Komisi II: Usul Pilkada Lewat DPRD Lahir dari Kegelisahan Publik

tirto.id - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Bahtra Banong, mengatakan bahwa usulan Ketua Umum (Ketum) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar atau yang akrab disapa Cak Imin, soal pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD, lahir dari keresahan masyarakat dan elite partai politik.

Bahtra menambahkan, wacana itu juga muncul dari akumulasi keresahan masyarakat. Dengan demikian, ide tersebut dinilai bukan lah hal yang baru.

“Itu semua akumulasi dari kegelisahan, baik itu yang dirasakan oleh seluruh masyarakat maupun para elit-elit partai politik, karena kita berharap agar tentu pelaksanaan Pemilu kita tidak hanya berjalan dengan yang baik dan berkualitas, tetapi kita juga ingin agar efektif efisien dari sisi biaya, dari sisi waktu misalnya,” kata Bahtra di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (25/7/2025).

Bahtra juga mengatakan bahwa Presiden Republik Indonesia sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, pernah menyampaikan gagasan serupa, yakni saat acara HUT Ke-60 Partai Golkar di Jawa Barat.

“Sebetulnya sih ini bukan sesuatu ide yang baru ya karena ketua umum kami sekaligus Presiden Prabowo pada Pidato di acara Partai Golkar. Kalau saya tidak salah 7 bulan yang lalu juga menyampaikan hal yang serupa,” terang Bahtra.

Kemudian, Bahtra menyebut bahwa sebagaimana pernyataan Prabowo di momen tersebut, negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia pun sukses menyelenggarakan Pilkada secara tidak langsung.

“Mereka kan Pilkada-nya tidak langsung dan mereka juga sukses melakukan gelaran pemilu itu sendiri, walaupun tidak dilaksanakan secara langsung dipilih oleh masyarakat,” katanya.

“Nah itu lah ke depannya, tentu kita akan melakukan kajian yang lebih mendalam dan lebih jauh karena kita ingin agar pelaksanaan pemilu kita selain berkualitas dan terlaksana dengan baik, tentu efektif, efisien itu juga perlu menjadi pemikiran bersama,” imbuhnya.

Dengan demikian, Bahtra menyatakan, Komisi II DPR RI akan melakukan kajian mendalam terlebih dahulu agar pelaksanaan Pemilu dapat terselenggara dengan baik, berkualitas, efektif, dan efisien. Ia menambahkan, Pilkada langsung juga membawa dampak munculnya persoalan distribusi logistik keperluan Pemilu di wilayah kepulauan di Indonesia.

“Belum lagi misalnya pada saat pendistribusian logistik ke pulau-pulau itu susahnya minta ampun,” ucapnya.

Sebelumnya, Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar atau akrab disapa Cak Imin, mengusulkan agar kepala daerah tidak lagi dipilih langsung oleh rakyat namun ditunjuk oleh pemerintah pusat.

"Kalau tidak ditunjuk oleh pusat minimal pemilihan kepala daerah maksimal dipilih oleh DPRD," kata Cak Imin dalam Peringatan Hari lahir ke-27 PKB, di Jakarta Convention Center, Jakarta, Rabu (23/7/2025).

Dia beralasan ada permasalahan dalam konsolidasi kepala daerah selama beberapa waktu ini. Hal itu dikarenakan proses politik yang panjang di setiap periode Pilkada, yang dimulai dari penentuan calon hingga kemudian penetapan oleh KPU di masing-masing daerah.

"Salah satunya yang kami juga telah menyampaikan kepada Bapak Presiden langsung, saatnya pemilihan kepala daerah dilakukan evaluasi total manfaat dan manfaatnya karena beberapa bupati kita tanya juga Bapak ternyata konsolidasinya cukup lamban akibat proses politik yang terlalu panjang," jelasnya.