Asal-Usul Bansos di Indonesia

tirto.id - Pemerintah kembali memasukkan bantuan sosial (bansos) dan perlindungan pendapatan ke dalam kebijakan stimulus ekonomi pada kuartal IV 2026. Saat ini pemerintah menyiapkan bantuan beras 10 kg per bulan bagi 33.244.408 keluarga penerima manfaat, dan Bantuan Subsidi Upah (BSU) Rp300.000 per bulan selama tiga bulan untuk 13,3 juta pekerja.

Di samping itu, sebagaimana diwartakan ANTARA, pemerintah juga menyiapkan beberapa program untuk 2027, mulai dari magang bagi 150 ribu peserta, pelatihan vokasi bagi 300 ribu orang, dan perluasan pengurangan PPh Pasal 21 bagi pekerja berpenghasilan di bawah Rp10 juta per bulan.

Bansos terus menjadi salah satu instrumen pemerintah untuk menjaga daya beli dan melindungi masyarakat. Adapun bansos yang dikenal saat ini merupakan bagian dari jalan panjang kebijakan sosial di tanah air. Bagaimana sebenarnya sejarah bansos di Indonesia?

Perlindungan Sosial Era Orde Lama dan Baru

Akar perlindungan sosial di Indonesia bisa ditelusuri sejak awal kemerdekaan. Pasal 34 UUD 1945 menempatkan fakir miskin dan anak terlantar sebagai tanggung jawab negara. Setelah amandemen konstitusi, negara juga mendapat mandat untuk mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat.

Pada masa awal kemerdekaan, perlindungan formal banyak terkait dengan pekerja. Pemerintah menerbitkan Undang-Undang (UU) No 33 Tahun 1947 tentang Kecelakaan Buruh yang mengatur perlindungan bagi pekerja yang mengalami kecelakaan kerja. Ketentuan ini kemudian diperluas melalui UU No 2 Tahun 1951.

Sutiyo dalam Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (2024:43) menyebut bahwa di era Orde Lama perlindungan sosial belum jadi prioritas. Upaya mengurangi ketimpangan dan kemiskinan banyak dilakukan oleh Soekarno melalui kebijakan reformasi agraria.

"Ketimpangan kepemilikan tanah telah menghambat petani miskin meningkatkan penghidupannya," demikian tulis Sutiyo, terkait landasan di balik lahirnya UU No 5 Tahun 1960 alias UU Agraria.

Memasuki Orde Baru, pemerintah mengembangkan skema perlindungan bagi kelompok pekerja dan aparatur negara. Taspen, Asabri, Askes, dan Jamsostek menjadi bagian dari perkembangan sistem perlindungan sosial sebelum terbentuknya sistem nasional.

Era pemerintahan Soeharto juga memperluas kebijakan kesejahteraan lewat pembangunan sekolah, fasilitas kesehatan, pembangunan wilayah tertinggal, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Contohnya yakni program Inpres SD, Inpres Puskesmas, Inpres Desa Tertinggal, Takesra-Kukesra, dan P3DT menjadi beberapa contoh.

Pada periode ini, bansos belum menjadi instrumen dengan bentuk seperti sekarang. Kebijakan sosial mencakup ragam bentuk perlindungan, pelayanan dasar, pembangunan, dan pemberdayaan warga.

Lahirnya Sistem Jaminan Sosial Nasional

Perkembangan berbagai skema perlindungan sosial tersebut kemudian mendorong kebutuhan untuk membangun sistem yang lebih terintegrasi. Pemerintah menerbitkan UU No 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).

UU SJSN jadi dasar penyelenggaraan jaminan sosial nasional dengan cakupan lebih luas. Sistem tersebut mencakup jaminan kesehatan, kecelakaan kerja, hari tua, pensiun, dan kematian.

SJSN juga membawa prinsip bahwa jaminan sosial merupakan sistem perlindungan sosial yang diselenggarakan secara nasional dan memiliki mekanisme kepesertaan. Karena itu, jaminan sosial berbeda dari bansos.

Perkembangan tersebut berlanjut melalui UU No 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. UU tersebut jadi dasar pembentukan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sebagai badan penyelenggara jaminan sosial.

Bansos yang Kini Jadi Stimulus Ekonomi

Perkembangan bansos sebagai instrumen penanggulangan kemiskinan sudah terlihat sejak medio 2000. Pada 2005, pemerintah meluncurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebagai kompensasi kenaikan harga BBM. Program serupa kembali dijalankan pada 2008.

Adapun sejak 2007, pemerintah mulai menjalankan Program Keluarga Harapan (PKH). Berbeda dari BLT, PKH memakai mekanisme bantuan tunai bersyarat bagi keluarga miskin dengan komponen pendidikan dan kesehatan.

Pada sektor pangan, Operasi Pasar Khusus beras yang dimulai pada 1998 berkembang menjadi Raskin pada 2002, kemudian berubah menjadi Rastra. Pemerintah selanjutnya mengembangkan penyaluran bantuan pangan secara nontunai.

Setelah 2014, pemerintah juga mengenalkan Kartu Keluarga Sejahtera dan berbagai skema bantuan via mekanisme elektronik. Di titik ini, perhatian akan data penyaluran dan ketepatan sasaran mulai meningkat.

Pandemi Covid-19 pada 2020 memperluas kembali peran bansos. Pemerintah menaikkan cakupan PKH dan bantuan sembako, serta menjalankan BLT Dana Desa. Pemerintah juga memberi Bantuan Subsidi Upah (BSU) kepada pekerja sebagai instrumen perlindungan pendapatan.

Setelah pandemi, bansos tetap menjadi bagian dari kebijakan pemerintah untuk menjaga daya beli. Bentuknya, selain sebagai program penanggulangan kemiskinan, juga muncul dalam wujud paket kebijakan ekonomi saat pemerintah menghadapi tekanan konsumsi dan pendapatan masyarakat.

Jejak sejarah menunjukkan bansos di Indonesia terus berubah mengikuti persoalan yang dihadapi negara di setiap masanya. Dari reforma agraria, subsidi dan pembangunan desa, jaring pengaman ketika krisis ekonomi, bantuan tunai, bantuan bersyarat, sampai munculnya sistem bansos berbasis data, pemerintah terus mengubah cara negara hadir bagi warganya. Bentuknya bisa jaminan sosial, pemberdayaan, maupun bantuan langsung.

Berikut linimasa jejak sejarah bansos di Indonesia: