Menuju konten utama

Mendagri Minta Daerah Dukung Digitalisasi Perlindungan Sosial

Mendagri Tito Karnavian meminta Pemda mendukung digitalisasi Perlinsos untuk memastikan bantuan sosial diterima masyarakat yang membutuhkan.

Mendagri Minta Daerah Dukung Digitalisasi Perlindungan Sosial
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan Sosialisasi Penetapan Upah Minimum Tahun 2027 dan Perlindungan Sosial secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (16/11/2026). (FOTO/dok.Kemendagri)
Jadikan tirto.id sumber pilihan pencarian Google

tirto.id - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, meminta pemerintah daerah (Pemda) mendukung percepatan registrasi layanan digital perlindungan sosial (Perlinsos). Langkah ini diperlukan untuk memastikan bantuan sosial (bansos) pemerintah diterima masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Hal tersebut disampaikan Tito saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan Sosialisasi Penetapan Upah Minimum Tahun 2027 dan Perlindungan Sosial. Kegiatan berlangsung secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta pada Senin (16/11/2026).

Tito menjelaskan, digitalisasi Perlinsos merupakan bagian dari upaya Presiden Prabowo Subianto membangun sistem pemerintahan berbasis elektronik atau electronic government (e-government). Melalui sistem tersebut, masyarakat diharapkan dapat mengakses berbagai layanan publik secara digital tanpa perlu mendatangi kantor pemerintah.

Pada tahap awal, digitalisasi tersebut akan digunakan untuk memperkuat proses verifikasi dan validasi penerima bantuan sosial. Menurut Tito, program bansos tersebar di sejumlah kementerian, termasuk Kementerian Sosial (Kemensos) dan Kementerian Ketenagakerjaan.

“Untuk percobaan pertamanya adalah melakukan verifikasi, validasi, bantuan sosial. Karena bansos itu ada di pemerintah pusat banyak, di Kemensos ada, Kementerian Ketenagakerjaan juga ada,” jelasnya.

Tito menilai, ketepatan sasaran penyaluran bansos masih perlu diperbaiki. Pasalnya, pemerintah masih menemukan masyarakat dengan kondisi ekonomi relatif mampu yang menerima bantuan, sementara warga yang lebih membutuhkan justru belum tercatat sebagai penerima.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah melalui Kemensos mengembangkan digitalisasi Perlinsos dengan koordinasi Dewan Ekonomi Nasional (DEN). Sistem ini dirancang untuk mengintegrasikan berbagai basis data kementerian dan lembaga, termasuk data kependudukan yang dikelola Kemendagri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).

Tito menjelaskan, integrasi data tersebut memungkinkan identifikasi dan verifikasi kondisi sosial ekonomi masyarakat dilakukan lebih cepat. Prosesnya memanfaatkan data biometrik, seperti pengenalan wajah, sidik jari, dan iris mata.

"98 persen penduduk Indonesia datanya ada di servernya Kementerian Dalam Negeri. Setelah itu dia (layanan digital Perlinsos) akan langsung dijawab, ini layak untuk menerima bantuan, atau tidak layak karena dia punya rumah, dia punya tanah, dia punya mobil, dan lain-lain," ujarnya.

Ia menegaskan, percepatan digitalisasi Perlinsos tidak hanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pemerintah pusat, tetapi juga mendukung pemerintah daerah dalam menjalankan tugas pengentasan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem.

Menurut Tito, bantuan sosial merupakan salah satu instrumen pemerintah untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Karena itu, dukungan Pemda terhadap percepatan registrasi layanan digital Perlinsos diperlukan agar penyaluran bantuan dapat semakin tepat sasaran.

(INFO KINI)

Penulis: Tim Media Servis