Menuju konten utama

Mendagri Dukung RUU Adminduk untuk Perkuat Layanan Publik Daerah

Mendagri Tito Karnavian apresiasi inisiatif DPR menyusun RUU Adminduk untuk memperkuat layanan publik, integrasi data, serta pelindungan data pribadi.

Mendagri Dukung RUU Adminduk untuk Perkuat Layanan Publik Daerah
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam Rapat Kerja Tingkat I Bersama Komisi II DPR RI dalam rangka Pembahasan RUU tentang Administrasi Kependudukan di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (16/11/2026). (FOTO/dok.Kemendagri)
Jadikan tirto.id sumber pilihan pencarian Google

tirto.id - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyampaikan apresiasi kepada Pimpinan dan seluruh anggota Komisi II DPR RI atas inisiatif penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Administrasi Kependudukan (Adminduk). Menurutnya, pembentukan regulasi baru tersebut menjadi langkah penting untuk memperbarui sistem administrasi kependudukan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Apresiasi itu disampaikan Tito saat menghadiri Rapat Kerja Tingkat I bersama Komisi II DPR RI dalam rangka pembahasan RUU Adminduk di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (16/11/2026).

“Penyusunan RUU ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk memperbarui kerangka hukum administrasi kependudukan secara menyeluruh,” ujar Mendagri merujuk keterangan resmi.

Ia menjelaskan, Presiden RI Prabowo Subianto sebelumnya telah menunjuk sejumlah menteri untuk mewakili pemerintah dalam pembahasan RUU tersebut. Mereka meliputi Mendagri, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri Komunikasi dan Digital, Menteri Hukum, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Menteri Sekretaris Negara, serta Menteri Luar Negeri.

Tito menjelaskan, pembaruan regulasi diperlukan untuk menyesuaikan penyelenggaraan administrasi kependudukan dengan perkembangan teknologi informasi, kebutuhan integrasi data lintas sektor, dinamika mobilitas penduduk, serta tuntutan pelindungan data pribadi.

Salah satu aspek yang menjadi perhatian pemerintah adalah penguatan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai identitas tunggal atau Single Identity Number. Kebijakan ini diharapkan mampu meningkatkan integrasi proses identifikasi masyarakat dalam mengakses berbagai layanan publik sehingga penduduk tidak perlu berulang kali menggunakan nomor identitas yang berbeda.

Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah memandang perlu memperkuat integrasi dan interoperabilitas sistem informasi antarkementerian dan lembaga. Meski demikian, integrasi tidak berarti seluruh data sektoral harus dilebur ke dalam satu pangkalan data. Setiap instansi tetap memiliki tanggung jawab untuk mengelola data sektoral sesuai tugas dan kewenangannya.

“Interoperabilitas tidak cukup hanya dimaknai sebagai keterhubungan teknis antarsistem. Interoperabilitas harus didukung oleh mekanisme, prosedur, standar data, tata kelola akses, keamanan informasi, serta pembatasan tujuan pemanfaatan,” sambung Mendagri.

Dalam pembahasan tersebut, pemerintah juga mengusulkan pembatasan akses data kependudukan bagi lembaga pengguna agar hanya dimanfaatkan untuk keperluan verifikasi dan validasi. Setiap lembaga yang memperoleh akses wajib menjamin kerahasiaan, keutuhan, dan kebenaran data. Selain itu, mereka tidak diperbolehkan menyimpan data kependudukan yang telah diakses ataupun menyerahkan dan memperjualbelikannya kepada pihak lain.

Penguatan Identitas Kependudukan Digital (IKD) juga menjadi salah satu agenda yang didorong pemerintah dalam pembaruan sistem adminduk. Menurut Tito, IKD tidak sebatas aplikasi yang terpasang pada perangkat elektronik, melainkan sebuah sistem informasi yang memuat representasi KTP elektronik (KTP-el) beserta dokumen kependudukan lainnya.

“Pemerintah berpandangan bahwa kejelasan pembagian kewenangan merupakan prasyarat bagi efektivitas penyelenggaraan administrasi kependudukan. Penyesuaian tersebut diperlukan agar tanggung jawab pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota tidak menimbulkan tumpang tindih,” lanjut Mendagri.

Tito menegaskan, penerapan layanan berbasis digital harus tetap mengakomodasi kondisi masyarakat yang memiliki keterbatasan akses teknologi. Penduduk yang belum mempunyai perangkat elektronik, tidak terjangkau jaringan internet, atau belum memiliki kecakapan digital harus tetap mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan melalui jalur alternatif yang ada.

Perhatian khusus juga diberikan terhadap penyelenggaraan layanan adminduk ketika terjadi bencana atau kondisi darurat. Pemerintah mendorong adanya pengaturan mengenai penerbitan kembali dokumen identitas bagi pengungsi dan korban bencana.

“Ini kami sudah merasakan betul pada saat bencana Sumatera, di tiga provinsi, 53 kabupaten, juga ada bencana di Flores, banyak sekali dokumen-dokumen yang terbawa hanyut, banjir, dan lain-lain, tapi kami mengirim tim [Ditjen] Dukcapil karena semua datanya ada di server, di Kemendagri. Jadi hanya dalam satu minggu juga bisa diselesaikan,” tandasnya.

Rapat kerja tersebut turut dihadiri Ketua Komisi II DPR RI M. Rifqinizamy Karsayuda beserta jajaran pimpinan Komisi II lainnya, Wakil Ketua II Komite I DPD RI Bahar Buasan, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria, serta sejumlah pihak terkait.

(INFO KINI)

Penulis: Tim Media Servis