Said Iqbal Masuk Kabinet, Mampukah Jaga Kepercayaan Akar Rumput?

tirto.id - Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, resmi dilantik sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Senin (8/6/2026). Pria yang juga Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) itu dilantik berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 58/P/2026 tentang Pengangkatan Penasihat Presiden bidang Ketenagakerjaan dan Buruh.

Usai dilantik Prabowo, Said Iqbal mengaku akan memperjuangkan aspirasi buruh dan memperkuat komunikasi pemerintah dan buruh. Said Iqbal pun berani untuk mengusulkan Presiden Prabowo untuk mengganti menteri yang dinilai tidak mendukung buruh. Dia pun mengklaim bahwa gerakan buruh tidak akan terkooptasi setelah dia masuk pemerintahan Prabowo-Gibran sebagai penasihat.

"Secara demokratis tidak akan mengurangi daya kritis kami terhadap persoalan-persoalan perburuhan," kata Said dalam konferensi pers usai pelantikan di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Senin (8/6/2026).

Di saat yang sama, Said Iqbal menyampaikan target kerja secara spesifik seperti mengakomodasi penghapusan outsourcing dan formula upah minimum yang pro buruh dalam revisi UU Ketenagakerjaan hingga upaya mencegah deindustrialisasi dan pemutusan hubungan kerja (PHK) di Indonesia.

Ujian Konsistensi Gerakan Buruh

Aksi Said Iqbal masuk pemerintah pun memicu beragam respons dari masyarakat sipil. Bagi Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga (JALA PRT), persoalan terbesar bukanlah apakah Said Iqbal memperoleh akses ke pusat kekuasaan, melainkan apakah kedekatan itu membawa dampak bagi para buruh.

“Kalau dia tidak didengar, ya Bung Iqbal harus ambil sikap mengundurkan diri. Ya buat apa jadi penasihat kalau tidak didengar?” tegas Koordinator Nasional JALA PRT, Lita Anggraini, kepada Tirto, Selasa (9/6/2026).

Lita menilai, kehadiran Said Iqbal di pemerintahan tetap harus diikuti dengan sikap kritis dan membawa semangat positif bagi para buruh. Ia menekankan, kehadiran Said Iqbal menjadi bermakna atau tidak bukan berbasis waktu, melainkan hasil nyata, salah satunya mengakomodasi tuntutan buruh dalam revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan maupun Undang-Undang Cipta Kerja.

“Kalau itu didengar, berarti Bung Iqbal punya daya tawar negosiasi ke Presiden, pemerintah, atas usulan dari gerakan buruh selama ini. Tapi kalau tidak didengar, apakah masih terjadi aksi-aksi demo, ya, untuk menuntut tuntutannya dipenuhi?” kata dia.

Lita mengingatkan, keberhasilan gerakan buruh tidak hanya ditentukan oleh kedekatan dengan pusat kekuasaan, tetapi juga oleh kemampuan menjaga dukungan basis massa. Meski demikian, ketika diminta memilih ancaman yang paling berbahaya bagi masa depan gerakan pekerja, Lita menilai hilangnya kepercayaan akar rumput merupakan risiko terbesar.

Sebab, menurut dia, kehilangan legitimasi di tingkat basis akan berdampak langsung terhadap kekuatan gerakan buruh. “Ya artinya gerakan akan melemahkan. Jadi yang paling penting dijaga kepercayaan akar rumput, tuntutan akar rumput,” kata Lita.

Kekhawatiran serupa disampaikan Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi (SINDIKASI). SINDIKASI menilai indikator konkret dampak kehadiran Said Iqbal di pemerintahan adalah upaya mengakomodasi hak buruh dalam penyusunan revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan yang ditarget selesai 31 Oktober 2026 sesuai amanat Mahkamah Konstitusi (MK).

“Nah, di situlah kita akan lihat apakah kehadiran beliau di sana bisa membantu mempercepat dan memperkuat posisi serikat pekerja dalam memperjuangkan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang lebih pro terhadap pekerja,” kata Ketua Umum SINDIKASI, Ikhsan Raharjo, saat dihubungi Tirto.

Dalam kacamata positif, Ikhsan juga menilai kehadiran Said Iqbal bisa membuka opsi jalur advokasi dan memperkuat gerakan buruh di masa depan, apalagi seluruh organisasi pekerja rata-rata memiliki tujuan yang sama, yakni memperjuangkan hak lebih baik bagi pekerja.

“Nah ini harusnya ya di atas kertas bisa memperkuat justru gerakan dari pekerja alih-alih mencerai-berai. Harusnya sih dipandang sebagai sebuah alternatif-alternatif strategi,” ujarnya.

Namun, Ikhsan mengingatkan, keberhasilan atau kegagalan strategi buruh masuk pemerintahan tidak bisa dengan ukuran sederhana. Ia mengingatkan, gerakan pekerja dan pemerintah pernah harmonis, tetapi juga pernah berbenturan satu sama lain. Oleh karena itu, ia menunggu hasil konkret Said Iqbal setelah masuk pemerintahan Prabowo. Selain itu, ada konsekuensi politik yang membuat Partai Buruh harus bersikap kompromi di masa depan.

“Nah, sampai sejauh mana bentuk kompromi itu akan berdampak terhadap komitmen mereka terhadap kaum pekerja, ya itu akan kita lihat nanti. Sebab kalau kita hanya statement, ya tentu semua orang bisa menyampaikan statement ya, tapi yang paling penting adalah pembuktian nanti di lapangan akan seperti apa,” ujarnya.

Manuver Prabowo Merangkul Buruh: Siapa yang Untung?

Dari sisi politik, masuknya Said Iqbal dianggap menguntungkan buruh maupun pemerintah. Analis politik sekaligus Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro, menilai aksi Prabowo melantik Said Iqbal sebagai upaya merangkul kekuatan sosial dan politik. Ia pun mengaitkan pula dengan manuver Prabowo menarik pemimpin Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Jumhur Hidayat, sebagai Menteri Lingkungan Hidup, Senin (27/4/2026) lalu.

“Ya, upaya pemerintah merangkul tokoh-tokoh kaum buruh mulai dari Pak Said Iqbal sampai Jumhur Hidayat memberikan sinyalemen bahwa Presiden Prabowo, ya, memiliki politik rangkulisme yang sering saya sampaikan di banyak kesempatan, merangkul lawan maupun kawan,” kata Agung kepada Tirto.

Menurut Agung, pendekatan tersebut terlihat dari cara pemerintah mengakomodasi berbagai kelompok dengan latar belakang politik yang berbeda. Ia menilai pola tersebut tidak hanya berlaku bagi kelompok yang selama ini berada dalam barisan pendukung pemerintah, tetapi juga terhadap pihak-pihak yang sebelumnya berada di luar lingkar kekuasaan.

“Kalau kawan dikasih posisi, kalau lawan ya kita tahu ada amnesti dan abolisi, termasuk ketika bergabungnya Pak Said Iqbal, ya, dan Pak Jumhur ke lingkar Kabinet Merah Putih,” ujarnya.

Meski merangkul tokoh buruh, Agung menekankan tidak serta-merta buruh akan patuh. Ia mengingatkan tidak semua organisasi buruh terwakili pemerintahan saat ini. Sebagian akan tetap kritis apalagi masih banyak masalah dialami pekerja seperti permasalahan kenaikan upah minimum maupun isu PHK. Ia yakin, gerakan kritis buruh tidak akan hilang ketika tokoh besar mereka merapat ke pemerintah meski mungkin ada sikap kompromistis.

“Iya, kalau kelihatannya sih kritisnya yang kompromis dan dialogis ya, tapi kelompok buruh atau organisasi buruh yang tidak ter-representasi lewat kehadiran Pak Said Iqbal dan Pak Jumhur Hidayat tetap kritis, karena gerakan buruh dari awal esensinya kan di sana [...] Kekritisan mereka menjadi salah satu penggerak ya bahwa gerakan ini selalu akan eksis, akan hidup melintasi zaman,” sambung Agung.

Sementara itu, analis politik dari UIN Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno, menilai keputusan Said Iqbal merapat ke pemerintahan tidak hanya menguntungkan pemerintahan Prabowo, tetapi juga gerakan buruh.

“Win-Win, sama-sama untung. Saling menguatkan,” kata Adi kepada Tirto.

Setidaknya ada dua keuntungan yang didapat keduanya. Pertama, Prabowo menjadi lebih kuat karena bisa menjalankan praktik gotong royong, yakni merangkul semua kepentingan politik.

“Kedua, tentu sebagai bagian memperkuat urusan terkait soal buruh karena apapun di tengah gonjang-ganjing dunia dan rupiah yang terus menurun, pasti akan berdampak pada buruh di sektor industri,” ujar Adi.

Situasi ini membuat buruh mendapat keuntungan karena mereka punya saluran komunikasi yang dekat dengan kekuasaan. Mereka bisa mendapat akses lebih dekat ke pembuat kebijakan.

Keuntungan bagi Partai Buruh untuk Pemilu 2029?

Selain soal keuntungan jalur komunikasi, masuknya Said Iqbal dilihat sebagai modal untuk Pemilu 2029. Adi menilai, kehadiran Said Iqbal di pemerintahan bisa menjadi modal partai untuk lolos ke parlemen.

“Itu (masuk parlemen) efek lanjutan yang bisa didapatkan Partai Buruh dengan masuknya Said Iqbal ke pemerintah karena apapun Said Iqbal bisa dapat eksposur politik dengan posisinya sebagai penasihat presiden yang bisa berdampak pada Partai Buruh,” kata Adi.

Namun, Adi menilai hal itu tidak mudah. Selain menjaga hubungan dengan pemerintah, dia harus menjaga hubungan dengan basis massa sebelumnya. Kemudian, pendiri dari Parameter Politik Indonesia ini juga mengingatkan bahwa keuntungan jabatan tidak serta-merta menjadi angka elektoral.

"Semua ini tergantung Said Iqbal apakah bisa mengkapitalisasi posisi yang saat ada di pemerintah,” ujar Adi.

Serupa, Agung juga menilai upaya menjaga hubungan dengan pemerintah dan loyalis basis massa pekerja perlu diperhatikan apabila ingin mengkapitalisasi peran Said Iqbal di pemerintahan.

Menurut Agung, Partai Buruh akan kehilangan tawaran apabila hanya berfokus pada aspek pemerintahan atau basis massa. Oleh karena itu, sikap kompromistis dan dialogis tetap perlu diimbangi dengan peran kritis agar konstituen Partai Buruh tidak merasa ditinggalkan.

“Karena ada bandul yang difokuskan ya hanya sebatas kompromis dan dialogis tanpa bahwa peran-peran kritis itu perlu juga dimainkan supaya basis massa yang menjadi kader ya atau konstituen Partai Buruh tetap loyal,” kata Agung.