tirto.id - Kementerian Sosial (Kemensos) bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memperkuat sinergi strategis untuk mendukung pelaksanaan program prioritas Presiden Prabowo Subianto, yakni Sekolah Rakyat dan transformasi data perlindungan sosial melalui Perlinsos Digital.
Komitmen kolaborasi tersebut dibahas dalam pertemuan Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dengan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (16/11/2026).
Salah satu agenda yang menjadi perhatian dalam pertemuan itu adalah rencana penyediaan lahan untuk pembangunan Sekolah Rakyat di kawasan Hutan Kota Universitas Indonesia (UI). Gus Ipul mengungkapkan, UI telah menyiapkan lahan sekitar 8 hektare yang bertepat di wilayah administratif DKI Jakarta.
“Alhamdulillah, UI ini kan bersedia memberikan lahannya yang berada di sisi DKI Jakarta untuk Sekolah Rakyat. Kebetulan, lahan itu merupakan bagian dari hutan kota UI,” kata Gus Ipul merujuk keterangan resmi pada Senin (16/11/2026).
Ia menjelaskan, rencana pemanfaatan lahan tersebut akan ditindaklanjuti melalui koordinasi administratif, termasuk penyusunan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemprov DKI Jakarta dan Universitas Indonesia.
“Hutan Kota UI itu ada 100 hektare lebih. Kurang lebih 8 hektare untuk keperluan Sekolah Rakyat. Itu sudah diproses, tinggal mungkin membutuhkan perjanjian kerja sama atau PKS antara Pak Gubernur dan Rektor UI,” ujarnya.
Gus Ipul berharap tahapan koordinasi dan penyelesaian dokumen kerja sama dapat segera rampung agar rencana pembangunan Sekolah Rakyat bisa direalisasikan dalam waktu dekat.
“Nanti kita ke sana mengecek tempatnya, setelah itu PKS. Mudah-mudahan bisa segera dieksekusi untuk dibangun,” ungkapnya.
Selain membahas pembangunan Sekolah Rakyat di kawasan UI, pertemuan tersebut juga menyinggung rencana penambahan lahan untuk Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 4 DKI Jakarta. Salah satu langkah yang disiapkan adalah relokasi fasilitas panti sosial milik Pemprov DKI Jakarta agar area yang tersedia dapat dimanfaatkan untuk menunjang kegiatan pendidikan.
“Berikutnya, khusus Sekolah Rakyat yang di Jakarta Selatan, Margaguna, rencananya akan dilakukan perluasan untuk mendukung penyelenggaraannya,” kata Gus Ipul.
Pada sektor perlindungan sosial, kedua pihak turut menyepakati penguatan sinergi dalam pembaruan data dan perluasan registrasi ulang penerima bantuan sosial (bansos) melalui Perlinsos Digital.
Implementasi kerja sama ini direncanakan melalui deklarasi Perlinsos di DKI Jakarta dengan melibatkan pengurus RT/RW, lurah, camat, hingga unsur pilar sosial. Mereka akan dilibatkan sebagai relawan Agen Perlinsos yang bertugas mendukung pemutakhiran data dan proses registrasi ulang penerima bansos secara digital.
Agenda lainnya yang turut dibahas adalah rencana uji coba (piloting) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 2026 tentang Konsesi bagi Penyandang Disabilitas dan Insentif bagi Perusahaan.
Inisiatif tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk memperkuat pemenuhan hak penyandang disabilitas. Melalui kebijakan ini, penyandang disabilitas diharapkan memperoleh kemudahan dalam mengakses layanan publik secara setara dan terjangkau, terutama pada sektor transportasi dan kesehatan.
Pertemuan tersebut turut dihadiri Sekretaris Jenderal Kemensos M. Hasan Chabibie, Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Kemensos Supomo, Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Kemensos Joko Widiarto, Tenaga Ahli Menteri Sosial Bidang Perencanaan dan Evaluasi Kebijakan Strategis Andy Kurniawan, serta sejumlah pejabat terkait lainnya.
(INFO KINI)
Penulis: Tim Media Servis
Masuk tirto.id

































