Mendikdasmen Targetkan Revitalisasi 11.000 Sekolah pada 2025

tirto.id - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu'ti, menargetkan revitalisasi 11.000 sekolah pada 2025. Program ini akan mulai dilaksanakan pada Juli 2025 yang menyasar 10.440 sekolah.

“Kami menyampaikan program terkait dengan rehabilitasi dan revitalisasi sekolah di seluruh Indonesia yang nanti bulan Juli ini mulai kita laksanakan untuk 10.440 sekolah dan bahkan mungkin bisa bertambah jumlahnya,” kata Mu'ti setelah memberikan pembekalan materi, di Kampus IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Rabu (25/6/2025).

Penambahan sekolah yang akan direvitalisasi ini diperkirakan jumlahnya mencapai 11.000. Pertimbangannya didasarkan pada hasil stimulasi penggunaan anggaran yang lebih efisien daripada perencanaan awal.

“Kami sempat laporkan kepada Bapak Presiden [Prabowo], mungkin jumlahnya bisa lebih dari 11.000 pada tahun ini,” ucap Mu’ti.

Selain revitalisasi dan rehabilitasi bangunan, Abdul Mu’ti memulai juga program digitalisasi pembelajaran. Pembelajaran dengan menyediakan smart classroom ini bagian dari Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) dari Presiden Prabowo Subianto.

Mut'i menargetkan sebanyak 300.000 unit TV pintar yang akan disediakan untuk menunjang proses pembelajaran.

“Kita usahakan untuk dapat membangun sarana-prasarana digitalisasi pendidikan yang nanti mulai secara bertahap juga kami akan memberikan bantuan untuk penyelenggaraan smart classroom,” terangnya.

Untuk menunjang pembelajaran dan pendidikan karakter, Mu'ti juga akan memberikan pelatihan terhadap guru. Ditargetkan, sekitar 806.00 guru akan mendapatkan pelatihan pada 2025.

“Kami sampaikan menyangkut beberapa kebijakan terkait dengan guru. Kebijakan yang terkait dengan penguatan pendidikan karakter melalui tujuh kebiasaan anak Indonesia hebat. Program pagi ceria dan juga program bimbingan konseling untuk pelatihan para guru,” jelasnya.

Sikapi Putusan MK Tentang Sekolah Swasta Gratis

Saat ditanya mengenai keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sekolah swasta gratis, Mu'ti menyebut, permohonan tersebut merupakan materi dari UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Dalam materi itu tertulis, negara wajib menjamin pendidikan dasar untuk sekolah negeri maupun madrasah atau swasta.

Mu'ti kemudian menjelaskan, tidak ada keputusan sekolah swasta gratis. Namun, keputusan itu menerangkan bahwa wajib belajar minimal pendidikan sekolah dasar tanpa memungut biaya.

Lebih lanjut, Mu'ti menyebut sekolah atau madrasah swasta tidak melarang peserta didik untuk membiayai sepenuhnya sendiri, atau menggunakan sumber lain selama tak bertentangan dengan undang-undang.

“Sekolah gratis itu kan berarti bahasa media kan, kalau bahasa keputusan MK itu bunyinya tidak sekolah gratis," ujarnya.

Kendati begitu, Mu’ti menyebut kementeriannya Tengah berkoordinasi dengan Sekretaris Negara, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Dalam Negeri terkait Keputusan dari MK tersebut.

"Konsekuensi dari keputusan MK itu dan keputusan di rapat terakhir nanti akan kita bahas secara khusus untuk merespons dan memberikan langkah-langkah yang sesuai dengan keputusan MK itu,” pungkasnya.