Demokrat Sebut Syarat Capres Didukung Minimal 2 Fraksi Ideal

tirto.id - Partai Demokrat menyambut positif gagasan syarat pencalonan presiden atau presidential threshold dengan minimal dukungan dua fraksi di parlemen.

Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat, Herman Khaeron, menyebut gagasan syarat capres didukung minimal dua fraksi sebagai syarat ideal dalam pencapresan. Hal tersebut dinilai tidak hanya memberikan batasan agar calon presiden tidak terlalu banyak, tetapi juga tidak membuat sempit para kandidat. Dia juga menyebut usulan tersebut masih memberikan ruang demokrasi yang lebih luas untuk para calon.

"Kalau sekarang wacana yang berkembang kemudian dibatasi dua fraksi minimal dan maksimal tiga fraksi, itu saya kira ini sebuah konsep yang dianggap ideal untuk bisa memberikan batasan supaya calon presiden tidak terlalu banyak," kata Herman di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/9/2026).

Meskipun begitu, Herman menjelaskan bahwa seluruh partai saat ini tengah mengkaji kemungkinan-kemungkinan dalam Pemilu. Menurut pria yang pernah menjadi Wakil Ketua Komisi II ini, pembahasan masih perlu melibatkan ahli, praktisi, dan pengamat pemilu sebelum diputuskan DPR.

"Kalau kemudian pada hari ini ada wacana didukung oleh dua fraksi, ya ini adalah kompromi hari ini. Ke depan kan bisa saja ada perdebatan, ada masukan, ada pandangan, pendapat," ujarnya.

Demokrat Dukung Opsi Pileg Digelar Lebih Dulu

Selain soal syarat dukungan pencalonan presiden, Demokrat juga menyatakan terbuka terhadap usulan memisahkan pelaksanaan pemilu legislatif (pileg) dan pemilu presiden (pilpres).

"Menurut saya bagus ya. Ini kan kembali ke sistem lama, ketika kemudian pilpres didahului oleh pileg dulu," kata Herman.

Dia mengatakan pola tersebut pernah diterapkan pada Pemilu 2004 dan 2009. Sebagai catatan, pemilu legislatif dan pemilu presiden digelar secara serentak pada 2014, 2019, dan 2024.

Menurut Herman, jika nantinya DPR memutuskan pileg digelar lebih dahulu, waktu pelaksanaan pilpres setelah pileg masih perlu dibahas. Salah satu opsi yang menurutnya dapat dikaji adalah jeda tiga hingga empat bulan.

"Sehingga ada fokus bagaimana masyarakat bisa memilih para wakilnya, juga pada saatnya nanti memilih calon presiden dan wakil presiden," ujarnya.