Istana Sebut Usulan PDIP soal E-Voting di Pemilu Layak Dikaji

tirto.id - Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menilai usulan penerapan sistem pemungutan suara elektronik atau e-voting yang disampaikan PDIP layak dikaji sebagai bagian dari upaya perbaikan sistem kepemiluan di Indonesia.

Hal itu disampaikan Prasetyo usai rapat bersama pimpinan DPR RI dan pimpinan Komisi II DPR RI, Senin (19/1/2026), di Gedung DPR RI, Jakarta.

“E-voting sebenarnya setiap tahapan pembahasan sistem kepemiluan kita itu selalu menjadi salah satu pokok bahasan ya,” kata Prasetyo.

Ia menjelaskan pemanfaatan teknologi dalam pemilu bukan isu baru dan selalu muncul dalam setiap pembahasan evaluasi sistem kepemiluan. Baik terkait proses pemungutan suara maupun tahapan pascapemilihan.

Menurut dia, pembahasan teknologi pemilu juga mencakup digitalisasi dan elektronisasi proses rekapitulasi suara yang selama ini dinilai memakan waktu panjang. Pasalnya hal itu dilakukan secara berjenjang dari tingkat TPS hingga KPU pusat.

“Misalnya dari sisi e-rekap yang selama pemilu kan itu juga selalu menjadi pembahasan,” ujarnya.

Karena isu tersebut selalu dibicarakan dalam setiap pembahasan pemilu, Prasetyo menilai kajian lebih lanjut terhadap e-voting, termasuk kemungkinan penerapannya pada hari pemungutan suara, merupakan diskursus yang wajar.

“Jadi selalu setiap membahas kepemiluan itu menjadi salah satu yang pasti dibahas,” jelasnya.

Prasetyo menegaskan pemerintah memandang kajian terhadap sistem e-voting sebagai sebuah keharusan. Namun, kajian tersebut harus dilakukan secara komprehensif dengan melibatkan berbagai pihak dan mempertimbangkan kepentingan nasional.

“Menurut kami sebagai pemerintah wajib ya,” ucap Prasetyo.

Meski demikian, ia mengingatkan sistem yang akan diterapkan harus sesuai dengan karakter dan budaya bangsa Indonesia, bukan sekadar meniru praktik di negara lain.

Oleh karenanya, ia mengajak seluruh pemangku kepentingan, termasuk DPR, partai politik, dan akademisi, untuk bersama-sama merumuskan sistem pemilu yang paling tepat bagi Indonesia.

“Tujuannya bukan untuk mengklaim sistem yang kami gagas paling benar, tetapi mencari sistem yang betul-betul sesuai dengan budaya dan karakter bangsa kita,” pungkasnya.