Dewan Perusahaan, Cara Sukarno Perkuat Posisi Buruh & Babat Korupsi

Oleh: Appridzani Syahfrullah - 12 April 2021
Dibaca Normal 3 menit
Sukarno menginisiasi berdirinya dewan-dewan perusahaan yang melibatkan buruh di dalamnya. Pudar usai Peristiwa G30S 1965.
tirto.id - Nasionalisasi aset perusahaan Belanda pada 1957 merupakan peristiwa penting dalam sejarah Indonesia. Sebagian besar perusahaan Belanda yang dinasionalisasi kemudian bermetamorfosis menjadi BUMN yang jadi salah satu tumpuan ekonomi Indonesia.

Menurut sejarawan Bondan Kanumoyoso dalam Nasionalisasi Perusahaan Belanda di Indonesia (2001, hlm. 9), isu nasionalisasi sebenarnya sudah bergulir sejak awal 1950-an. Kalangan kiri seperti simpatisan Partai Komunis Indonesia (PKI) dan kalangan buruh dari Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI) adalah pendorong utama isu nasionalisasi.

Kebuntuan dalam negosiasi status Irian Barat lalu memicu ledakan aksi pengambilalihan perusahaan Belanda oleh serikat-serikat buruh pada Desember 1957. Proses yang sporadis ini lantas mengundang ketidakstabilan politik. Para buruh melakukan sabotase di lingkungan kerja untuk menghambat jalannya proses produksi.

Gara-gara aksi sabotase itu, para majikan Belanda hanya memiliki dua pilihan dilematis: mempertahankan perusahaan dengan risiko merugi atau menyerahkan perusahaan kepada Pemerintah Indonesia dengan imbalan uang ganti rugi yang dibayar secara berkala.

Akhirnya, banyak pengusaha yang menyerah dan mewariskan aset perusahaannya kepada Indonesia. Pemerintah lalu melembagakan proses ini melalui Undang-undang No. 86/1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda.

Dalam perjalanannya, Pemerintah Indonesia menunjuk sejumlah perwira Angkatan Darat (AD) untuk menduduki kursi pimpinan perusahaan nasionalisasi. Wasino dalam Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Asing Menuju Ekonomi Berdikari (2016, hlm. 66) menyebut, langkah itu diambil untuk menghindari huru-hara yang marak terjadi.

Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Di bawah pimpinan perwira AD, perusahaan-perusahaan itu justru mengalami mis-manajemen yang membuat arus produksi menjadi semrawut. Praktik korupsi di kalangan pimpinan perusahaan juga membikin perusahaan merugi.


Merujuk Arsip KOTI No. 633 yang bisa diakses di Arsip Nasional Republik Indonesia, kondisi itu membuat Presiden Sukarno prihatin. Pada 27 Januari 1960, Sukarno memberi sinyal akan membuat suatu kebijakan untuk mencegah meluasnya penyelewengan di perusahaan nasionalisasi itu. Di depan aparatur negara, Sukarno berpesan, ada sebuah eerste vereiste atau syarat utama menuju masyarakat sosialis yaitu arbeidzaam atau memuliakan buruh.


Menuju Classless Society

Dalam pidato kenegaraan bertajuk Laksana Malaikat yang Menyerbu dari Langit (17 Agustus 1960) Sukarno berpesan, pemerintah saat itu sedang berusaha mewujudkan sebuah socialist construction.

Demi merealisasikan hal tersebut, pemerintah menerbitkan Perppu No. 45/1960 tentang Pembentukan Dewan Perusahaan. Dewan perusahaan adalah sebuah badan yang mempunyai kewenangan tertinggi dalam merumuskan kebijakan dalam perusahaan negara.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 232/1961 tentang Pelaksanaan Perppu No. 45/1960, dewan perusahaan beranggotakan seorang perwakilan pimpinan perusahaan, dua orang perwakilan buruh, seorang wakil organisasi tani—jika kegiatan perusahaan bersentuhan langsung dengan komoditas pertanian, dan seorang wakil daerah. Pada poin terakhir, yang dimaksud wakil daerah ialah seorang ahli yang dari luar lingkungan perusahaan.

Sebagaimana disebutkan dalam majalah Tindjauan Masalah Perburuhan No. 4-6 (1961, hlm. 3), dewan perusahaan dibentuk dengan visi menghapuskan hubungan kerja kolonial yang kapitalistik dan membentuk classless society dengan corak produksi yang demokratis dan sosialistik.

Buruh diberi kebebasan untuk menunjuk wakilnya yang akan duduk dalam dewan perusahaan. Syaratnya, dia musti mengantongi minimal 30 persen dukungan dari total jumlah buruh dalam suatu perusahaan negara.

Dewan perusahaan diberi kewenangan mengatur segala aspek perusahaan, di antaranya menetapkan upah buruh, memilih bahan produksi, serta distribusi dan kebijakan pemasaran. Selain itu, dewan perusaahan juga akan mengawasi keuangan perusahaan. Artinya, wakil buruh bisa mengetahui secara jelas berapa pemasukan, pengeluaran, dan untung bersih perusahaan.

Transparansi keuangan perusahaan ini penting bagi buruh karena ia adalah kunci untuk negosiasi besaran upah yang layak. Dengan begitu pemogokan terkait tuntutan upah yang sebelumnya kerap terjadi dapat diminimalisasi.

Jika kita telusuri majalah Tindjauan Masalah Perburuhan—majalah resmi Djawatan Perburuhan—periode 1957-1962, eksistensi dewan perusahaan itu memang cukup efektif menurunkan angka pemogokan dan perselisihan antara buruh dan pimpinan perusahaan. Selain itu, dewan perusahaan juga berperan sebagai pengawas untuk meminimalisasi potensi korupsi di kalangan manajemen maupun pimpinan perusahaan.



Didominasi Buruh Komunis

Dewan perusahaan bisa dikatakan sebagai mini parlemen yang eksis dalam perusahaan negara. Uniknya, ia mengalami masa jaya seiriang dengan menguatnya peran PKI dalam perpolitikan nasional pada awal 1960-an. Berbagai perwakilan organisasi buruh bisa duduk dalam satu meja yang setara dengan pimpinan perusahaan.

Kala itu, SOBSI merupakan organisasi buruh terbesar di Asia Tenggara. Merujuk Sandra dalam Sejarah Pergerakan Buruh Indonesia (2007, hlm. 61-62), SOBSI memang sudah menjadi vaksentral buruh terbesar di Indonesia dan menghimpun jutaan kaum buruh sejak pendiriannya pada 1946. Jadi, jangan heran jika banyak aktivis SOBSI yang duduk dalam dewan-dewan perusahaan.

Merujuk Arsip SOBSI No. 74, per 31 Juli 1962, ada 136 aktivis SOBSI yang menjadi anggota berbagai dewan perusahaan. Jumlah itu tergolong signifikan mengingat saat itu terdapat total 332 kursi di berbagai dewan perusahaan di Indonesia. Tak lama setelah itu, jumlahnya pun meningkat. Per 17 Agustus 1962, aktivis SOBSI menduduki 168 kursi dari total 397 kursi dewan perusahaan yang ada.

Seturut wawancara dengan Wisnu—bukan nama sebenarnya, salah satu mantan anggota Serikat Buruh Pelabuhan dan Pelayaran (SBPP) yang berafiliasi dengan SOBSI, perwakilan buruh dalam dewan perusahaan berperan penting untuk mengadvokasi kepentingan buruh.

Kecakapan dan kompetensi wakil buruh dalam dewan perusahaan merupakan buah dari ideologisasi yang dirancang negara. Panglaykim dalam State Enterprises and Worker-Management Council (1963, hlm. 287) menyebut, Kementerian Perburuhan memberikan materi ideologi Manipol USDEK untuk mewujudkan socialist construction.

Eksistensi dewan perusahaan sekaligus bantahan terhadap pihak-pihak yang menuding Demokrasi Terpimpin (1959-1966) sebagai rezim diktaktorial ala Sukarno. Kolaborasi kaum buruh dan pemerintah yang mengadopsi sosialisme ekonomi membuka ruang demokrasi hingga lingkup paling kecil, yaitu lingkungan kerja buruh.

Namun, kondisi ini tidak bertahan lama karena eksistensi dewan perusahaan perlahan runtuh setelah peristiwa G30S 1965. Tak hanya menggerogoti kekuatan politik Sukarno, peristiwa itu juga penghangusan segala hal yang dianggap berbau komunis, termasuk SOBSI. Banyak pengurus inti SOBSI dan perwakilannya yang duduk dalam dewan-dewan perusahaan mengalami “penghilangan paksa” selama penegakan Orde Baru daripada Suharto.

Seiring berjalannya waktu, dewan perusahaan menghilang dari struktur perusahaan negara. Akibatnya, muncul oligarki-oligarki yang berangkat dari latar belakang militer di perusahaan negara—seperti Ibnu Sutowo.

Baca juga artikel terkait BURUH atau tulisan menarik lainnya Appridzani Syahfrullah
(tirto.id - Sosial Budaya)

Penulis: Appridzani Syahfrullah
Editor: Fadrik Aziz Firdausi
DarkLight