Komdigi Kembangkan SPLP agar Warga Tak Isi Data Berulang

tirto.id - Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengembangkan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) untuk mengintegrasikan pertukaran data antarkementerian dan lembaga. Melalui sistem tersebut, pemerintah menargetkan masyarakat tidak perlu berulang kali mengisi data ketika mengakses berbagai layanan publik.

Direktur Aplikasi Pemerintah Digital, Yessi Arnaz Ferari, menjelaskan transformasi digital pemerintahan semestinya memberikan kemudahan bagi masyarakat. Warga tidak seharusnya dibebani keharusan memahami berbagai aplikasi dan mekanisme pendaftaran yang berbeda untuk mengakses layanan pemerintah.

"Jadi, transformasi digital itu harusnya terasa sebagai kemudahan, bukan menambah kerumitan,” ujar Yessi kepada para wartawan di kantor Kementerian Komdigi, Kamis (29/10/2026).

Menurut Yessi, tantangan pemerintahan digital saat ini bukan terletak pada kurangnya aplikasi atau infrastruktur. Pemerintah justru menghadapi persoalan integrasi karena banyak aplikasi dan basis data yang masih berjalan secara sektoral.

"Sudah banyak aplikasi, sudah banyak basis data, sudah banyak jaringan pusat data. Namun, komponen-komponen itu belum terhubung satu sama lain di belakang,” katanya.

Ia mengatakan pemerintah tidak berencana menyatukan seluruh aplikasi ke dalam satu aplikasi tunggal. Sebaliknya, pemerintah akan membangun ekosistem digital yang memungkinkan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah tetap mengelola layanan masing-masing, tetapi saling terhubung melalui platform bersama.

Salah satu instrumen yang dikembangkan adalah SPLP atau Data Exchange Platform. Sistem tersebut berfungsi sebagai penghubung permintaan dan pertukaran data dari berbagai instansi pemerintah tanpa mengambil alih penyimpanan data yang dikelola masing-masing instansi.

"Jadi SPLP ini tidak mengintip data, datanya tetap masih ada di masing-masing pengampu. Jadi SPLP ini hanya me-routing-kan saja,” jelas Yessi.

Dengan mekanisme tersebut, data tetap berada di kementerian atau lembaga pemiliknya, sementara sistem penghubung membantu memastikan data dapat digunakan sesuai kebutuhan layanan.

Pengembangan SPLP juga menjadi bagian dari upaya pemerintah membangun Digital Public Infrastructure (DPI). Infrastruktur tersebut mencakup identitas digital, pertukaran data, dan pembayaran digital yang diharapkan menjadi fondasi bagi keterpaduan layanan pemerintahan.

Yessi mengatakan salah satu tujuan pengembangan infrastruktur tersebut adalah mewujudkan mekanisme pengisian data satu kali untuk berbagai layanan.

"Jadi di depan warga tidak perlu tahu, 'Saya mau ke mana ngurus apa dan sebagainya,' cukup submit sekali, di belakang data akan berinteroperabilitas melalui SPLP,” paparnya.

Salah satu penerapan DPI yang tengah dikembangkan adalah digitalisasi perlindungan sosial atau Perlinsos, khususnya untuk program bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan pangan.

Menurut Yessi, digitalisasi tersebut salah satunya telah diuji coba di Banyuwangi, Jawa Timur. Hasil evaluasi awal tersebut menunjukkan pemangkasan waktu dari yang semula 200 hari sampai hanya 6 jam.

"Sebelumnya, bansos manual itu bisa sampai 75 sampai 200 hari proses bisnisnya, dari daftar sampai dapat. Itu 200 hari. Sekarang pendaftaran melalui DPI, digitalisasi, itu bisa dipotong menjadi 1 menit sampai 6 jam,” terang Yessi.

Selain waktu, digitalisasi juga ditujukan untuk mengurangi biaya administrasi yang sebelumnya dikeluarkan masyarakat selama proses pengurusan bantuan sosial.