Jokowi Safari untuk PSI: Kampanye atau Political Branding?

tirto.id - Safari politik Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) bersama Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Lampung memantik tudingan dari PDI Perjuangan (PDIP). Mantan kepala negara itu dituding mencuri start oleh PDIP untuk kampenye Pemilu 2029 demi mengamankan masa depan politik anak-anaknya.

Tudingan itu muncul setelah Jokowi tampil mengenakan atribut PSI dan mengajak kader membesarkan mesin partai hingga ke tingkat desa serta meningkatkan pengenalan masyarakat terhadap logo gajah sebagai identitas partai.

Dalam ilmu komunikasi politik, upaya memperkenalkan partai dan membangun kedekatan dengan pemilih sejak jauh sebelum pemilu—strategi yang lazim dilakukan untuk membentuk persepsi publik. Sementara itu, dalam perspektif hukum pemilu, istilah kampanye memiliki definisi dan unsur yang berbeda dengan pengertian kampanye sebagai aktivitas persuasi politik.

Lantas, bagaimana membedakan strategi membangun awareness politik dengan kampanye yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu?

Dalam arahannya di hadapan kader PSI di Bandar Lampung, Sabtu (27/6/2026), Jokowi tidak hanya berbicara mengenai target partai pada Pemilu 2029. Ia juga menekankan pentingnya membangun organisasi hingga tingkat akar rumput serta meningkatkan pengenalan masyarakat terhadap identitas partai.

Jokowi mengatakan target PSI pada Pemilu 2029 bukan sekadar memperoleh kursi di DPR RI. Menurut dia, partai berlambang gajah itu membidik capaian yang lebih besar sehingga membutuhkan mesin partai yang kuat hingga tingkat desa.

“Kalau targetnya hanya masuk Senayan, saya yakin masuk. Tetapi target yang kita bidik adalah target besar. Karena itu mesinnya juga harus menjadi mesin yang besar dan kuat,” kata Jokowi dalam Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) DPD PSI di Bandar Lampung, Sabtu (27/6/2026).

Menurut Jokowi, target tersebut hanya dapat dicapai apabila struktur organisasi partai benar-benar hidup hingga tingkat paling bawah. Karena itu, ia mengapresiasi kepengurusan PSI di Lampung yang disebut telah terbentuk hingga tingkat desa dan kelurahan dengan cakupan sekitar 92 persen.

“Kenapa saya datang ke Lampung? Salah satunya adalah itu. Di Provinsi Lampung, sampai tingkat ranting sudah di atas 90 persen. Ini akan menjadi sebuah mesin besar, sebuah mesin partai yang kuat,” ujarnya.

Jokowi menegaskan struktur organisasi tidak cukup hanya dibangun secara administratif. Ia meminta kader, terutama di tingkat kecamatan dan ranting, aktif hadir di tengah masyarakat melalui berbagai kegiatan sosial, mulai dari melayat warga yang meninggal, menghadiri pesta pernikahan, hingga mengikuti kegiatan keagamaan seperti tahlilan dan yasinan.

Selain memperkuat organisasi, Jokowi juga memberi perhatian pada pengenalan identitas partai. Menurut dia, tingkat pengenalan publik terhadap PSI masih perlu ditingkatkan. “Oleh sebab itu dikenalkan pada masyarakat, pada para tokoh bahwa PSI itu logonya gajah,” kata Jokowi.

Jokowi mengungkapkan sekitar 78 persen masyarakat telah mengenal PSI. Namun, baru sekitar 48 persen yang mengetahui logo gajah sebagai identitas partai. Karena itu, ia meminta seluruh kader memperkenalkan PSI kepada masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat agar keberadaan partai semakin dikenal publik.

Penekanan Jokowi terhadap penguatan mesin partai, perluasan jaringan organisasi hingga tingkat desa, serta peningkatan pengenalan identitas PSI menjadi salah satu alasan mengapa aktivitas politiknya memunculkan beragam tafsir. Di satu sisi, langkah tersebut dipandang sebagai konsolidasi internal partai. Di sisi lain, sejumlah pihak menilainya sebagai bagian dari upaya membangun dukungan politik menuju Pemilu 2029.

Ketua DPP PSI, Bestari Barus, memastikan Jokowi telah menjadi kader PSI. Menurutnya, penggunaan atribut PSI oleh Jokowi dalam rangkaian kunjungannya ke Lampung menjadi penanda bahwa Presiden ke-7 RI itu telah bergabung dengan partai tersebut, meski belum menempati jabatan tertentu dalam struktur kepengurusan.

“Ya sudah pastilah. Enggak mungkin kalau masih di PDIP bisa pakai-pakai begitu kan. Ya toh?” kata Bestari kepada Tirto, Jumat (26/6/2026).

Jokowi Dinilai Lakukan Political Branding Jauh Sebelum Pemilu

Pengamat Komunikasi Politik Universitas Padjadjaran (Unpad), Kunto Adi Wibowo, menilai langkah yang dilakukan Jokowi tersebut merupakan praktik yang lazim dalam komunikasi politik. Menurut dia, aktivitas Jokowi bukan hanya menjadi bagian dari konsolidasi internal PSI, melainkan juga upaya memperkenalkan partai kepada khalayak yang lebih luas.

“Yang pertama dilakukan Pak Jokowi adalah konsolidasi internal partainya PSI yang juga kemudian memasarkan partai tersebut ke khalayak yang lebih luas. Dan itu memang bisa disebut sebagai kampanye atau usaha persuasif kepada publik untuk kemudian mengajak memilih atau lebih mengenal PSI,” kata Kunto saat dihubungi Tirto, Rabu (1/7/2026).

Kunto menilai istilah kampanye dalam konteks komunikasi politik tidak selalu identik dengan masa kampanye yang diatur dalam tahapan pemilu. Menurut dia, aktivitas persuasi kepada calon pemilih merupakan bagian dari strategi komunikasi politik yang dapat dilakukan jauh sebelum pemungutan suara.

“Kalau kampanye sih bisa kapan saja karena itu kan bagian dari persuasi ya, komunikasi politik dari sebuah partai ke calon pemilihnya dan itu bisa dilakukan. Bahkan ada strategi primacy effect, yang paling duluan itu yang paling diingat, atau recency effect, yang paling terakhir itu yang paling diingat,” ujarnya.

Primacy effect atau efek keutamaan adalah fenomena psikologis di mana seseorang cenderung lebih mudah mengingat informasi atau pengalaman yang pertama kali mereka terima. Dalam teori komunikasi politik, lanjut Kunto, primacy effect menjadi salah satu strategi untuk menanamkan persepsi lebih awal di benak publik. Namun, strategi tersebut juga memiliki konsekuensi karena partai harus mampu menjaga intensitas komunikasi politiknya hingga menjelang pemilu.

View this post on Instagram

A post shared by tirto.id (@tirtoid)

“Nah, tinggal kemudian strategi yang diambil ketika mau primacy yang paling duluan ya konsekuensinya dia harus menjaga stamina kampanyenya sampai nanti terakhir. Jangan sampai kendor di tengah. Begitu kendor di tengah, orang lupa, sudah susah lagi untuk kemudian kembali ke titik sebelumnya,” ucapnya.

Menurut Kunto, strategi membangun pengenalan publik sejak jauh hari bukan hanya terjadi di Indonesia, melainkan juga menjadi praktik yang lazim di berbagai negara. Ia pun menilai tidak tepat menyebut langkah tersebut sebagai kampanye dini.

“Menurut saya ini praktik yang sangat lazim di politik, nggak hanya di Indonesia juga di negara-negara lain. Kalau kampanye dini ya nggak ada, kalau dia pertama ya memang pertama kan. Tapi bukan berarti kampanye dini seperti apa ya istilahnya ya prematur atau apa, nggak sih. Tapi memang ini usaha untuk mempersuasi publik tadi,” kata dia.

Kunto menambahkan strategi yang ditempuh Jokowi dan PSI bertujuan menanamkan persepsi publik lebih awal sebelum partai-partai lain mulai bergerak menjelang Pemilu 2029.

“Kalau primacy effect itu yang pertama yang biasanya diingat. Nah ini Pak Jokowi dan PSI berusaha untuk menanam persepsi itu pertama, sehingga yang lain sudah lebih susah untuk masuk ke persepsi publik atau calon pemilih,” jelas Kunto.

Kampanye dalam Perspektif Hukum

Salah satu perdebatan yang mengemuka setelah safari politik Jokowi bersama PSI: apakah aktivitas tersebut sudah dapat dikategorikan sebagai kampanye dalam pengertian hukum pemilu?. Pasalnya, tahapan Pemilu 2029 sendiri hingga kini belum dimulai.

Pengamat Hukum Tata Negara, Feri Amsari, mengatakan pengertian kampanye dalam hukum telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Merujuk Pasal 1 angka 35, jelasnya, kampanye merupakan kegiatan yang dilakukan peserta pemilu atau pihak yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih melalui penyampaian visi, misi, program, maupun citra diri.

“Berdasarkan Pasal 1 Angka 35 ya, kampanye itu adalah kegiatan dari peserta pemilu atau orang yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih melalui visi, misi, program, dan citra diri,” kata Feri kepada Tirto, Rabu.

Menurut Feri, apabila suatu aktivitas bertujuan meyakinkan pemilih untuk memilih peserta pemilu, maka aktivitas tersebut memiliki kedekatan dengan pengertian kampanye sebagaimana diatur dalam UU Pemilu. Dalam konteks langkah Jokowi, ia menyebut aktivitas itu “sangat dekat dengan pemaknaan arti kampanye.

“Nah, kalau kita nilai apakah langkah-langkah Presiden Jokowi itu dalam rangka agar orang-orang itu untuk memilih PSI dan lain-lain, tentu sangat dekat dengan pemaknaan arti kampanye,” ujarnya.

Meski demikian, Feri mengingatkan bahwa penilaian mengenai suatu aktivitas tidak dapat dilepaskan dari ketentuan yang mengatur tahapan pemilu dan jadwal kampanye. Menurut dia, larangan kampanye di luar jadwal juga telah diatur dalam UU Pemilu.

“Iya kalau kampanye di luar jadwal kampanye kan dilarang, berdasarkan pasal larangan kampanye di Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang pemilu,” kata Feri.

Feri juga menegaskan bahwa suatu aktivitas baru dapat dinilai melanggar apabila memenuhi unsur-unsur kampanye sebagaimana diatur dalam undang-undang. “Dan apa yang dilakukan Jokowi ini kalau memenuhi kriteria syarat unsur kampanye, ya pasti melanggar,” ujarnya.

Perebutan Ingatan Pemilih Baru Dimulai

Meski strategi membangun persepsi publik sejak awal dapat memberi keuntungan, Kunto dari UNPAD mengingatkan langkah tersebut juga memiliki konsekuensi. Partai yang memilih bergerak lebih dulu harus mampu menjaga konsistensi komunikasi politiknya agar tidak kehilangan perhatian publik sebelum kontestasi benar-benar dimulai.

Menurut Kunto, tantangan itu akan semakin besar ketika partai-partai lain mulai mengintensifkan konsolidasi politik menjelang Pemilu 2029. Ia memperkirakan dinamika tersebut mulai terlihat sekitar 2027, ketika para elite dan partai politik berlomba-lomba mendekati masyarakat melalui berbagai aktivitas politik.

“Tapi ketika nanti mulai ya perkiraan tahun 2027 sudah mulai banyaklah yang akan partai-partai mulai berlomba-lomba untuk kemudian merebut hati publik dengan bentuk-bentuk kampanye atau safari atau apa pun namanya. Nah di situ kan apa istilahnya kompetitor-kompetitornya PSI mulai muncul. Semakin lebih banyak kompetitor, semakin susah lagi tuh untuk kemudian bisa mendapatkan traksi yang lebih enak untuk mendapatkan hati publik begitu sih, Mbak,” kata Kunto.

Bagi Kunto, menjadi pihak yang bergerak lebih awal bukan berarti telah mengamankan dukungan politik. Sebaliknya, strategi tersebut baru menjadi langkah pembuka dalam persaingan yang diperkirakan akan semakin ketat seiring mendekatnya Pemilu 2029. Ketika semakin banyak partai dan tokoh mulai turun ke lapangan, perhatian publik pun akan menjadi ruang kompetisi yang diperebutkan bersama.

Dalam konteks itu, safari politik Jokowi bersama PSI dapat dibaca sebagai salah satu upaya mengambil posisi lebih awal di benak publik. Namun, efektivitas strategi tersebut pada akhirnya akan bergantung pada kemampuan partai menjaga konsistensi komunikasi politiknya ketika kompetisi menuju Pemilu 2029 memasuki fase yang lebih ramai.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia, Arifki Chaniago, menilai wajar apabila PDI Perjuangan tidak terlalu nyaman melihat intensitas pergerakan Jokowi. Sebab, makin kuat pengaruh politik Jokowi, makin besar pula potensi berubahnya kalkulasi koalisi dan daya tawar setiap partai menuju Pilpres 2029, termasuk jika PDI Perjuangan mengincar posisi strategis sebagai calon wakil presiden.

"Pergerakan Jokowi bukan hanya memperkuat posisi tawar Gibran, tetapi juga bisa menggeser keseimbangan politik. Itu sebabnya setiap partai akan membaca situasi ini dengan sangat serius," kata Arifki kepada Tirto.

Ia juga melihat dinamika mulai terasa di internal partai-partai koalisi pemerintahan. "Mereka memang masih berada dalam satu koalisi, tetapi kepentingan politik menuju 2029 mulai berjalan masing-masing. Ibarat tidur dalam satu ranjang, tetapi mimpinya sudah berbeda-beda," tuturnya.

"Politik selalu soal momentum dan posisi tawar. Ketika satu aktor naik, aktor lain pasti menyesuaikan strategi. Karena itu, publik akan semakin sering melihat manuver para ketua umum partai dan tokoh nasional sebagai bagian dari konsolidasi menuju Pilpres 2029," pungkas Arifki.