Rangkuman Masa Orde Baru dalam Materi Sejarah Indonesia Kelas 12

tirto.id - Rangkuman masa Orde Baru menjelaskan tentang periode pemerintahan Presiden Soeharto. Simak artikel ini untuk mengetahui latar belakang, kebijakan, ciri, penyebab keruntuhan, dan contoh soalnya.

Soeharto merupakan Presiden Kedua Republik Indonesia (RI). Peserta didik memperoleh pembelajaran terkait masa pemerintahan Soeharto melalui mata pelajaran Sejarah.

Selama memimpin, Soeharto telah memberlakukan beberapa aturan perihal urusan dalam negeri. Berikut penjelasan mengenai kebijakan politik pada masa Orde Baru, ciri hingga sejarah jatuhnya.

Latar Belakang Munculnya Orde Baru

Rangkuman masa Orde Baru pertama-tama membahas tentang latar belakang kemunculan periode pemerintahannya. Kelahiran Orde Baru dimulai ketika kebijakan masa Orde Lama pimpinan Presiden Sukarno menimbulkan banyak kontroversi.

Pada 5 Maret 1960 misalnya, presiden pertama RI tersebut membubarkan parlemen hasil Pemilu 1955. Kemudian merombak susunan parlemen dan membentuk Dewan Perwakilan Rakyat-Gotong Royong (DPR-GR).

Selain itu, Sukarno juga membentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS). Kendati mengalami penolakan oleh beberapa golongan, termasuk Mohammad Hatta, kebijakan tersebut tetap diberlakukan.

Adapun PKI diperkirakan mendapatkan jatah kursi 17-25 persen dari total. Politikus PKI Lukman ditunjuk sebagai wakil ketua, sementara Pemimpin PKI Dipa Nusantara Aidit juga diamanatkan menjadi wakil ketua MPRS.

Puncak latar belakang masa Orde Baru adalah ketika peristiwa Gerakan 30 September (G30S) 1965 meletus. Begitu pula dengan peristiwa pembantaian orang-orang PKI pada masa setelahnya.

Sejak itu, era Orde Lama mulai goyang. Keadaan ekonomi negara juga mengalami kekacauan, khususnya akibat inflasi yang mencapai 600 persen dan membuat harga-harga naik.

Hal itu memantik masyarakat dan mahasiswa menggelar aksi protes. Salah satu aksi yang diadakan oleh Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) mengusung tiga tuntunan, yakni pembubaran PKI, perombakan Kabinet Dwikora, dan penurunan harga akibat inflasi.

Aksi ini disebut sebagai Tritura (Tri Tuntutan Rakyat). Namun, tuntunan tersebut tidak dipenuhi oleh Presiden Sukarno.

Dikutip dari Modul Sejarah Indonesia Kelas XII (2020, hlm. 4), Sukarno kemudian mengeluarkan Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) pada 11 Maret 1966 dan diserahkan kepada Jenderal Suharto.

Dengan perintah ini, Soeharto yang merupakan Panglima Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban ditugaskan membereskan masalah keamanan, ketenangan, dan stabilitas politik. Orang yang bertugas mengantarkan Supersemar kepada Suharto saat itu adalah Jenderal M. Yusuf, Amir Machmud, dan Basuki Rachmat.

Namun, kebijakan dan mandat Supersemar menimbulkan "dualisme kepemimpinan nasional". Dikutip dari modul Sejarah Indonesia SMA/MA/SMK/MAK Kelas XII terbitan Kemendikbud, dualisme ini akhirnya menimbulkan pertentangan politik di dalam masyarakat.

Adapun Sidang MPRS yang digelar akhir Juni hingga awal Juli 1966 memutuskan Supersemar sebagai Ketetapan (Tap) MPRS. Artinya, Supersemar secara hukum tidak bisa dicabut sewaktu-waktu oleh Sukarno.

Pada 22 Februari 1967, pukul 19.30 WIB, Sukarno mengundurkan diri dari jabatan Presiden RI. Di sisi lain, Soeharto memperoleh jabatan sebagai Pejabat Presiden Indonesia pada 12 Maret 1967.

Ketentuan ini dilakukan oleh Ketua MPRS, Jenderal Abdul Haris Nasution. Jabatannya sebagai Presiden Indonesia baru resmi diadakan pada 27 Maret 1968.

Kebijakan Politik Dalam Negeri Masa Orde Baru

Abdurakhman dkk. dalam modul Sejarah Indonesia SMA/SMK/MA/MAK Kelas XII (2018, hlm. 114), mengatakan bahwa Soeharto resmi diangkat sebagai Presiden pada 27 Maret 1968. Ia dikukuhkan sebagai presiden melalui MPRS.

Hal itu sekaligus menandai titik awal perjalanan Orba di Indonesia. Setelah memasuki masa Orde Baru, terdapat sejumlah kebijakan-kebijakan yang dibuat.

Berikut kebijakan politik pada masa Orde Baru.

1. Pelaksanaan Pemilu 1971

Kebijakan politik pertama yang dibuat pada masa Orde Baru adalah pelaksanaan Pemilu 1971. Golongan Karya atau Golkar terdata mempunyai pendukung terbanyak pada 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997.

2. Berlakunya Penyederhanaan Partai Politik

Setelah Pemilu 1971, pemilu pertama era pemerintahan Soeharto mengalami penyederhanaan. Banyaknya partai politik bergabung satu sama lain, sementara hasil pembentukannya ada PPP, Golkar, dan PDIP.

3. Dwifungsi ABRI

ABRI pada masa Orde Baru mendapatkan peran tambahan, yakni mempertahankan keamanan dan menjadi kekuatan sosial politik. Bukan hanya itu, ABRI juga memiliki wakil dalam MPR (disebut Fraksi ABRI).

4. Indoktrinasi Pancasila: Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila

Pada 12 April 1976, Presiden Soeharto menyiarkan gagasannya yang berjudul Ekaprasetia Pancakarsa. Kemudian merilis surat formal Tap MPR No. IV/1978 yang ditujukan untuk menginformasikan Pancasila kepada masyarakat.

5. Normalisasi Kehidupan Kampus atau Badan Koordinasi Kemahasiswaan

Kebijakan NKK atau BKK mengandung format-format organisasi kemahasiswaan yang dilarang terjun dalam politik praktis. Dengan begitu, sejumlah aksi kritis dari mahasiswa dapat dibendung demi pembangunan dan pembuatan kebijakan.

Ciri-Ciri Sistem Politik Orde Baru

Sistem politik Orde Baru berlaku di masa pemerintahan Soeharto sebagai Presiden Kedua Indonesia. Siswa-siswi bisa melihat ciri-ciri masa orde baru melalui berbagai kebijakan yang pernah berlaku.

Partai politik misalnya, beberapa nama partai yang pada semula banyak digabung menjadi tiga partai. Penggabungan ini menghasilkan tiga partai, yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Golongan Karya (Golkar).

Adapun kebijakan Dwifungsi ABRI membuat kehidupan pada masa Orde Baru didominasi Angkatan Darat. Keamanan dan kehidupan sosial politik saat itu diatur secara ketat lewat Indoktrinasi Pancasila serta aturan terhadap organisasi mahasiswa.

Dengan adanya Indoktrinasi, masyarakat diberikan pengetahuan tentang Pancasila. Akan tetapi, mahasiswa mengalami pembatasan suara lantaran dianggap berpotensi mengusik pemerintahan.

Berikut ciri-ciri sistem politik masa Orde Baru.

• Jumlah partai politik sedikit.
• ABRI mendominasi kehidupan sosial dan politik.
• Terjadi indoktrinasi tentang Pancasila.
• Dibatasinya pemikiran kritis para mahasiswa.

Penyebab Runtuhnya Orde Baru

Rangkuman masa Orde Baru juga mencakup berbagai penyebab keruntuhannya. Periode pemerintahan Soeharto yang mengedepankan pembangunan terpusat ini berakhir pada 1998 silam.

Adapun penyebab runtuhnya Orde Baru meliputi daftar berikut.

• Pemerintahan terpusat yang menghasilkan pembangunan tidak merata.
• Penyimpangan UUD 1945 terkait perekonomian.
• Lunturnya kepercayaan masyarakat Indonesia akibat korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
• Terjadinya krisis moneter yang melemahkan rupiah.
• Tragedi Trisakti yang menimbulkan korban jiwa.

Contoh Soal Sejarah Masa Orde Baru

Siswa-siswi dapat membaca contoh soal masa Orde Baru untuk bahan latihan belajar. Sebut misalnya ketika ingin menghadapi ujian atau tes sejarah.

Berikut contoh soal masa Orde Baru dalam sejarah Indonesia.

1. Tatanan seluruh kehidupan rakyat, bangsa, dan negara yang diletakkan pada kemurnian pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 atau sebagai koreksi terhadap penyelewengan-penyelewengan yang terjadi pada masa lalu merupakan pengertian dari...

A. Orde Lama

B. Orde Baru

C. Reformasi

D. UUD 1945

E. Pancasila

Jawaban: B

2. Guna menciptakan stabilitas politik, pemerintah menempatkan peran ganda bagi ABRI sebagai pertahanan keamanan dan sosial dengan duduk di MPR/DPR. Peran ini dikenal dengan....

A. Dwifungsi

B. Sapta Marga

C. Konsensus Nasional

D. ABRI Masuk Desa

E. Komando Daerah Militer

Jawaban: A

3. Langkah politik pertama Soeharto setelah memegang tampuk pimpinan nasional Orde Baru dalam bidang politik luar negeri adalah ….

A. Mengirim pasukan ke Timor Timur.

B. Ikut terlibat dalam pasukan perdamaian dunia.

C. Mendaftarkan kembali Indonesia sebagai anggota PBB.

D. Membuka kedutaan besar di Amerika Serikat.

E. Memimpin Organisasi Konferensi Islam.

Jawaban: C

4. Dalam rangka menciptakan kondisi politik yang stabil dan kondusif bagi terlaksananya amanah rakyat melalui TAP MPRS No. IX/MPRS/1966, yaitu melaksanakan pemilihan umum, pemerintah Orde Baru melakukan "pelemahan" dan "pengendalian" terhadap partai-partai politik yang secara historis dinilai berpotensi mengganggu stabilitas dan merongrong kewibawaan pemerintah. Kebijakan tentang “pelemahan” dan "pengendalian" terhadap partai-partai politik tersebut adalah ...

A. Pembentukan partai golongan karya

B. Masyarakat bebas membentuk parpol

C. Pancasila sebagai asas tunggal parpol

D. Menyederhanakan partai-partai politik

E. Membubarkan semua partai politik

Jawaban: D

5. Gagasan Soeharto pada tahun 1978 yang menjadi cikal bakal Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) dikenal dengan istilah …

A. Bhinneka Tunggal Ika

B. Eka Prasetya Pancakarsa

C. Tut Wuri Handayani

D. Ambeg Paramata

E. Catur Dharma Eka Karya

Jawaban: B

Tirto telah menghimpun berbagai rangkuman masa Orde Baru dan periode pemerintahan lainnya sebagai materi ajar. Siswa bisa memantau informasi terbaru seputar materi ajar untuk kebutuhan pembelajaran di sini.

Kumpulan Materi Ajar Kurikulum Merdeka