tirto.id - Lebih dari 40 menit, presiden terpilih Prabowo Subianto berpidato di hadapan pengurus, kader, dan simpatisan Partai Nasdem. Dalam pidatonya, Prabowo berlagak seperti seorang komedian tunggal. Ada banyak guyonan serta banyolan yang dilemparnya, Prabowo tak segan menyebut Surya Paloh sebagai 'Bung Brewok'.
Prabowo juga menyebut Surya Paloh sebagai mantan atasannya saat dahulu masih berada di Golkar. Namun kondisi saat ini berbalik dengan Prabowo yang menjadi presiden terpilih dan Surya Paloh menjadi ketua umum partai yang menjadi bagian dari Koalisi Indonesia Maju.
Guyonan menjadi tak lucu saat Prabowo mengungkapkan akan merangkul seluruh partai politik untuk bergabung dalam kabinetnya. Dia tak peduli dengan kritik dari banyak aktivis demokrasi soal koalisi gemuk di pemerintahan mendatang.
Prabowo beralasan jika Indonesia adalah negara besar. Mengajak banyak partai masuk dalam satu kabinet menjadi solusi untuk mengatasi segudang permasalahan yang ada di negeri ini.
"Ada yang mengatakan 'wah ini bagaimana? Koalisi gemuk banget'. Bangsa kita besar. Bangsa Indonesia itu sama dengan Eropa. Eropa berapa? 27 negara, 28 negara, kita satu negara," kata Prabowo dalam penutup Kongres III Partai Nasdem di Jakarta Convention Center (JCC), Selasa, (27/8/2024).
Secara gamblang, Prabowo menyebut istilah koalisi maupun oposisi adalah budaya barat. Menurutnya, budaya oposisi yang saling menyerang satu sama lain adalah produk barat dan tak mungkin diterapkan di Indonesia yang memiliki tradisi politik berbeda.
"Jangan kita mau ikut-ikut budaya barat, bagaimana itu mungkin suka apa ya, oposisi, oposisi, gontok-gontokan, oposisi nggak mau kerja sama, itu mungkin budaya mereka, budaya kita ya sudah lah," katanya.
Dia juga mengabsen satu persatu partai politik yang sebelumnya berseberangan dalam dukungan Pilpres 2024. Dia menyebut PKS, PKB, dan Nasdem namun tak menyebut PDIP untuk bergabung dalam Koalisi Indonesia Maju yang kemudian dikenal sebagai KIM Plus.
"Sama PKS ayo terima kasih, bergabung, PKB terima kasih bergabung, jangan pergi lagi tapi. Bergabung terima kasih," jelas dia.
Juru Bicara PDIP, Aryo Seno Bagaskoro, menanggapi partainya yang tidak disebut dalam pidato Prabowo. Dia menjelaskan bahwa partainya tidak mengenal konsep oposisi maupun koalisi, namun berjuang di luar maupun di dalam pemerintahan. Meski tak mengenal oposisi, Aryo menegaskan bahwa sikap PDIP di pemerintahan mendatang akan ditentukan dalam kongres mendatang.
"Sikap kami di pemerintahan mendatang akan ditentukan dalam kongres partai," ucap Aryo.
Mewujudkan Rekonsiliasi
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon, mengeklaim Prabowo masih membuka opsi adanya partai oposisi. Fadli menyebut belum ada kepastian partai yang dirangkul saat ini akan diberi jatah kursi di kabinet mendatang.
"Siapa yang bilang mengatakan tidak ada oposisi? Kita nggak tahu kan," ucap dia di lokasi Kongres Partai Nasdem.
Fadli menjelaskan pidato Prabowo tersebut sebagai bentuk rekonsiliasi untuk menyatukan seluruh elemen. Dia mengungkapkan dengan merangkul elemen politik dapat menyelesaikan perpecahan di antara masyarakat.
"Pokoknya semangat Pak Prabowo merangkul semua pihak dan mengajak bekerja sama semua kekuatan politik di Indonesia," jelas dia.
Dia menjamin bahwa Prabowo adalah tokoh politik yang demokratis, walaupun berusaha menafikan elemen oposisi di kabinetnya mendatang. Fadli mengeklaim setiap kebijakan yang diambil Prabowo selalu berlandaskan pada nilai-nilai demokrasi meski latar belakangnya sebagai militer.
"Beliau itu sangat demokratis. Dan terbukti memilih jalan demokrasi membangun partai politik ikut di dalam partai politik dan ikut membangun partai politik bahkan dari nol," tutur Fadli.
Merangkul Bukan Menundukkan
Pengajar hukum tata negara Universitas Andalas, Feri Amsari, mengkritik pernyataan Prabowo yang menyebut demokrasi sebagai produk barat. Dia menyindir Prabowo yang mengenakan jas yang juga merupakan produk barat. Feri menjelaskan bahwa bentuk pemerintahan di Indonesia telah disusun oleh para pendiri bangsa untuk menjaga stabilitas.
"Oposisi dibutuhkan sebagai bentuk pengawasan, kalau seluruh isi pemerintahan diisi oleh malaikat sudah tidak dibutuhkan fungsi pengawasan," kata Feri, Rabu (28/8/2024).
Sementara itu, pengajar hukum tata negara Universitas Indonesia, Titi Anggraini, mengingatkan kepada partai politik dan pemerintahan mendatang untuk menjaga keseimbangan kekuasaan dengan membiarkan oposisi tetap eksis. Titi memahami bahwa pilihan untuk merangkul lintas partai adalah gaya politik dan juga kepemimpinan.
"Politik merangkul adalah soal pilihan kepemimpinan. Namun, dalam sistem demokrasi dan pemerintahan yang kita anut kekuatan penyeimbang tetap harus diperankan oleh partai politik ataupun parlemen agar eksekutif tidak tergelincir pada kesewenang-wenangan atau otoritarianisme," jelas Titi saat dihubungi Tirto.
Menurutnya, fungsi kontrol seharusnya ada di pihak legislatif atau parlemen. Oleh karenanya, Titi meminta Prabowo-Gibran tetap membiarkan fraksi parpol mengkritik secara bebas tanpa harus takut atau merasa terkekang.
"Merangkul semestinya tidak sama dengan menundukkan atau membungkam fungsi kontrol partai politik dan parlemen dengan bagi-bagi kue kabinet atau jabatan-jabatan strategis lainnya. Sebab, jika itu yang terjadi, maka akan sangat rentan pada eksploitasi sumber daya negara yang bisa berujung penyalahgunaan karena lemahnya pengawasan dari institusi politik yang ada," terang Titi.
Oleh karenanya, jika Prabowo hendak merangkul semua pihak, Titi berharap Prabowo dapat bersikap transparan dan mau melibatkan semua elemen dalam perumusan kebijakan.
"Parlemen dan pemerintah harus dibaurkan bekerja melakukan pengawasan pada jalannya pemerintahan oleh eksekutif," pungkas dia.
Penulis: Irfan Amin
Editor: Fahreza Rizky
