Sejarah Ideologi NASAKOM, Tujuan, dan Dampaknya

tirto.id - NASAKOM adalah singkatan dari Nasionalisme, Agama, dan Komunisme. Sejarah politik NASAKOM ini pernah mewarnai pemerintahan Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin, yaitu tahun 1959-1965 silam.

Lantas, apa yang dimaksud dengan NASAKOM? Untuk mengetahui maksud tersebut, kita dapat melihat terlebih dahulu bagaimana sejarah pemerintahan serta perkembangan ideologi di Indonesia.

Konsep NASAKOM pada dasarnya memfokuskan pilar Demokrasi Terpimpin kepada tiga komponen utama, yaitu nasionalisme, agama, dan komunisme. Berikut penjelasan lengkap tentang sejarah, tujuan, serta dampaknya.

Apa Maksud dari Istilah NASAKOM dan Bagaimana Sejarahnya?

Apa itu NASAKOM? Ideologi NASAKOM dicetuskan oleh sang proklamator, Ir. Sukarno, kendati baru dikenal luas oleh masyarakat menjelang berakhirnya dekade 1950-an.

Latar belakang NASAKOM sudah terpikirkan jauh sebelum Bung Karno menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia (RI) pertama. Konsep NASAKOM kemudian diusulkan Sukarno pada Februari 1956.

Konsep ini disebut oleh Bung Karno sebagai tiga pilar utama Demokrasi Terpimpin dalam pemerintah Republik Indonesia. Tepatnya sebagai pilar Nasionalis, pilar Agama, dan pilar Komunis.

Pada masa pergerakan nasional, dalam pikiran Sukarno, ada 3 aliran politik yang bisa dijadikan sebagai pilar utama kekuatan rakyat beserta wadah atau organisasi yang bisa menaungi masing-masing tiga pilar tersebut.

Pilar pertama adalah golongan nasionalis yang diwakili Indische Partij (IP). IP sendiri adalah organisasi pergerakan yang dibentuk pada 1912 oleh Tiga Serangkai yakni Tjipto Mangoenkoesoemo, Douwes Dekker, dan Soewardi Soerjaningrat atau Ki Hajar Dewantara.

Pilar kedua adalah kelompok agamis yang diwakili oleh umat Islam sebagai golongan agama terbesar. Menurut Sukarno, Sarekat Islam (SI) yang dipimpin oleh H.O.S. Tjokroaminoto layak menjadi representasi kalangan agama ini.

Pilar ketiga adalah Marxisme yang saat itu sepatutnya diemban oleh Partai Komunis Indonesia (PKI). Kala itu, komunisme belum menjadi ideologi terlarang, begitu pula dengan PKI yang terbentuk belum terlalu lama.

Pada 1926 itu pula, menjelang pergantian tahun baru 1927, PKI melakukan perlawanan terhadap pemerintah kolonial Hindia Belanda di Sumatra Barat. Namun, aksi tersebut bisa digagalkan dan tokoh-tokoh komunis sempat menjadi incaran pemerintah kolonial.

Di sisi lain, pada Pemilu 1955 silam, partai-partai politik yang mewakili tiga ideologi besar menjadi pemenangnya. Mereka adalah PNI, Masyumi dan Nahdlatul Ulama (NU), serta PKI.

Mengapa Presiden Mengeluarkan Ajaran NASAKOM?

Gagasan tiga pilar utama sudah terbesit dalam pikiran Sukarno sejak 1926 atau pada tahun yang sama ketika Bung Karno mendeklarasikan berdirinya Partai Nasional Indonesia (PNI). Mengenai embrio NASAKOM, Sukarno menulisnya dalam surat kabar Soeloeh Indonesia Moeda edisi 1926 berikut.

“Dengan jalan yang kurang sempurna, kita mencoba membuktikan bahwa paham Nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme itu dalam negeri jajahan pada beberapa bagian menutupi satu sama lain,” tulis Sukarno.

Melalui pernyataan tersebut, Presiden Sukarno menyatakan bahwa tiga pilar utama itu bisa saling melengkapi. Khususnya bagi setiap negara-negara yang menjadi korban jajahan.

Tiga pilar utama ideologi NASAKOM ini juga diklaim sebagai jiwa bagi pergerakan-pergerakan negara terjajah di seluruh Asia. Hal itu disampaikan Sukarno lewat lanjutan pernyataan berikut.

“Nasionalisme, Islam, dan Marxisme, inilah asas-asas yang dipegang teguh oleh pergerakan-pergerakan rakyat di seluruh Asia. Inilah paham-paham yang menjadi rohnya pergerakan-pergerakan di Asia. Rohnya pula pergerakan-pergerakan di Indonesia kita ini,” tambahnya.

Partai NASAKOM Apa Saja?

Jika kita berbicara tentang partai-partai yang termasuk NASAKOM, berarti hal itu merujuk kepada partai yang sesuai dengan ideologinya. Tepatnya untuk mewakili paham nasionalisme, agama, sekaligus komunisme.

Paham nasionalisme dianut oleh Partai Nasional Indonesia atau PNI, sehingga mereka bisa dianggap sebagai pilar pertama. Adapun pilar agama diwakili oleh Masyumi dan Nahdlatul Ulama.

Terdapat pula pilar ketiga yang menganut paham komunisme, yaitu PKI. Sebelum adanya peristiwa G30S/PKI, partai PKI menjadi salah satu organisasi yang cukup eksis di masa pemerintahan Demokrasi Terpimpin.

Apa Tujuan Dibentuknya NASAKOM?

Konsep tiga pilar utama yang sempat terabaikan kembali didengungkan Sukarno setelah Indonesia merdeka, tepatnya pada 1956. Alasan dan tujuan Bung Karno saat itu adalah karena menilai sistem Demokrasi Parlementer tidak cocok untuk negara Indonesia.

Zulfikri Suleman dalam Demokrasi untuk Indonesia: Pemikiran Politik Bung Hatta (2010) menuliskan, menurut Sukarno, Demokrasi Parlementer melindungi sistem kapitalisme karena parlemen dikuasai oleh kaum borjuis dan tidak akan bisa memakmurkan rakyat.

“Di dalam Demokrasi Parlementer, tiap-tiap orang bisa menjadi raja, tiap-tiap orang bisa memilih, tiap-tiap orang bisa dipilih, tiap-tiap orang bisa memupuk kekuasaan untuk menjatuhkan menteri-menteri dari singgasananya,” beber Sukarno.

Sebagai pengganti Demokrasi Parlementer, Sukarno menawarkan sistem pemerintahan baru yang disebutnya Demokrasi Terpimpin. Demokrasi Terpimpin ini, lanjut Bung Karno, berpondasi kepada tiga pilar utama yang dimiliki bangsa Indonesia, yaitu Nasionalisme, Agama, dan Komunisme atau NASAKOM.

Apakah Dampak dari Konsep NASAKOM yang Diberlakukan Oleh Presiden?

Kendati sempat terlaksana, tidak semua kalangan sepakat dengan sistem Demokrasi Terpimpin beserta NASAKOM ala Sukarno itu. Salah satunya adalah Wakil Presiden RI, Mohammad Hatta.

Rosihan Anwar dalam In Memoriam: Mengenang yang Wafat (2002) mengungkapkan, NASAKOM berarti bekerja sama dengan PKI dan Hatta kurang cocok dengan itu. Bagi Hatta, Demokrasi Terpimpin membuat kekuasaan negara kian terpusat kepada sosok presiden.

Seperti diungkapkan Syafii Maarif melalui buku Demokrasi dan Nasionalisme: Pengalaman Indonesia (1996), Hatta kemudian mundur dari wakil presiden karena Sukarno semakin otoriter.

Sistem Demokrasi Terpimpin akhirnya diterapkan juga, begitu pula dengan konsep NASAKOM. Sukarno menyatukan tiga kekuatan politik terbesar di Indonesia kala itu untuk memperkuat posisinya sebagai presiden.

Sukarno bahkan menyatakan bahwa NASAKOM merupakan perwujudan Pancasila dan UUD 1945 dalam politik. Dalam pidatonya pada peringatan Hari Kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 1961, Bung Karno menegaskan:

“Siapa yang setuju kepada Pancasila, harus setuju kepada NASAKOM; siapa yang tidak setuju kepada NASAKOM, sebenarnya tidak setuju kepada Pancasila,” lantang Sukarno dikutip dari Sejarah Perjumpaan Kristen dan Islam di Indonesia (2004) karya Jan S. Aritonang.

“Sekarang saya tambah: Siapa setuju kepada Undang-Undang Dasar 1945, harus setuju kepada NASAKOM; Siapa tidak setuju kepada NASAKOM, sebenarnya tidak setuju kepada Undang-Undang Dasar 1945,” lanjutnya.

Terjadinya peristiwa berdarah Gerakan 30 September (G30S) 1965 membuat kepemimpinan Sukarno mulai digoyang. G30S PKI merupakan awal runtuhnya rezim Orde Lama yang dipimpin Presiden Sukarno.

Setelah kekuasaan Sukarno benar-benar terkikis dan kepemimpinan negara mulai diambil-alih oleh Soeharto, segala hal yang berbau komunis menjadi terlarang. Penerapan NASAKOM pun berakhir, begitu pula dengan sistem Demokrasi Terpimpin.

Mengapa NASAKOM Bertentangan dengan Pancasila?

Jika kita telisik ideologinya, konsep NASAKOM pada dua pilar utama memang tidak memiliki pertentangan dengan Pancasila. Hal ini disebutkan lantaran nasionalisme dan agama tertera juga dalam sila-sila.

Namun demikian, pilar ketiga berupa komunisme dianggap berbahaya dan bertentangan dengan ideologi Pancasila. Sebut saja terkait prinsip "kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan".

Berbeda dengan prinsip sila keempat tersebut, komunisme justru berawal dari kasus pertentangan antargolongan atau kelas. Dengan begitu, pilar ketiga ini tidak cocok bagi Indonesia yang bijaksana dan mengutamakan musyawarah.