Skema Baru Bansos 2027 Perlinsos untuk 50 Juta Warga

tirto.id - Pemerintah menyiapkan skema baru penyaluran bantuan sosial (bansos) via digitalisasi perlindungan sosial (perlinsos). Dalam skema ini, sekitar 50 juta warga miskin nantinya bakal masuk ke dalam sistem perlinsos digital sebelum bantuan disalurkan melalui rekening bank pada kuartal I 2027.

Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP) sekaligus Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, menarget sistem perlinsos digital bisa diterapkan secara nasional mulai Oktober 2026.

"Kami sudah rancang pada bulan Oktober, minggu ketiga kami akan bisa roll out. Saya berharap pada waktu Presiden (Prabowo Subianto) roll out bulan Oktober hampir tidak ada masalah yang serius,” kata Luhut dalam konferensi pers di kantor DEN, Jakarta, Kamis (10/9/2026), dikutip dari Antara.

Pemerintah sebelumnya melakukan proyek percontohan di Banyuwangi, Jawa Timur. Per September 2026, pendataan melalui sistem perlinsos digital disebut sudah menjangkau 215 kabupaten/kota.

Sistem ini nantinya bertujuan untuk memperbaiki masalah sasaran bansos. Luhut menyebut, selama ini masih banyak warga yang seharusnya menerima bantuan tetapi justru tidak masuk dalam daftar penerima.

Rencana tersebut juga ditegaskan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) melalui keterangan di situs resmi. Menteri PANRB Rini Widyantini menyebut, digitalisasi perlinsos harus membuat warga bisa mengikuti seluruh prosesnya sampai manfaat bansos diterima.

Dalam rapat tingkat menteri persiapan roll out nasional digitalisasi bansos di kantor DEN, Rini menekankan konsep digital by justice. Menurutnya, selain membuat layanan berbasis teknologi, digitalisasi juga harus memastikan kelompok warga yang kesulitan mengakses teknologi tidak tertinggal.

"Concern saya adalah keberlanjutan program ini. Bukan hanya dibangun berdasarkan digital by design, tapi digital by justice,” kata Rini.

Bagaimana Skema Baru Bansos Perlinsos 2027?

Selain mengubah cara pemerintah menyalurkan bansos langsung ke rekening penerima, skema baru bansos juga mencakup proses pendataan penerima bansos. Masyarakat bakal dilibatkan dalam pemutakhiran data melalui mekanisme yang disebut Agen Perlinsos. Agen ini nantinya bertugas membantu proses pendaftaran dan cek kelayakan calon penerima bansos.

Masyarakat bisa mendaftarkan diri dan melakukan verifikasi identitas melalui teknologi face recognition. Informasi yang terkumpul kemudian masuk ke sistem pemerintah yang terhubung dengan data kependudukan.

Adapun skema ini juga menyediakan mekanisme sanggah. Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengatakan, mekanisme sanggah penting karena pemerintah menyadari data tidak mungkin langsung sempurna saat sistem pertama kali diterapkan.

Berbekal mekanisme sanggah, warga bisa melapor melalui sistem saat ada kesalahan data penerima bansos. Nantinya, pemerintah kemudian melakukan perbaikan secara berkelanjutan.

Di samping itu, saat ini pemerintah juga sedang mempertimbangkan mekanisme lain agar bantuan bisa dipakai sesuai kebutuhan dasar penerima bansos. Salah satu opsi yang disebut Luhut adalah penggunaan kupon. Dengan mekanisme itu, bantuan bisa diarahkan untuk kebutuhan tertentu, seperti pembayaran listrik, pembelian beras, atau bahan bakar.

"Kami masih berpikir apakah nanti diberikan kupon sehingga tidak boleh judi online. Jadi hanya mungkin bayar listrik, beras, bensin, segala macam,” kata Luhut.

Opsi kupon tersebut masih berada dalam tahap pembahasan. Belum ada keputusan bahwa bansos pada 2027 akan menggunakan kupon.

Adapun penyaluran bansos melalui rekening bank jadi salah satu mekanisme yang secara terbuka disiapkan oleh pemerintah. Kementerian PANRB menyebut transfer langsung ke penerima bansos diharapkan bisa mengurangi praktik korupsi dalam proses distribusi.