Daftar Bansos dan Loker Stimulus Ekonomi September-Desember 2025

tirto.id - Pemerintah menyiapkan program stimulus ekonomi 2025 yang terdiri dari bantuan sosial (bansos), insentif hingga magang berbayar.

Hal itu sampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, pada Senin (15/9/2025) di Istana Kepresidenan, Jakarta.

Stimulus ekonomi ini merupakan Program Akselerasi Pembangunan 2025 “8+4+5 program”. Di antaranya, mencakup delapan program untuk tahun 2025, empat program yang akan dilanjutkan pada 2026, dan lima program penyerapan tenaga kerja.

Dari sekian program tersebut, masyarakat dapat menjadi penerima manfaat, baik dalam program yang bersifat bantuan sosial, insentif maupun lowongan kerja melalui program penyerapan tenaga kerja. Simak daftar bansos dan lowongan kerja (loker) pemerintah periode September-Desember 2025.

Daftar Bansos dan Insentif September-Desember 2025

Laman resmi Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) RI menjabarkan kedelapan program untuk tahun 2025. Dari delapan program tersebut, berikut ini daftar bansos dan insentif yang disediakan oleh pemerintah periode September-Desember 2025

1. Insentif PPh 21

Pemerintah akan memperluas insentif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang ditanggung pemerintah (DTP). Sebelumnya, skema ini telah diterapkan pada sektor padat karya.

Airlangga menuturkan, kali ini akan dilanjutkan ke sektor pariwisata, hotel, restoran, dan kafe. Target penerimanya sebanyak 552 ribu pekerja dan ini akan diberikan 100 persen PPh untuk sisa tahun pajak 2025, ataupun tiga bulan, dengan anggaran sebesar Rp120 miliar.

2. Bantuan Pangan

Airlangga juga menyebutkan, pemerintah akan melanjutkan program bantuan pangan berupa penyaluran beras 10 kilogram. Ini berlaku untuk bulan Oktober-November, sementara nantinya akan dievaluasi untuk bulan Desember.

Program ini menjadi program dengan alokasi terbesar, yakni Rp7 triliun untuk 18,3 juta keluarga penerima manfaat selama dua bulan. Terdapat opsi perpanjangan hingga Desember jika anggaran memungkinkan.

3. Bantuan Iuran JKK dan JKM

Di sisi perlindungan sosial, pemerintah menyiapkan bantuan iuran jaminan kecelakaan kerja (JKK) dan jaminan kematian (JKM) bagi pekerja bukan penerima upah. Di antaranya, yakni pengemudi transportasi daring, ojek pangkalan, supir, kurir, dan pekerja logistik.

Nantinya, sebanyak 731.361 pekerja akan mendapat potongan 50 persen iuran. Total anggaran sekitar Rp36 miliar akan disiapkan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Peserta hanya perlu membayar iuran sekitar Rp10.800 per bulan dengan potongan 50 persen selama 6 bulan. Sementara untuk sisanya, ditanggung BPJS Ketenagakerjaan.

Di samping itu, Airlangga juga menyebut, JKK itu santunan kematian 48 kali upah, santunan cacat 56 kali upah, beasiswa Rp174 juta untuk dua orang anak, dan jaminan kematian.

4. Penurunan Bunga Kredit

Pemerintah menyiapkan manfaat layanan tambahan (MLT) dari program perumahan BPJS Ketenagakerjaan. Yakni, dengan menurunkan bunga kredit dari BI rate plus 5 persen menjadi BI rate plus 3 persen untuk pembiayaan perumahan pekerja.

Hal ini termasuk cicilan, uang muka, ataupun pembiayaan bagi pengembang yang juga diturunkan dari BI rate plus 6 persen menjadi BI rate plus 4 persen.

Langkah ini didukung relaksasi slik dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Airlangga menjelaskan, target program ini Rp150 miliar ditanggung BPJS.

Tahun ini, dia menargetkan sampai seribu penerima manfaat. Namun, tahun depan akan ditingkatkan jumlahnya dalam rangka mendukung program Presiden Prabowo untuk menyediakan 3 juta rumah.

5. Upah Harian Pekerja Proyek (Cash for Work)

Program yang dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum (KemenPU) dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk September-Desember 2025 ini menargetkan sebanyak 609.465 penerima manfaat.

Sebanyak Rp3,5 triliun total anggaran yang dialokasikan untuk program KemenPU, sementara Rp1,8 triliun untuk program Kemenhub. Dana ini guna membayar upah harian bagi sekitar 609 ribu pekerja pada proyek September–Desember 2025.

Daftar Lowongan Kerja Stimulus Ekonomi 2025

Berikut ini daftar lowongan kerja yang disediakan pemerintah untuk penyerapan tenaga kerja dalam Paket Kebijakan Ekonomi 2025:

1. Magang Bergaji UMP

Airlangga menyampaikan, program ini menargetkan 20 ribu peserta dari jenjang S1, D3, atau setara yang akan ditempatkan di sektor industri. Selama enam bulan masa magang, peserta akan menerima uang saku setara upah minimum provinsi (UMP).

“Itu (lulusan) di-link-and-match-kan, dikerjasamakan dengan sektor industri, di mana penerima manfaat di tahap pertama 20 ribu orang, dan selama proses bekerja diberikan uang saku sebesar upah minimum, UMP. Dan ini untuk 6 bulan, dan anggarannya sudah disediakan sebesar Rp198 miliar,” ucap Airlangga, dikutip dari laman resmi Kemensetneg RI (15/9/2025).

Teknis pelaksanaannya, dia menjelaskan bahwa program magang tersebut dijalankan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, kampus-kampus, dan industri. Untuk para lulusan daerah terluar, terdepan, dan tertinggal (3T), program magang akan diurus langsung oleh pemerintah pusat.

2. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih

Airlangga, mengutip Antara News, memperkirakan ada 681.000 sampai 1 juta pekerja yang dapat terserap dari Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih hingga bulan Desember 2025.

3. Perkebunan Rakyat

Airlangga mengatakan, pemerintah akan menanam kembali area-area perkebunan rakyat seluar 870 ribu hektare dengan leading sector-nya Kementerian Pertanian. Program ini diharapkan bisa membuka lapangan kerja lebih dari 1,6 juta pekerja. Komoditas prioritasnya, yakni tebu, kakao, kelapa, kopi, kacang mete, dan pala.

4. Kampung Nelayan Merah Putih

Program ini ditargetkan mencakup 100 desa yang diharapkan bisa menyerap 8.645 tenaga kerja. Airlangga menyebut, dalam jangka panjang, 4 ribu titik kampung nelayan bisa menciptakan 200 ribu pekerja.

5. Revitalisasi Tambak-Tambak di Pantura

Terkait program ini, Airlangga menyebut aksesnya yakni 20 ribu hektare dan bisa menyerap sebanyak 168 ribu tenaga kerja.

6. Modernisasi Kapal Nelayan

Modernisasi kapal-kapal nelayan ini tepatnya sebanyak 1.000 kapal. Airlangga mengatakan, ini diperkirakan bisa menciptakan 200 ribu lapangan kerja baru.

Adapun kapal-kapal yang dimodernisasi itu mencakup 1.000 kapal dengan bobot 30 GT (gross tonnage). Kemudian, 200 kapal 150 GT, 200 kapal dengan bobot 200 GT, 170 kapal 300 GT, 10 kapal 600 GT, dan dua kapal 2.000 GT.

Sebagai informasi, terdapat dua program lain dalam Paket Kebijakan Ekonomi 2025 ini. Di bidang regulasi, pemerintah akan mempercepat deregulasi PP 28 tahun 2025 dengan mendorong integrasi rencana detail tata ruang (RDTR) ke sistem Online Single Submission (OSS) dengan dukungan data dari Badan Informasi Geospasial.

Dana sebanyak Rp3,5 miliar disiapkan per RDTR. Airlangga menerangkan, dari badan geologi informasi geospasial akan menyiapkan data sehingga nanti OSS punya fiktif positif untuk 20 hari kerja.

Dengan demikian, dia menjelaskan, kalau ini tidak selesai, akan otomatis berlaku. Kebutuhan dana untuk program ini disebut sekitar Rp1 triliun.

Kemudian, pemerintah juga akan memulai pilot project pengembangan ekosistem Gig Economy dengan menyediakan ruang kerja bersama (working space) di Jakarta. Ini akan diperluas ke Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Bali, Manado, Makassar, dan Batam.