator di daerah pemilihan Papua karena ingin meningkatkan perolehan kursi partai daripada jadi presiden atau wapres.

Cak Imin pun mengingatkan kembali pesan Prabowo bahwa dirinya mendapat pesan untuk menjaga kesatuan di internal Kabinet Merah Putih.

Zulhas mengatakan PAN sudah mendukung Prabowo selama 15 tahun, tetapi terkait kursi cawapres harus didiskusikan.

Zulhas mengumumkan susunan pengurus PAN periode 2024-2029 sekaligus meminta para kader untuk satu komando demi memenuhi ambisi tersebut.

Mantan Presiden Yoon Suk Yeol resmi dimakzulkan pada Jumat (4/4/2025). Oleh karenanya, Korea Selatan gelar pilpres dadakan Juni 2025, ini kandidatnya.

Pemimpin oposisi Korea Selatan, Lee Jae-myung, mendeklarasikan pencalonannya sebagai Presiden Korea Selatan, Kamis (10/4/2025).

Idealnya, permasalahan terkait administratif sudah berhasil disaring di tahapan awal sehingga tidak bermuara dalam sidang sengketa di MK.

Komisi II DPR RI, membantah hendak mengganti komisioner DKPP usai melakukan rapat evaluasi secara tertutup, Selasa (11/2/2025).

Saat ini memang waktu yang tepat untuk melakukan perbaikan atas Undang-Undang Politik dan Kepemiluan yang ada. Apa urgensinya?

Rekayasa demokrasi bisa merepresentasi kepentingan negara (Incumbent Democracy) ataupun kepentingan rakyat (Critical Democracy). Bagaimana menjembataninya?

AI bisa memperbaiki ragam aspek proses pemilu, dari pemantauan suara hingga memperkuat partisipasi masyarakat.

Penggunaan teknologi digital termasuk bantuan AI dalam Pemilu diatur oleh MK. Apa saja batasan yang harus diketahui?