Indeks Bansos

Menurut Muhadjir, semua orang miskin harus dibantu oleh pemerintah, termasuk korban judol. Ia menegaskan jangan ditafsirkan penjudi online dapat bansos.

KPK mengungkap modus kasus dugaan korupsi bantuan sosial Presiden saat penanganan COVID-19 di wilayah Jabodetabek.

Video yang tersebar di media sosial adalah iklan judi online yang memodifikasi isi pesan dari potongan berita wawancara dengan Raffi Ahmad.

Setelah berlarut-larut, data penerima bansos yang berantakan mulai dibenahi pemerintah lewat Sistem Data Registrasi Sosial Ekonomi. Kita tunggu hasilnya.

Ma'ruf Amin menuturkan, orang yang kalah berjudi atau sedang mencari modal untuk berjudi tidak masuk kategori penerima Bansos.

Jumlah penerima bansos yang tidak tepat sasaran disebabkan oleh pendataan yang buruk.

Gagasan kebijakan keluarga pelaku judi online mendapatkan bansos akan berdampak pada ketidakadilan bagi warga yang masuk DTKS.

Jokowi membantah pemerintah menyediakan dana anggaran bantuan sosial (bansos) kepada pelaku judi online.

Praktik judi online semakin beringas; menyasar masyarakat bawah hingga kaum intelektual. Pemberian bansos penjudi bukan solusi yang tepat.

Sebanyak 3 bansos yang termasuk PKD yang belum cair, yaitu KLJ, KAJ, dan KPDJ.

Muhadjir Effendy mengatakan korban judi online akan masuk ke dalam DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial).

Menurut Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi, bantuan pangan beras disuplai dari cadangan beras pemerintah (CBP) yang saat ini memiliki stok 1,8 juta ton.

Daftar bantuan sosial (bansos) yang akan diterima masyarakat pada bulan Juni 2024. Simak pula cara cek penerima manfaatnya.

BPK menemukan adanya bantuan sosial PKH dan sembako yang tidak disalurkan sebesar Rp208,52 miliar hingga Semester II 2023.

Bantuan pangan berupa beras tersebut akan disalurkan kepada 22 juta keluarga pada Agustus, Oktober, dan Desember 2024.

Berikut ini cara mengecek bansos untuk bulan Mei 2024. Ada beberapa bansos yang cair seperti PKH, PIP, BPNT, dan lain-lain.

Bayu Krisnamurthi sebut bantuan pangan penting menekan inflasi pangan yang saat ini sudah relatif baik di level 0,25 persen.

Praktik culas politisasi bantuan sosial demi meraup perolehan suara dan simpati konstituen, diprediksi masih berpotensi terjadi pada Pilkada 2024.

MK menilai pembagian bansos oleh Jokowi tidak menyalahi aturan, tapi dikhawatirkan jadi preseden buruk di masa depan.

Arsul sebut Mahkamah tidak menemukan hubungan kausalitas antara bansos dengan perolehan suara.