Menuju konten utama

Mendagri Minta Kepala Daerah Kawal Penetapan Upah Minimum 2027

Mendagri Tito Karnavian meminta para kepala daerah mengawal penetapan upah minimum 2027 melalui dialog antara pemerintah, buruh, dan pengusaha.

Mendagri Minta Kepala Daerah Kawal Penetapan Upah Minimum 2027
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan Sosialisasi Penetapan Upah Minimum Tahun 2027 dan Perlindungan Sosial secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (16/11/2026). (FOTO/dok.Kemendagri)
Jadikan tirto.id sumber pilihan pencarian Google

tirto.id - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, meminta kepala daerah, terutama gubernur, mengawal proses penetapan Upah Minimum Tahun 2027 agar berjalan lancar dan kondusif. Ia mendorong pemerintah daerah membuka dialog dengan serikat pekerja dan pengusaha untuk merumuskan kebijakan pengupahan yang dapat diterima berbagai pihak.

Permintaan tersebut disampaikan Tito saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan Sosialisasi Penetapan Upah Minimum Tahun 2027 dan Perlindungan Sosial. Kegiatan tersebut berlangsung secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta pada Senin (16/11/2026).

Tito menjelaskan, pemerintah pusat melalui Kementerian Ketenagakerjaan telah memberikan pedoman nasional sebagai acuan penetapan upah minimum. Selanjutnya, pemerintah provinsi diminta menindaklanjuti pedoman tersebut dengan memperhatikan kondisi dan karakteristik masing-masing daerah.

Ia juga meminta kepala daerah melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam pembahasan tripartit yang mencakup pemerintah daerah, serikat pekerja atau buruh, serta kalangan pengusaha.

Menurut Tito, dialog antara ketiga pihak diperlukan untuk menghasilkan formula pengupahan yang mampu mengakomodasi kepentingan pekerja sekaligus menjaga keberlangsungan dunia usaha.

"Sehingga kita harapkan ketemu formula di tiap-tiap daerah yang itu merupakan formula win-win artinya menyenangkan semua pihak. Enggak semua akan senang, tapi majority," jelasnya dalam keterangan resmi.

Untuk memastikan proses penetapan berjalan sesuai pedoman, Kemendagri akan memperkuat koordinasi dengan jajaran pemerintah daerah. Tito juga meminta jajarannya menyiapkan surat edaran yang memuat petunjuk lebih terperinci mengenai tahapan yang perlu dilakukan daerah, termasuk monitoring dan pengawasan.

“Sehingga kita harapkan dalam bulan Desember semuanya sudah selesai,” tegasnya.

Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menjelaskan bahwa pemerintah menargetkan penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) paling lambat 21 November 2026. Lima hari setelahnya, pemerintah akan menetapkan batas Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP).

Adapun penetapan batas Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) ditargetkan paling lambat 25 November 2026. Lima hari setelahnya, pemerintah akan menetapkan batas upah minimum sektoral kabupaten/kota.

Yassierli mengatakan, Kementerian Ketenagakerjaan juga akan menerbitkan surat edaran yang memuat rincian lebih lanjut mengenai penetapan upah minimum, termasuk data yang menjadi bahan pertimbangan pemerintah daerah.

“Insyaallah hari ini kami juga akan mengeluarkan surat edaran, rincian lebih detail, beserta lampiran data-data yang akan digunakan sebagai pertimbangan untuk penetapan upah minimum, data-data dari statistik dari BPS (Badan Pusat Statistik),” jelasnya.

(INFO KINI)

Penulis: Tim Media Servis