Guru Wajib Tahu, Ini 13 Aturan Terbaru tentang Pendidikan 2025!

tirto.id - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menunjukkan komitmen kuat dalam membenahi sistem pendidikan di Indonesia. Salah satu upayanya adalah dengan menerbitkan 13 Peraturan Menteri Pendidikan pada 2025.

Deretan regulasi ini mencakup berbagai aspek penting dalam dunia pendidikan dasar dan menengah. Mulai dari soal redistribusi tenaga pendidik, penyesuaian kurikulum, hingga pemenuhan hak belajar murid, semuanya menjadi fokus utama dari kebijakan-kebijakan tersebut.

Setiap regulasi disusun berdasarkan kebutuhan riil di lapangan untuk menjawab dinamika global dan tantangan pendidikan di era modern. 13 Peraturan Menteri Pendidikan ini pun menjadi langkah nyata dalam mewujudkan visi besar Kemendikdasmen, yakni pendidikan bermutu untuk semua.

Deretan kebijakan ini bukan sekadar formalitas, tapi menjadi pijakan menuju transformasi pendidikan yang berkelanjutan. Kemendikdasmen menekankan pentingnya regulasi yang tak hanya adaptif, tapi juga berpihak pada seluruh peserta didik.

Hal ini untuk memastikan bahwa pendidikan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa kecuali sekaligus menciptakan sistem pendidikan yang tangguh, inklusif, berkeadilan, dan relevan dengan perkembangan zaman.

Daftar Peraturan Mendikdasmen Terbaru tentang Pendidikan di Tahun 2025

Tahun 2025 menjadi momentum penting bagi dunia pendidikan Indonesia. Kemendikdasmen telah menerbitkan serangkaian regulasi yang mencerminkan upaya serius dalam membenahi berbagai aspek pendidikan dasar dan menengah.

Berikut daftar lengkap Peraturan Mendikdasmen terbaru tahun 2025 beserta garis besar isinya:

Permendikdasmen Nomor 1 Tahun 2025

Permendikdasmen Nomor 1 Tahun 2025 tentang Redistribusi Guru Aparatur Sipil Negara pada Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat.

Regulasi ini berisi aturan tentang redistribusi guru aparatur sipil negara, pengelolaan kepegawaian guru aparatur sipil negara, pelaporan, pengawasan, hingga pengendalian. Isi aturannya mencakup:

• Redistribusi Guru ASN ke Sekolah Swasta

Guru PNS dan PPPK bisa ditugaskan ke sekolah swasta untuk pemerataan kualitas pendidikan. Redistribusi dilakukan dengan mempertimbangkan data kebutuhan Guru pada sekolah negeri dan sekolah swasta yang diperoleh dari Dapodik Kementerian.

• Syarat Guru yang Diredistribusi

Harus memenuhi kualifikasi pendidikan S1/D4, bagi PNS pangkat paling rendah penata muda tingkat I, golongan ruang III/b, dan bagi PPPK paling rendah jenjang Guru ahli pertama, kinerja baik, sehat jasmani rohani, bebas dari masalah hukum/disiplin

• Kriteria Sekolah Penerima

Sekolah swasta harus memiliki kebutuhan guru berdasarkan data resmi (Dapodik) dan direkomendasikan oleh pejabat terkait.

• Mekanisme Redistribusi

PPK menetapkan redistribusi berdasarkan pertimbangan tim redistribusi sesuai Kepmendikdasmen Nomor 82/O/2025.

Permendikdasmen Nomor 2 Tahun 2025

Permendikdasmen Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengawasan Penggunaan Bahasa Indonesia. Peraturan ini mencakup:

• Pelaksanaan Pengawasan

Meliputi empat tahapan utama, yaitu sosialisasi, pemantauan, pendampingan, dan evaluasi penggunaan Bahasa Indonesia di lanskap dan dokumen resmi.

• Pembagian Kewenangan

Pengawasan dilakukan oleh tingkat pusat (Menteri), provinsi (Gubernur), dan kabupaten/kota (Bupati/Wali Kota) sesuai lingkup kewenangan masing-masing.

• Tujuan dan Sasaran

Bertujuan memperkuat identitas bangsa, meningkatkan kebanggaan dan keteladanan berbahasa, serta mendorong penggunaan Bahasa Indonesia yang benar dan sesuai dengan kaidah dalam berbagai media publik dan dokumen resmi.

Permendikdasmen Nomor 3 Tahun 2025

Permendikdasmen Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB). Regulasi ini mencakup:

• Ruang Lingkup dan Pengganti PPDB

Mengatur sistem penerimaan murid baru (TK, SD, SMP, SMA, dan SMK) yang mencakup pendaftaran murid baru, mutasi, serta pembinaan, pengawasan, dan evaluasi. Regulasi ini mencabut Permendikbud No.1 Tahun 2021 dan berlaku mulai 28 Februari 2025.

• Jalur dan Kuota Seleksi

Menetapkan empat jalur penerimaan: domisili, prestasi, afirmasi (untuk keluarga tidak mampu), dan mutasi. Kuota setiap jalur diatur dalam ketentuan SPMB 2025/2026.

• Persyaratan Usia & Administratif

Membatasi usia sesuai jenjang: SMA/SMK maksimal 21 tahun, SMP maksimal 15 tahun, dan menetapkan dokumen seperti KK, sertifikat prestasi, atau surat mutasi sebagai persyaratan sesuai jalur seleksi.

Permendikdasmen Nomor 4 Tahun 2025

Permendikdasmen Nomor 4 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Guru ASN Daerah yang isinya mencakup:

• Jenis Tunjangan yang Diatur

Meliputi Tunjangan Profesi (bagi guru yang telah memiliki sertifikat pendidik), Tunjangan Khusus (bagi guru yang bertugas di daerah khusus), dan Tambahan Penghasilan bagi guru yang belum memiliki sertifikat pendidik.

• Mekanisme Penyaluran dan Alokasi

Penyaluran TPG, TK, dan Tamsil dilakukan oleh pemerintah pusat langsung ke rekening guru secara berkala (triwulan), berbasis data Dapodik dan SIMTUN, dengan prinsip tertib, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel.

• Penghentian, Penyesuaian, dan Monitoring

Pembayaran dihentikan atau disesuaikan ketika terjadi perubahan status guru (contoh pensiun, cuti, kenaikan pangkat), serta dilengkapi mekanisme monitoring dan evaluasi oleh Kemdikdasmen dan daerah.

Permendikdasmen Nomor 5 Tahun 2025

Permendikdasmen Nomor 5 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan, isinya mencakup:

• Pembentukan & Klasifikasi UPT GTK

Menetapkan struktur UPT Bidang GTK, yaitu Balai Besar GTK, Balai GTK, dan Kantor GTK, yang bertugas mengembangkan dan memberdayakan guru, kepala sekolah, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan di berbagai wilayah.

• Kedudukan & Pembinaan

UPT GTK berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal GTK, dibina secara administratif oleh Sekretaris Ditjen dan secara teknis oleh direktur terkait.

Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2025

Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara. Isi aturannya mencakup:

• Perencanaan Kompetensi Berbasis Jabatan

Setiap unit kerja wajib menyusun rencana pengembangan kompetensi ASN berdasarkan kebutuhan organisasi, standar jabatan, dan hasil asesmen.

• Pelaksanaan dan Koordinasi Terintegrasi

Pengembangan kompetensi dilakukan dalam berbagai bentuk (pelatihan, pembelajaran kerja, magang, dsb.), menjadi tanggung jawab ASN dan dikoordinasikan oleh pusat yang membidangi urusan pelatihan.

• Penjaminan Mutu, Evaluasi, dan Penghargaan

Terdapat sistem pemantauan, evaluasi mutu, dan penghargaan bagi ASN berprestasi, serta penggunaan Sistem Informasi SDM guna mendukung pelaksanaan berkelanjutan.

Permendikdasmen Nomor 7 Tahun 2025

Permendikdasmen Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah. Isi regulasi ini mencakup:

• Penyediaan calon kepala sekolah

Pemetaan kebutuhan Kepala Sekolah dan penyiapan calon Kepala Sekolah.

• Mekanisme Penugasan Kepala Sekolah

Guru ASN yang dinyatakan lulus Pelatihan Bakal Calon Kepala Sekolah dapat diberi penugasan sebagai Kepala Sekolah.

a. Mekanisme penugasan Guru ASN sebagai Kepala Sekolah dilaksanakan oleh PPK.

b. Mekanisme penugasan Guru non-ASN sebagai Kepala Sekolah swasta ditetapkan oleh Yayasan, serta meliputi mekanisme penugasan kepala SILN.

• Masa Jabatan & Transisi Regulasi

Periodisasi penugasan Kepala Sekolah dilaksanakan berturut-turut 2 (dua) periode dengan ketentuan setiap periode selama 4 (empat) tahun.

• Pemberhentian Kepala Sekolah

Berhenti dari penugasan karena:

a. Meninggal dunia

b. Permintaan sendiri

c. Diberhentikan.

Permendikdasmen Nomor 8 Tahun 2025

Permendikdasmen Nomor 8 Tahun 2025 tentang tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP). Isinya mencakup:

• Minimal Alokasi Penggunaan Dana

a. Sekolah wajib menggunakan minimal 10% untuk pengembangan perpustakaan,

b. Maksimal 20% untuk pemeliharaan sarpras,

c. Pembayaran honor guru dibatasi: maksimal 20% di negeri, 40% di swasta dari pagu alokasi 50% per tahun.

• Pengembangan Pembelajaran Khusus & AI

BOSP Kinerja digunakan untuk mendukung "pembelajaran mendalam" seperti pengadaan modul, pelatihan guru, dan penerapan coding/AI sebagai strategi peningkatan mutu pembelajaran.

• Transisi & Pelaporan RKAS

Permendikdasmen ini mulai berlaku per 14 Mei 2025, menggantikan regulasi BOSP sebelumnya; dokumen RKAS harus disusun sesuai Juknis, melibatkan komite sekolah dan input via ARKAS, dengan penyesuaian RKAS paling lambat 14 Juni 2025.

Permendikdasmen Nomor 9 Tahun 2025

Permendikdasmen Nomor 9 Tahun 2025 tentang Tes Kemampuan Akademik (TKA). Regulasi ini berisi tentang:

• Penyelenggaraan TKA untuk Semua Jalur Pendidikan

TKA diselenggarakan bagi siswa dari jalur formal, nonformal (Paket A/B/C), dan informal (sekolah rumah) di jenjang SD, SMP, dan SMA/SMK, sebagai pengganti Uji Kesetaraan sebelumnya.

• Akreditasi & Fasilitas Sekolah Pelaksana

Hanya sekolah terakreditasi yang memiliki sarana seperti jaringan listrik, internet, dan petugas teknis (proktor/teknisi) yang boleh menyelenggarakan TKA secara mandiri, yang tidak harus menginduk ke sekolah lain.

• Waktu Pelaksanaan & Fungsi Strategis Hasil TKA

TKA mulai berlaku per 3 Juni 2025, pada tahun pertama (2025) dilaksanakan untuk siswa kelas 12 SMA/SMK, sedangkan SD/SMP menyusul tahun 2026. Hasilnya digunakan untuk seleksi prestasi masuk jenjang berikutnya dan sebagai alat pemetaan mutu pendidikan.

Permendikdasmen Nomor 10 Tahun 2025

Permendikdasmen Nomor 10 Tahun 2025 tentang entang Standar Kompetensi Lulusan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah. Isinya mencakup:

• Cakupan Multijenjang & Jalur Pendidikan

SKL ini berlaku untuk PAUD, jenjang dasar, dan menengah, mencakup peserta didik dari jalur formal, nonformal, dan informal. Dirancang agar lulusan memiliki sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang lengkap saat menutup jenjang pendidikannya.

• Delapan Dimensi Profil Lulusan

Keimanan & ketakwaan, kewargaan, penalaran kritis, kreativitas, kolaborasi, kemandirian, kesehatan, dan komunikasi. Delapan dimensi ini menjadi tolok ukur capaian lulusan di semua jenjang.

• Mekanisme & Landasan Hukum Baru

SKL disusun berdasarkan tujuan nasional, perkembangan murid, kerangka kualifikasi nasional (KKNI), dan berbagai jalur pendidikan.

Permendikdasmen Nomor 11 Tahun 2025

Permendikdasmen Nomor 11 Tahun 2025 tentang pemenuhan beban kerja guru dilakukan sepenuhnya di satuan pendidikan. Dalam regulasi ini, total beban kerja diakui secara profesional.

Guru ASN wajib melaksanakan total beban kerja selama 37 jam 30 menit per minggu—tidak hanya jam tatap muka, tapi juga merencanakan, melaksanakan, menilai pembelajaran/pembimbingan, serta membimbing peserta didik (termasuk menjadi guru wali), dan melaksanakan tugas tambahan.

Permendikdasmen Nomor 12 Tahun 2025

Permendikdasmen Nomor 12 Tahun 2025 tentang Standar Isi pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah. Isinya mencakup:

• Standar isi merupakan ruang lingkup materi untuk mencapai kompetensi lulusan

Standar isi merupakan kriteria minimal untuk memastikan murid mencapai kompetensi lulusan melalui ruang lingkup materi yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, kemajuan teknologi, seni, dan budaya, serta sesuai dengan jalur, jenjang, dan jenis Pendidikan.

• Ruang lingkup materi pada PAUD dan jenjang pendidikan dasar dan menengah

Ruang lingkup materi pada PAUD dirumuskan berdasarkan standar tingkat pencapaian perkembangan anak. Sementara itu, ruang lingkup pada jenjang pendidikan dasar dan menengah berdasarkan muatan wajib yang terdiri dari:

a. Pendidikan agama

b. Pendidikan pancasila

c. Pendidikan kewarganegaraan

d. Bahasa, matematika

e. Ilmu pengetahuan alam

f. Ilmu pengetahuan sosial

g. Seni dan budaya

h. Pendidikan jasmani dan olahraga

i. Keterampilan/kejuruan

j. Muatan lokal.

• Fleksibilitas standar isi untuk murid berkebutuhan khusus dan pada pendidikan kesetaraan memuat pemberdayaan dan keterampilan

Murid berkebutuhan khusus dapat mengikuti Standar Isi, dengan memperhatikan profil Murid berkebutuhan khusus.

Selain mengacu pada muatan wajib, murid pada pendidikan kesetaraan memuat pemberdayaan dan keterampilan dengan memperhatikan konteks dan potensi lingkungan setempat, dan mempertimbangkan hal yang dapat dilakukan secara terintegrasi melalui projek atau pendekatan lain yang relevan.

Permendikdasmen Nomor 13 Tahun 2025

Permendikdasmen Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Permendikbudristek 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah. Isinya mencakup:

• Penegasan Pendekatan Pembelajaran Mendalam

Kurikulum kini secara eksplisit mengadopsi pendekatan pembelajaran mendalam yang memadukan olah pikir, hati, rasa, dan raga secara holistik. Ini bertujuan membentuk peserta didik yang berkarakter Pancasila, reflektif, kreatif, dan kolaboratif dalam menghadapi tantangan global.

• Penyesuaian Pelaksanaan Kokurikuler

Penyederhanaan pelaksanaan kokurikuler dan pengurangan alokasi waktu kokurikuler pada beberapa kelas.

• Penambahan Mata Pelajaran Pilihan Koding dan Kecerdasan Artifisial

Mulai tahun ajaran 2025/2026, satuan pendidikan dasar dan menengah dapat secara bertahap menyelenggarakan mata pelajaran Coding dan Kecerdasan Artifisial sebagai pilihan, untuk membekali peserta didik dengan kompetensi teknologi masa depan.

Itulah 13 Peraturan Menteri Pendidikan yang wajib diketahui oleh seluruh tenaga pendidik. Mari terus dukung dan kawal pelaksanaan setiap kebijakan pendidikan yang telah dirancang. Sebab, setiap kebijakan bukan hanya tanggung jawab pemerintah semata, melainkan komitmen bersama seluruh elemen bangsa.

Dengan keterlibatan aktif kita semua, kita turut membentuk fondasi kokoh bagi lahirnya generasi emas Indonesia yang cerdas, tangguh, dan siap menghadapi masa depan.

Ingin tahu lebih banyak tentang kebijakan terbaru di dunia pendidikan? Jelajahi kumpulan artikel kami yang membahas secara lengkap dan mendalam tentang berbagai Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Dapatkan informasi penting lainnya di tautan berikut:

Kumpulan Artikel Aturan Mendikdasmen Klik di Sini!